Tinta Media – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pejabat pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (SUMUT) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Pejabat yang diperiksa KPK adalah Kepala Kesbangpol Sumut yang juga mantan kadis PUPR Sumut, Mulyono. Tim penyidik KPK juga memeriksa Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut yang juga mantan PJ sekda Sumut, Muhammad Armand Effendy Pohan. (Detiknews.com, 23/07/2025)
Kasus korupsi sudah menjadi hal biasa dalam sistem demokrasi kapitalisme. Alih-alih memberantas korupsi, justru semakin tumbuh subur. Sistem ini menjadikan uang sebagai syarat para pejabat untuk menduduki kursi. Para calon pejabat sebelum berkuasa harus memberikan jumlah uang yang sangat besar sehingga setelah menjabat mereka pun melakukan korupsi agar dapat mengembalikan modal yang sudah diberikan.
Korupsi sudah menyebar di semua sektor publik. Dalam demokrasi, kasus korupsi mendapatkan hukuman yang sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Sistem kapitalisme menyebabkan seseorang yang diberi amanah untuk menjabat tidak menjalankan amanahnya dengan baik sehingga dengan mudahnya melakukan korupsi. Sistem demokrasi menjadikan kasus korupsi menyebar mulai dari pusat hingga desa.
Islam Memberantas Korupsi
Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, memuaskan akal, dan menentramkan jiwa. Islam menjadi solusi dari persoalan umat. Sistem inilah yang sempurna menjamin terpenuhinya segenap kebutuhan jasmani dan naluri manusia. Islam menjadikan akidah dan ketakwaan sebagai fondasi dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sistem Islam menjadikan masyarakat taat pada syariat.
Individu dalam sistem Islam akan senantiasa taat syariat sebagai bukti keimanan kepada Allah Swt. Pemimpin dalam sistem Islam adalah pemimpin yang amanah, tidak berkhianat, profesional, dan berhati-hati terhadap kepemimpinannya. Para pemimpin mengurusi urusan umat. Mereka tidak akan berani mengambil harta milik rakyat dan menzalimi rakyatnya.
Kemudian, dalam interaksi ke masyarakat, sistem Islam berhak melakukan kontrol terhadap penguasa, bilamana penguasa abai dan lalai terhadap penerapan syariat Allah dan tidak amanah terhadap kepemimpinannya. Sebagaimana perintah Allah Swt. dalam penggalan surat al-Maidah ayat 2 yang artinya, “…Tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.“
Hanya dengan sistem Islamlah masyarakat akan bertakwa sehingga tidak akan ada kasus korupsi berjemaah karena masyarakatnya akan melakukan amar makruf. Dalam sistem Islam tidak akan ditemukan masyarakat yang miskin. Korupsi dalam Islam sanksinya bisa mulai dari yang ringan seperti nasihat, penjara, denda (gharamah), mengumumkan pelaku di hadapan publik, cambuk, hingga sanksi paling tegas yaitu hukuman mati. Berat atau ringannya hukuman korupsi sesuai dengan berat dan ringannya kejahatan yang dilakukan.
Dalam sistem Islam, hukuman diterapkan secara adil dan tidak ada tawar-menawar. Peradilannya sesuai akidah Islam dan hakimnya dari orang bertakwa dan mujtahid. Pelaksana peradilan kasus korupsi dilakukan oleh qadhi mazhalim (hakim pengawas pemerintah) yang bertugas menghilangkan kezaliman pejabat negara. Hukuman bagi koruptor dilaksanakan secara tegas oleh syurthat (kepolisian). Bagi pelaku korupsi tidak ada pengurangan masa hukuman, sel mewah, dan pengadilan banding.
Hanya sistem Islamlah yang mempu memberantas korupsi. Pelaksanakan syariat Islam dalam naungan khilafah islamiah mewujudkan sistem politik yang jujur dan bersih dari korupsi. Khilafah akan menjadikan negaranya bebas dari koruptor. Wallahualam bissawab.
Oleh: Tina Sitorus
Aktivis Dakwah
Views: 9
