Tinta Media – MBG merupakan program unggulan dan kebanggaan Presiden Prabowo, bahkan menjadi janji politik yang diucapkan ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Ia ingin mewujudkan generasi emas dengan memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis. Namun, niat baik saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.
Sejak program MBG dijalankan, berbagai masalah terjadi dalam pelaksanaannya, mulai dari korban keracunan hingga terjadinya korupsi yang membuat negara merugi. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan BGN, korban keracunan MBG masih terus terjadi, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Seperti yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (1/9/2026). Sebanyak 748 santri dan siswa di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, mengalami dugaan keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Korban keracunan terus berjatuhan, tetapi MBG terus dipaksakan berjalan meskipun mendapat penolakan dari masyarakat sebagai penerima manfaat.
Pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap fakta yang terjadi. Bahkan dalam pidatonya, Presiden terus-menerus membanggakan program MBG dan menganggap jumlah korban keracunan kecil dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat. Presiden juga tidak peduli terhadap suara rakyat yang menganggap MBG tidak bermanfaat, bahkan menyebut mereka yang menolak MBG sebagai antek-antek asing. MBG telah melakukan pemborosan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk menjamin biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar rakyat lainnya.
Miris mendengar berita tentang anak putus sekolah karena tidak ada biaya, bahkan seorang anak mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tidak mampu membelikannya buku. Bahkan, ada pasien gagal ginjal yang terpaksa harus menghentikan cuci darah karena BPJS-nya dicabut, padahal pengobatan tersebut dibutuhkan agar ia dapat bertahan hidup. Pemerintah merasa bangga karena sudah memberikan makanan kepada anak-anak Indonesia, tetapi banyak rakyat hidup sengsara di bawah garis kemiskinan yang luput dari perhatian negara. Bahkan, seorang kakek meninggal menjadi korban penganiayaan karena terpaksa mencuri labu untuk dimakan.
Sebuah program dengan dana besar dipertahankan hanya demi kebanggaan, tetapi manfaatnya dipertanyakan. Negara tidak perlu menyiapkan makanan untuk rakyatnya, tetapi negara harus menjamin kesejahteraan mereka dengan menyediakan lapangan pekerjaan agar orang tua dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Negara juga harus menjamin kebutuhan dasar rakyat serta memastikan harga kebutuhan rakyat terjangkau sesuai dengan daya beli mereka.
Fakta di atas menunjukkan program MBG telah gagal dan tidak bermanfaat bagi rakyat, bahkan telah merugikan negara. Namun, pemerintah tetap melanjutkannya meskipun banyak kritik yang menginginkan MBG dihentikan. Semua kritik tersebut diabaikan. Anggaran MBG bisa dialihkan untuk menjamin kualitas pendidikan gratis. Dana MBG juga bisa digunakan untuk menyejahterakan guru honorer yang digaji tidak layak agar guru dapat fokus mengajar dan mencerdaskan generasi unggul yang membawa kemajuan negeri yang kita cintai pada masa mendatang. Untuk mewujudkan generasi emas, dibutuhkan pendidikan berkualitas, bukan makan MBG.
Oleh: Mochamad Efendi
(Sahabat Tinta Media, Sidoarjo)
Views: 4
