Tinta Media – Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh dan Sumatra benar-benar mengerikan. Air bergerak sangat cepat bak kuda liar, menerjang apa saja yang dilaluinya. Ribuan rumah terendam dan hanyut, gelondongan kayu berserakan di antara batu serta lumpur. Bumi seolah runtuh dan langit pecah dengan curahan hujan tanpa henti.
Suasana makin mencekam: listrik padam, jalanan tertutup lumpur, jembatan putus, tangis kehilangan dan wajah-wajah putus asa mewarnai hampir semua korban yang berhari-hari belum menerima bantuan. Bahkan, beberapa desa hilang tersapu dahsyatnya banjir dan longsor. Tak heran jika Gubernur Mualeem menyebutnya sebagai tsunami kedua di Aceh.
Alam murka akibat ulah manusia yang rakus. Pohon-pohon sebagai penopang ekosistem ditebang tanpa ampun demi mengelembungkan rekening. Mereka tahu risikonya, tetapi kerakusan dan kesombongan lebih didahulukan.
Akibat Deforestasi, Rakyat Menderita
Kombinasi faktor alam dan ulah manusia menyebabkan bencana besar di Sumatera. Menurut dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Annisa Trisnia Sasmi, S.Si., M.T., penyebab bencana seperti ini tidak bisa disederhanakan menjadi satu faktor saja. Ini adalah pertemuan antara ancaman, kerentanan, dan minimnya kapasitas penanggulangan. “Bencana banjir skala besar hampir tidak pernah berdiri sendiri. Penyebabnya faktor alam sekaligus campur tangan manusia,” ujarnya (4/12/2025).
BNPB mencatat per 4 Desember 2025 pukul 13.05, bencana ini mengakibatkan kerugian materiel besar dan menelan korban jiwa: 776 meninggal, 574 hilang, dan 2,6 ribu luka-luka.
Deforestasi masif di berbagai wilayah menjadi akar masalahnya. Data BPS Aceh dan lembaga lingkungan mencatat hilangnya lebih dari 700 ribu hektare hutan pada 1990–2020. Di Sumatra Utara, tutupan hutan hanya tersisa 29% atau 2,1 juta hektare. Sumatra Barat memang masih memiliki 54% hutan, tetapi dengan laju deforestasi tertinggi. Walhi mencatat Sumatra Barat kehilangan 320 ribu hektare hutan primer dan 740 ribu hektare tutupan pohon pada 2001–2024. Pada 2024 saja, deforestasi mencapai 32 ribu hektare.
Sistem kapitalistik yang menjadi dasar kebijakan memperparah situasi. Izin tambang yang ugal-ugalan, eksploitasi berlebihan, hingga perampasan sumber daya alam membuat bencana tak terhindarkan.
Pemerintah seharusnya bertanggung jawab. Presiden perlu segera menghentikan deforestasi dan aktivitas penambangan yang menjadi sumber bencana, serta memberikan bantuan kepada korban secara cepat dan tuntas: makanan, minuman, obat-obatan, tempat tinggal layak, rehabilitasi mental, hingga relokasi jika diperlukan.
Jika tidak ditangani segera, dampak jangka panjang bencana akan memukul kondisi psikologis korban yang sudah kehilangan materi dan orang tercinta.
Sayangnya, pejabat masih sibuk pencitraan, saling lempar tanggung jawab, dan lamban mengambil keputusan. Mereka bahkan kalah cepat dari masyarakat yang membantu sesama—hingga muncul ungkapan “korban bantu korban”. Wewenang besar yang mereka miliki tidak dikerahkan secara maksimal.
Kembali pada Sistem Islam
Alam adalah ciptaan Allah dengan aturan pengelolaan yang jelas. Tambang, hutan, dan air adalah harta milik umum; negara wajib mengelolanya, dan haram bagi swasta, baik individu maupun asing, untuk menguasainya. Hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat dan eksplorasinya wajib menjaga ekosistem.
Selain menjaga keseimbangan alam, negara wajib membangun tanggul, menata aliran air, dan menyediakan infrastruktur pencegah bencana. Pelanggaran terhadap aturan pengelolaan alam dikenai sanksi tegas (takzir), mulai dari denda hingga hukuman berat sesuai dampak yang ditimbulkan.
Dengan penerapan sistem Islam, alam mendapat ruang hidup dan kekuatan ekosistem tetap terjaga. Generasi setelahnya masih dapat memanfaatkannya, sementara keasrian dan keseimbangan lingkungan tetap lestari sehingga kehidupan menjadi aman dan produktif.
Sebaliknya, dalam sistem kapitalistik saat ini, deforestasi dan penambangan menjadi ladang cuan yang didukung pejabat. Penguasa dan pengusaha sama-sama diuntungkan meski rakyat dikorbankan. Masihkah percaya pada sistem salah yang merusak ini? Wallahualam bissawab.
Oleh: Umi Hanifah,
Penulis Ideologis
Views: 36
