Tinta Media – Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara RI. Inilah salah satu prinsip pandangan hidup yang dirumuskan para pendiri bangsa. Siapa pun rezim yang berkuasa harus menjalankan amanat konstitusi ini. Apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat sudah terwujud dalam kehidupan nyata saat ini, ataukah hanya ilusi bagi rakyat jelata?
Kesenjangan sangat lebar antara pejabat atau wakil rakyat dengan masyarakat kecil. Seorang kakek harus kehilangan nyawa karena terpaksa mengambil labu siam milik tetangga untuk berbuka puasa, sementara presiden dan pejabat yang diundang ke istana menikmati berbagai hidangan berlimpah dan lezat. Banyak anak sekolah mendapatkan makanan yang tidak layak, bahkan ratusan ribu mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis. Sebaliknya, pegawai SPPG membagikan unggahan buka puasa dengan hidangan mewah di hotel berbintang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seolah hanya ilusi yang tidak terwujud dalam kehidupan nyata, sementara negara tidak peduli dan menutup mata atas fakta di lapangan.
THR pekerja swasta yang tidak seberapa dipotong pajak, sementara THR ASN, TNI, dan Polri tidak dikenai pajak. Rakyat diminta berhemat agar dapat membayar pajak, sementara pejabat dan wakil rakyat justru sibuk membelanjakan anggaran negara untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka.
Sungguh miris, seorang anak di NTT bunuh diri karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku untuknya. Sementara itu, Gubernur Kaltim menganggarkan mobil mewah senilai Rp8,5 miliar demi menjaga marwah dan citra daerah. Sekretariat DPRD Sumatra Selatan juga menganggarkan pengadaan dua meja biliar senilai total Rp486,9 juta untuk rumah dinas pimpinan.
Banyak kasus kejahatan justru menjadikan pihak yang lemah sebagai tersangka, sementara pelaku utama menikmati hasil kejahatannya. Aparat polisi yang positif narkoba hanya dihukum salat, sementara ABK yang tidak tahu apa-apa dijatuhi hukuman mati. Keadilan terasa mati di negeri ini. Rezim yang berkuasa belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Rezim yang berkuasa telah dipercaya rakyat untuk menjalankan amanah konstitusi, termasuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kepercayaan rakyat telah dikhianati, tidak seharusnya rezim terus bertahan, apalagi mencalonkan diri kembali untuk dua periode. Seharusnya ada rasa malu untuk mundur jika tidak mampu menjalankan amanah, bukan justru sibuk mempertahankan kekuasaan.
Jika tidak mampu, lebih baik mundur secara terhormat daripada hancur dalam kehinaan. Semoga ini menjadi renungan bagi para pemimpin di negeri ini agar menjadikan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan sebaik mungkin, bukan hanya memikirkan kesejahteraan pejabat, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai cita-cita bersama para pendiri bangsa. Pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan sosial akan dikenang dalam sejarah sebagai sosok amanah yang berpihak pada rakyat, membawa negeri menuju kemajuan, bukan kehancuran akibat kepentingan yang diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan dan integritas.
Oleh: Mochamad Efendi,
Sahabat Tinta Media
Views: 1
