Tinta Media – Harga beras kembali meroket naik. Masyarakat selalu saja
harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup bahkan untuk
membeli beras sebagai makanan pokok. Terungkap menurut Bank Dunia, harga beras
di Indonesia tertinggi diantara negara-negara ASEAN yang lain dan lebih mahal
20% dari harga beras di pasar global (mentrotvnews, 20/9/2024)
Harga beras yang tinggi ini semakin menyulitkan masyarakat
untuk bisa membeli pangan bergizi lainnya seperti daging, ikan, telur, sayuran
dan buah-buahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia, hanya 31%
penduduk Indonesia yang bisa membeli makanan sehat bergizi (kompas.com,
20/9/2024). Maka bagaimana mungkin mewujudkan visi Indonesia emas jika untuk
sekedar memenuhi gizi agar tumbuh kembang optimal saja masyarakat tidak mampu?
Disisi lain walaupun harga beras naik, kesejahteraan petani
tidak linier naik sebagaimana melonjaknya harga beras. Berdasarkan survei
pertanian terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pendapatan
rata-rata petani kecil kurang dari 1 dollar AS atau 15.199 Rupiah per hari
sementara per tahunnya hanya 5,2 juta saja (kompas.com, 20/9/2024). Bahkan
pendapatan petani tanaman pangan lebih rendah dibandingkan petani tanaman
perkebunan dan hortikultura.
Penyebab Tingginya Harga Beras
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan
Nasional (Bapanas), Rahmi Widiriani menuturkan bahwa biaya produksi menjadi
penyebab mahalnya harga beras. Biaya produksi di sini meliputi biaya pupuk,
benih, biaya herbisida, biaya pekerja dan biaya penyusutan alat.
Faktor yang mengakibatkan tingginya biaya produksi pertanian
di Indonesia diungkapkan oleh Kepala Peneliti Center of Indonesian Policy
Studies (CIPS) Felippa Amant, ia mengatakan hal itu disebabkn keterbatasan
lahan, serta keterbatasan benih berkualitas dan keterbatasan akses pupuk
(antaranews, 17/2/2022). Menurutnya rata-rata petani di Indonesia hanya
menguasai lahan sebesar 0,6 hektare sehingga menyebabkan biaya produksi yang
tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan menggarap lahan pertanian
dalam skala yang lebih besar. Hal ini senada dengan hasil sensus pertanian 2023
menunjukkan bahwa sebanyak 62,05% petani Indonesia merupakan petani gurem yang
menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha. Selain itu keterbatasan akses petani
Indonesia pada benih berkualitas dan pupuk juga menjadi salah satu penyebabnya.
Pupuk subsidi tidak dapat memenuhi kebutuhan petani, sementara harga pupuk
nonsubsidi sangat mahal dibanding pupuk bersubsidi.
Dari fakta di atas dapat dikatakan bahwa dari sektor hulu
hingga sektor hilir pertanian dikuasai oleh segelintir orang yakni para
kapitalis serta tuan-tuan tanah. Sedangkan petani yang memiliki kemampuan
bertani malah tidak mempunyai lahan, dan kebanyakan menjadi buruh tani bukan
mengelola lahan sendiri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan menteri agraria
dan tata ruang yang menyebutkan rasio gini ketimpangan penguasaan lahan dan
kepemilikan tanah di Indonesia sebesar 0,58 artinya ada 1% orang yang mengusai
58% ruang dan lahan agraria di Indonesia (theconversation.com, 20/12/2023).
Begitu juga dengan pupuk yang harganya mahal dikuasai oleh
korporasi bukan negara. Sebut saja PT. Pupuk Indonesia (PERSERO) yang merupakan
produsen pupuk terbesar di Asia, saham pemerintah RI hanya sebesar 4,97%
sedangkan 90% nya milik perusahaan (pi.pangan.com). Hal yang sama juga terjadi
pada peralatan pertanian
lainnya.
Sementara belum lama ini pemerintah sedang melakukan
pembatasan impor beras, yang mengakibatkan harga beras melonjak tajam. Menurut
data kementerian pertanian, luas sawah di Indonesia terus menurun, hingga 2019
hanya mencapai 7,4 juta Ha saja.
Tentu saja ini mempengaruhi produktivitas tanaman pangan,
yang berefek kepada mahalnya harga beras. Belum lagi permainan ritel-ritel
bisnis beras atau mafia beras yang dengan mudahnya memainkan harga. Walaupun
harga gabah naik, praktik tengkulak di lapangan yang membeli gabah petani
dengan harga rendah, dan petani tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan nantinya
gabah yang telah berubah menjadi beras
ini akan dijual dengan harga tinggi. Selain sektor hulu,
sektor hilir pertanian yakni pengelolaan gabah hingga menjadi beras pun tidak
dikuasai petani. Wajar tiap harga
beras naik, petani hanya bisa gigit jari.
Impor beras pun tampaknya masih menjadi opsi bagi pemerintah
dalam mengatasi masalah pangan di Indonesia. Bahkan yang membuat akhirnya
petani beralih menanam tanaman lain bukan padi, karena masifnya impor beras
beberapa tahun terakhir yang berbarengan dengan panen raya.
Penguasaan sektor pertanian dari hulu hingga hilir oleh
swasta yakni para pemilik modal, serta kebijakan impor yang diambil pemerintah mencerminkan
bahwa pemerintah menganut tata kelola negara ala kapitalisme. Sistem
kapitalisme meniadakan peran negara sebagai ra’in atau pengurus bagi rakyatnya.
Negara hanya sebagai regulator yang memberikan karpet merah kepada siapa pun
bahkan asing untuk menguasai sumber daya alam dan industri strategis di dalam
negeri. Maka tidak heran jika petani dibiarkan bertahan dan berupaya sendiri
bahkan subsidi pupuk tidak semua petani bisa mendapatkannya.
Solusi Islam
Berbeda dengan Kapitalisme, Islam memandang beras sebagai
komoditas penting yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu
negara akan hadir sebagai ra’in yang bertanggung jawab penuh atas sektor
pertanian hulu hingga hilir. Negara tidak akan berlepas tangan dan memilih
solusi praktis impor tanpa berpikir dan berupaya strategis dan efektif
mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menjaga kesejahteraan petani.
Di sektor hulu, negara Islam akan memberikan bantuan
pertanian kepada petani. Bantuan tersebut dapat berupa lahan untuk
ekstensifikasi, pupuk, benih, pestisida, alat pertanian, dll.. Sedangkan di
sektor hilir, Negara Islam akan menjamin dan menjaga kelancaran distribusi.
Pelaku penimbunan akan diberi sanksi yang tegas dan menjerakan. Tidak akan ada mafia
pangan dalam negara Islam, pelaku dan aparat yang terlibat akan dihukum dengan
adil.
Oleh: Annisa, SST., M.Eng., Sahabat Tinta Media
Views: 6
