Tinta Media – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menjadi momok baru bagi masyarakat, terutama di tengah berbagai tekanan ekonomi. Pemerintah menaikkan PPN dengan dalih meningkatkan pendapatan negara, tetapi dampaknya justru memperberat beban rakyat. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kenaikan PPN adalah refleksi nyata dari kebijakan yang sering kali lebih berpihak pada kepentingan elite ekonomi daripada kesejahteraan rakyat banyak.
PPN dalam Sistem Kapitalisme, Beban Berat bagi Rakyat
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. Karena sifatnya yang menyeluruh, kenaikan PPN akan memengaruhi hampir semua lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Mereka harus menghadapi harga barang kebutuhan pokok yang melambung, sementara pendapatan tetap stagnan.
Dalam sistem kapitalisme, kebijakan fiskal seperti ini biasanya dirancang untuk menutup defisit anggaran akibat ketergantungan negara pada utang dan investasi asing. Namun, alih-alih menyejahterakan rakyat, kebijakan ini justru memindahkan beban ekonomi kepada masyarakat kecil. Ketimpangan ekonomi semakin melebar dan kesenjangan sosial kian tajam.
Islam Menawarkan Solusi Ekonomi yang Berkeadilan
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang.
Beberapa solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam antara lain:
1. Penghapusan pajak yang membebani rakyat
Dalam sistem Islam, pajak seperti PPN tidak dikenakan kepada rakyat. Negara mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber yang telah ditentukan syariat, seperti zakat, hasil pengelolaan sumber daya alam, dan jizyah bagi non-Muslim yang hidup di bawah naungan negara Islam.
2. Pengelolaan sumber daya Aaam secara amanah
Islam menegaskan bahwa sumber daya alam adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan ini kepada swasta atau asing, sehingga hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.
3. Distribusi kekayaan yang adil
Sistem ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme zakat, sedekah, infak, dan larangan penimbunan harta. Dengan demikian, kebutuhan dasar setiap individu dapat terpenuhi tanpa kecemasan.
4. Larangan riba dan spekulasi
Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dan spekulasi yang merugikan rakyat kecil. Transaksi keuangan harus berlandaskan nilai keadilan dan transparansi, sehingga mencegah terjadinya krisis ekonomi yang diakibatkan oleh gelembung keuangan.
Kembali ke Sistem Islam Kaffah
Kenaikan PPN hanyalah salah satu dari banyak masalah yang muncul dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Selama sistem ini tetap diterapkan, kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus menjadi masalah yang sulit diatasi.
Oleh karena itu, solusi hakiki adalah kembali kepada penerapan sistem Islam secara kaffah. Dengan sistem ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan rakyat. Sistem Islam mampu menciptakan keadilan ekonomi, meminimalkan ketimpangan, dan memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Saatnya kita beralih dari sistem buatan manusia yang menindas menuju sistem buatan Sang Pencipta yang menyejahterakan. Sistem Islam bukan sekadar alternatif, tetapi solusi nyata untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.
Oleh: Dian Mayasari, S.T.
Sahabat Tinta Media
Views: 2
