Tinta Media – Keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun giant sea wall atau tanggul laut raksasa semakin terlihat. Hal ini tampak ketika Presiden menerima kunjungan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Prabowo mengajak 20 delegasi tersebut untuk berinvestasi dalam proyek giant sea wall yang akan dibangun di sepanjang pantai utara Pulau Jawa (metrotvnews.com, 6/12/2024).
Proyek pembangunan tanggul yang direncakana membentang dari Banten hingga Gresik ini diharapkan dapat melindungi wilayah pesisir utara Jawa dari abrasi dan banjir rob. Sebenarnya proyek ini sudah lama berhembus dan digagas Gubernur Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2014, namun belum ada tindak lanjutnya. Prabowo baru mulai menyuarakan kembali gagasan tersebut saat menjabat Menteri Pertahanan era Presiden Jokowi (radarmalang.jawapos.com, 1/11/2024).
Menurut Prabowo, pembagunan giant sea wall merupakan proyek emergency. Pembangunan tanggul ini diharapkan mampu melindungi manusia, menyelamatkan lingkungan, dan memberi potensi ekonomi yang besar. Adanya tanggul diharapkan dapat melindungi jutaan hektare sawah yang terancam tenggelam karena pesisir utara Pulau Jawa telah mengalami penurunan muka tanah. Di Jakarta sendiri dideteksi mengalami penurunan muka tanah sekitar 1 sampai 20 cm tiap tahunnya, sedangkan di wilayah lain penurunannya mencapai 20 sampai 28 cm.
Selain penurunan muka tanah, pesisir utara Pulau Jawa juga terancam adanya peningkatan permukaan air laut hingga 15 cm. Sudah sering terjadi banjir di wilayah tersebut. Kerugian akibat banjir tahunan di pesisir utara Jawa telah mencapai Rp2,1 triliun per tahun dan diperkirakan akan terus naik. Oleh karena itu, pemerintah bersikeras untuk segera memulai pembangunan tanggul.
Kesiapan Pemerintah
Pembangunan tanggul laut raksasa ini jelas tidak hanya butuh dana besar, tetapi juga waktu yang panjang. Diperkirakan butuh 30 tahun untuk menyelesaikan mega proyek ini. Dari segi dana, jelas pemerintah tidak memiliki kesiapan. APBN tidak memungkinkan untuk membiayai proyek ini karena telah terkuras pada pembayaran hutang luar negeri dan program makan bergizi gratis. Jalan lain yang akan ditempuh pemerintah adalah menggandeng swasta dari dalam maupun luar negeri.
Hal ini akan disambut antusias oleh para korporat. Negara-negara besar seperti Cina, Belanda, dan Korea Selatan sudah menunjukkan ketertarikannya pada megaproyek ini. Ketertarikan Cina sendiri tampak pada saat kunjungan Prabowo ke sana yang menyinggung pembahasan giant sea wall kepada Presiden Xi Jinping. Kunjungan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia dan Cina. Respon baik investor tersebut dinilai akan banyak memberi keuntungan bagi Indonesia. Namun, benarkah demikian?
Respons Pakar
Dosen Fakultas Geologi Universitas Padjadjaran Dicky Muslim menilai pembangunan tanggul laut kurang efisien dalam menyelesaikan masalah banjir. Tanggul hanya akan memberi solusi jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Menurut Dicky, lebih baik pemerintah memindahkan pemukiman padat penduduk di pesisir ke wilayah lainnya.
Senada dengan Dicky, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan rencana pemerintah akan membangun tanggul laut raksasa dengan reklamasi merupakan sesat pikir pembangunan. Jangankan menyelesaikan masalah, program tersebut dinilai akan menimbulkan kebangkrutan sosial dan ekologis yang semakin mempercepat kehancuran dari daratan hingga pesisir, laut, dan pulau kecil yang ada. Proyek tersebut juga berpotensi akan merusak keanekaragaman hayati dan wilayah laut yang menjadi tempat para nelayan tradisional. Itu artinya, mata pencaharian penduduk setempat .
