Tinta Media – Kebijakan kepala negara seharusnya tidak hanya dilandasi ego dan keinginannya sendiri. Ia harus mendengar dan memikirkan aspirasi rakyat sebelum mengambil suatu keputusan. Setiap kebijakan negara juga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan dampak yang ditimbulkan bagi rakyat. Harus ada skala prioritas mengenai mana yang harus didahulukan dan dianggap penting oleh rakyat, bukan didasari pemikirannya sendiri. Jangan mentang-mentang berkuasa, bisa seenaknya mengambil keputusan yang ujung-ujungnya rakyat yang menanggung akibat dari keputusan yang salah.
Sebagai contoh, program MBG yang dipaksakan tetap berjalan meskipun banyak suara penolakan dari masyarakat. Potensi korupsi juga diduga ada dalam penggunaan anggaran MBG yang jumlahnya tidak sedikit, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Bukannya meningkatkan gizi anak, tetapi ribuan dari mereka keracunan karena makanan yang diberikan tidak layak konsumsi. Ada yang menyarankan anggaran dialihkan untuk pendidikan gratis dan layanan kesehatan. Namun, lagi-lagi ego dan keinginan penguasa mengabaikan realitas dan fakta yang menunjukkan MBG tidak berjalan sesuai harapan dan itu bukanlah keinginan rakyat. Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan sehingga para orang tua bisa memberikan gizi terbaik untuk anak-anak mereka.
Kebijakan lainnya yang mengejutkan banyak orang dan lebih mengedepankan ego serta keinginannya sendiri adalah keputusan bergabung dengan Board of Peace, Dewan Perdamaian bentukan Trump. Pemerintah bahkan harus rela membayar iuran untuk menjadi anggota BoP senilai US$1 miliar atau setara Rp16,9 triliun. Bagaimana bisa negara yang berdaulat dan merdeka mendukung penjajahan yang dilakukan Israel yang telah melakukan kejahatan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza? Tidak dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan perdamaian dunia kita harus menghormati dan menjamin keselamatan penjajah. Keputusan ini tidak hanya melukai hati rakyat, tetapi juga melanggar konstitusi dasar negaranya sendiri yang mengutuk keras penjajahan di atas bumi.
Ada lagi program gentengisasi dan pembersihan spanduk yang tidak memenuhi skala prioritas, hanya demi keindahan. Padahal ada hal yang lebih penting yang harus mendapat perhatian, yakni masalah kemiskinan akut. Miris, kasus anak yang bunuh diri karena sang ibu tidak mampu membelikan buku dan alat tulis sungguh sangat menyayat hati. Jika program gentengisasi dipaksakan, berapa banyak rumah yang atapnya terlanjur memakai asbes atau seng harus diganti dengan genteng? Lalu berapa besar anggaran lagi yang harus dikeluarkan negara demi memenuhi ego dan keinginan penguasa? Begitu pula program pembersihan spanduk yang dipasang oleh UMKM sebagai bentuk iklan untuk menarik pembeli. Apa urgensinya jika itu dilakukan, sementara banyak spanduk partai dan gambar elite politik yang merusak keindahan justru dibiarkan?
Kita pun tahu program pemanfaatan hutan untuk tambang dan industri dampaknya telah menyebabkan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Rakyatlah yang menjadi korban atas kebijakan pemimpin yang lebih mengedepankan ego dan keinginannya sendiri. Akan rusak jika setiap kebijakan tidak menjadikan rakyat sebagai pertimbangan utama, padahal rakyatlah yang terkena dampak langsung dari kebijakan yang tidak bijak. Pemimpin ideal harus mendengarkan dan memikirkan masukan serta melihat fakta di lapangan, apakah suatu kebijakan atau program layak diterapkan atau bahkan dibatalkan demi kepentingan rakyat. Wallahualam bissawab.
Oleh: Mochamad Efendi,
Sahabat Tinta Media
Views: 29
