Tinta Media – Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan peringatan penting terkait ancaman besar yang sedang mengintai negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ia menyebut bahwa ancaman tersebut sebagai state capture, yaitu kondisi ketika kebijakan dan keputusan negara dikuasai oleh kepentingan segelintir elite politik dan pemilik modal besar.
Menurut Prabowo, fenomena ini merupakan bentuk kolusi yang sangat membahayakan karena tidak hanya memperlebar jurang ketimpangan, tetapi juga menghambat pengentasan kemiskinan dan pembangunan kelas menengah.
Bahkan, ia mengakui bahwa dalam menghadapi realitas ekonomi global, Indonesia perlu mengambil pendekatan yang seimbang. Ia menyatakan memilih jalan tengah antara sosialisme dan kapitalisme–mengambil kreativitas dan inovasi dari kapitalisme, sekaligus mengadopsi semangat intervensi sosial untuk melindungi masyarakat lemah seperti dalam sosialisme.
Namun, Prabowo menekankan bahwa semua upaya tersebut akan sia-sia jika negara tidak mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Kebaikan terbesar untuk sebanyak mungkin orang adalah filosofi ekonomi yang ia usung, dan itu hanya bisa tercapai melalui sistem pemerintahan yang jujur dan bebas dari kolusi.
Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa masalah korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal ketidakadilan struktural yang menghambat kemajuan bangsa. Kolusi antara pejabat negara dan elite ekonomi bukan hanya memperkaya segelintir orang, tetapi juga mencederai amanah rakyat.
Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin dalam bukanlah sosok yang mengejar kekuasaan demi kepentingan duniawi, tetapi seseorang yang menerima beban tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Swt. Dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan,
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam sistem Islam, akidah menjadi fondasi utama bagi perilaku individu maupun negara. Ketika akidah Islam menjadi asas kehidupan, maka perilaku jujur dan amanah bukan hanya menjadi tuntutan moral, melainkan juga perintah syariat. Hal itu secara langsung membentuk mentalitas pejabat publik yang takut berbuat curang karena sadar akan pengawasan Ilahi, bukan semata karena pengawasan hukum manusia.
Lebih jauh, Islam memiliki sistem yang menyeluruh (kaffah) untuk mencegah praktik korupsi. Ini mencakup sistem pengawasan yang ketat terhadap pejabat negara, transparansi dalam penggunaan harta publik, serta pemberlakuan sanksi tegas dan menjerakan terhadap pelaku korupsi. Dalam sejarah pemerintahan Islam, para khalifah dan gubernur diperiksa secara berkala, dan hartanya diaudit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan jabatan.
Salah satu contoh yang masyhur adalah saat Khalifah Umar bin Khattab memecat salah satu gubernurnya hanya karena terlihat mengenakan pakaian yang lebih bagus dari biasanya. Umar tidak segan memanggil, menginvestigasi, dan memastikan bahwa pejabat tersebut tidak memperkaya diri dari jabatan yang diembannya. Ini menunjukkan betapa seriusnya pengawasan terhadap integritas pejabat dalam sistem Islam.
Kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat juga menjadi bagian penting dari sistem Islam. Negara juga mengatur kepemilikan kekayaan, membedakan antara kepemilikan individu, negara, dan umum, serta mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan umat, bukan untuk keuntungan segelintir elite.
Oleh karena itu, bila negara seperti Indonesia ingin benar-benar melepaskan diri dari jerat kolusi dan korupsi, maka perlu adanya perubahan mendasar, bukan hanya dalam aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga dalam sistem nilai dan struktur pemerintahan. Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh menawarkan solusi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.
Menghadapi ancaman state capture seperti yang disampaikan Prabowo, sudah saatnya Indonesia merenungkan kembali nilai-nilai dasar dalam membangun negara. Hanya dengan sistem yang menjunjung tinggi amanah, keadilan, dan ketakwaan, bangsa ini dapat benar-benar maju dan sejahtera, bebas dari jeratan korupsi dan ketimpangan.
Oleh: Asyrofah
(Pemerhati Remaja)
Views: 29