Akar Masalah
Sejatinya pembangunan tanggul laut raksasa tidak menyelesaikan akar permasalahan banjir dan ancaman tenggelamnya Pulau Jawa. Proyek ini mungkin bisa menyelesaikan masalah hilir saja, tetapi pemerintah mestinya juga menyelesaikan perkara hulu. Jika melihat sejarah, Pulau Jawa telah dieksploitasi untuk kepentingan industri sejak masa kolonial sampai sekarang. Akibatnya, ekosistem laut rusak, keseimbangan alam Pulau Jawa terganggu.
Beban bangunan, aktivitas tektonik, eksploitasi air tanah yang berlebihan menjadi andil terbesar dalam penurunan muka tanah. Amrta Institute dan Tifa Foundation melakukan penelitian pada tahun 2011 yang menghasilkan bahwa penggunaan air tanah ilegal oleh industri korporasi di Jakarta mencapai 92%. Maka, solusi yang dibutuhkan adalah membenahi regulasi penggunaan air tanah, mencegah eksploitasi sumber daya alam, serta merapikan tata kota.
Akibat Penerapan Sistem Kapitalisme
Eksploitasi alam secara besar-besaran dianggap wajar pada sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme para korporasi mengabaikan keseimbangan alam. Mereka hanya berusaha mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari setiap potensi yang ada. Mereka bisa mengorbankan apapun termasuk keselamatan rakyat demi keuntungan materi semata. Sementara itu, pemerintah tidak memberi sanksi tegas yang bisa menjadi efek jera bagi para pelaku eksploitasi.
Mirisnya lagi pemerintah menyelesaikan masalah dengan solusi parsial yang justru melibatkan pihak asing. Keuntungan dari hitung-hitungan bisnis masih menjadi pertimbangan utama pihak asing. Tentu saja investor ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada proyek yang ditawarkan pemerintah. Mereka tahu potensi pantai utara Pulau Jawa yang memiliki sebaran asset. Ada potensi ekonomi berupa pelabuhan, bandara, dry port, dan stasiun kereta api. Belum lagi 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di antaranya Tanjung Lesung, Lido, Kendal, Gresik, dan Singhasari.
Sudut Pandang Islam
Jika sistem kapitalisme menyelesaikan masalah dengan menghitung seberapa keuntungan materi yang akan diraih, maka Islam memiliki sudut pandang berbeda. Islam menjadikan pemimpin sebagai pelayan umat yang harus memberikan kebijakan terbaik bagi rakyatnya. Dalam hal ini, khalifah sebagai pemimpin negara akan meminta pendapat para ahli untuk menentukan solusi dan langkah terbaik untuk kemaslahatan umat, bukan semata kepentingan ekonomi.
Pemerintahan Islam akan mencegah terjadinya kerusakan alam dengan menentukan regulasi bagi industri dan menetapkan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran. Pengaturan migrasi penduduk di setiap daerah juga dilakukan agar tidak terjadi penumpukan penduduk dalam satu wilayah.
Khilafah akan mempertimbangkan bagaimana jenis dan karakter proyek yang akan dibangun untuk mengatasi suatu permasalahan. Proyek harus lebih mengutamakan kemaslahatan umat dan melihat kesiapan dana. Jika dana belum mencukupi, maka pembangunan bisa ditangguhkan sampai dana terpenuhi. Namun, jika proyek tersebut harus segera dilakukan dan bila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan kemudaratan bagi umat, maka pemerintah harus berupaya agar proyek tersebut terealisasi. Hal itu karena menghilangkan bahaya bagi kaum musim hukumnya wajib sebagaimana Sabda Rasulullah saw: “Tidak boleh ada bahaya dan perkara yang membahayakan,” (HR Imam Malik).
Wallahu a’lam bishowaab.
Oleh: R. Raraswati
Sahabat Tinta Media
Views: 16
