Tinta Media – Tradisi mudik setiap tahun seharusnya menjadi momen kebahagiaan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Perjalanan pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga semestinya diwarnai rasa aman dan nyaman. Namun, realitas berkata lain. Setiap tahun, arus mudik dan balik justru identik dengan kemacetan panjang dan kecelakaan yang memakan korban jiwa. Situasi ini terus berulang tanpa solusi mendasar, seakan menjadi “ritual tahunan” yang tak terhindarkan.
Dilansir dari Metro TV News (19/03/2026), kepadatan arus mudik di kawasan Nagreg, Jawa Barat, mencapai sekitar 190 ribu kendaraan dengan antrean mengular hingga 5 kilometer. Kondisi ini menggambarkan betapa parahnya kemacetan yang terjadi di titik-titik krusial jalur mudik. Ribuan kendaraan bergerak lambat dalam waktu lama, meningkatkan kelelahan pengemudi dan risiko kecelakaan di jalan.
Tidak hanya kemacetan, kecelakaan fatal juga terus terjadi. Dilansir dari Kumparan.com (19/03/2026), sebuah kecelakaan antara bus dan mobil LCGC di Tol Pejagan–Pemalang saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Peristiwa tragis ini menjadi bukti nyata bahwa perjalanan mudik tidak hanya melelahkan, tetapi juga berisiko tinggi bagi keselamatan jiwa.
Fakta bahwa kemacetan dan kecelakaan selalu terjadi setiap tahun menunjukkan adanya persoalan sistemis yang belum terselesaikan. Permasalahan ini bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola transportasi dan minimnya perhatian terhadap keselamatan rakyat. Upaya yang dilakukan selama ini cenderung bersifat sementara, seperti rekayasa lalu lintas, sistem satu arah, atau penambahan petugas di lapangan. Namun, solusi tersebut tidak menyentuh akar masalah.
Salah satu akar persoalan utama adalah minimnya layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik. Jumlah kendaraan yang terus meningkat tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan. Jalan yang tersedia menjadi tidak mampu menampung volume kendaraan sehingga kemacetan tak terhindarkan.
Di sisi lain, kondisi jalan di sejumlah wilayah masih jauh dari ideal. Jalan yang rusak, minim penerangan, serta kurangnya fasilitas keselamatan menjadi faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan. Ketika infrastruktur dasar saja belum memadai, keselamatan pengguna jalan menjadi taruhan.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari karakter negara dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, negara cenderung berperan sebagai regulator, bukan sebagai pengurus rakyat. Penyediaan layanan publik, termasuk transportasi, sering kali tidak menjadi prioritas utama. Pembangunan infrastruktur lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dan proyek jangka pendek, bukan pada kebutuhan riil masyarakat.
Akibatnya, keselamatan rakyat tidak menjadi perhatian utama. Negara seolah hadir hanya ketika bencana terjadi, bukan mencegahnya sejak awal. Padahal, dalam perspektif Islam, keselamatan jiwa manusia adalah hal yang sangat fundamental dan tidak boleh diabaikan.
Islam memandang negara sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya. Dalam konsep ini, negara tidak boleh abai terhadap persoalan yang berulang dan membahayakan masyarakat, termasuk masalah mudik.
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara akan memastikan tersedianya layanan transportasi massal yang memadai. Transportasi tersebut harus aman, nyaman, dan terjangkau sehingga masyarakat tidak perlu bergantung pada kendaraan pribadi. Dengan jumlah armada yang cukup dan sistem yang terintegrasi, kepadatan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, negara juga bertanggung jawab menyediakan infrastruktur jalan yang layak. Jalan harus dibangun sesuai kebutuhan, dirawat secara berkala, dan diperbaiki dengan cepat jika mengalami kerusakan. Keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
Lebih dari itu, Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil negara harus mempertimbangkan aspek keselamatan secara serius. Tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi membahayakan rakyat, apalagi jika hal tersebut terjadi berulang kali tanpa perbaikan yang berarti.
Masalah mudik yang terus berulang merupakan cermin dari kegagalan sistem dalam mengelola urusan publik secara menyeluruh. Selama solusi yang diambil hanya bersifat tambal sulam, kemacetan dan kecelakaan akan terus menjadi ancaman tahunan. Rakyat dipaksa menerima risiko yang seharusnya bisa diminimalkan jika negara menjalankan perannya dengan benar.
Sudah saatnya persoalan ini dilihat secara lebih mendasar. Keselamatan rakyat bukanlah hal yang bisa ditawar atau diabaikan. Negara harus hadir sebagai pelindung yang memastikan setiap perjalanan, termasuk mudik, dapat dilakukan dengan aman dan nyaman.
Islam menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemis. Dengan menjadikan negara sebagai pengurus sejati rakyat dan menempatkan keselamatan sebagai prioritas, masalah mudik yang berulang setiap tahun dapat diselesaikan secara tuntas. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Anggun Istiqomah,
Sahabat Tinta Media
Views: 7
