Tinta Media – Pada era pemerintahan SBY nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat atau USD adalah Rp.8000 rupiah per dolar. Lalu pada masa pemerintahan Joko Widodo nilai
tukar rupiah terhadap USD adalah rata-rata Rp.14 ribu. Nilainya dolar terhadap
rupiah naik 85 persen. Atau nilai rupiah terhadap dolar turun 85 persen.
Lalu apakah itu mencerminkan penurunan nilai ekonomi
Indonesia terhadap global? Tentu saja tidak! Ekonomi Indonesia adalah 7 besar
dunia sekarang ini, dan akan menjadi 5 besar dunia pada 2027 menurut forecast
IMF.
Dolar naik turun sekehendak pemiliknya. Belakangan nilai
dolar naik terhadap sebagian besar mata uang dunia, karena The Fed pemilik
dolar menaikkan suku bunga acuan setinggi langit. The Fed main bunga uang
tinggi dalam rangka menarik uang dolar dari seluruh dunia dengan janji imbal
hasil bunga dimasa depan yang besar dalam ekonomi AS. Walaupun kebijakan itu
tidak pasti atau bisa berubah dengan cepat. Suka suka The Fed saja karena The
Fed lah penguasanya lebih berkuasa dari pemerintah dan parlemen AS.
Supremasi bank swasta The Federal Reserve dikarenakan bisa melakukan printing dolar lalu diutangkan
ke negara Amerika Serikat (AS) dan selanjutnya AS sebagai makelar The Fed mengutangkan
ke seluruh dunia. Sekarang The Fed tidak boleh cetak uang bermodalkan kertas
dan tinta lagi. Kecuali ada krisis, perang, great depreasion, tapi bagaimana
cara membuatnya chaos semacam itu sehingga ada legitimasi cetak uang. Apa masih
bisa di timur tengah itu?
Cara naik turunnya dolar sangat exclusive, tertutup dan
hanya segelintir elite global yang tahu. Dolar adalah rezim mata uang yang
sangat sentralistik dan tidak demokratis. Padahal dolar adalah mata uang yang
dijadikan alat tukar oleh banyak negara. Akibatnya nilainya terhadap mata uang
negara lain sama sekali tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Bahkan
nilainya di dalam ekonomi AS saja tidak diakui sebagai alat ukur pertukaran.
Nah saking kacaunya mata uang ini nilainya bisa naik tiba-tiba,
bisa juga turun tiba-tiba. Akibatnya nilainya tidak dapat lagi dijadikan alat
mengukur ekonomi, daya beli masyarakat suatu negara dan bahkan GDP suatu
negara. Akibatnya banyak negara dan lembaga telah meninggalkan dolar AS sebagai
alat untuk mengukur nilai mata uang suatu negara.
*Bank dunia dan lembaga-lembaga multilateral tidak lagi
menggunakan dolar sebagai alat pengukur ekonomi. Lembaga internasional tersebut
menggunakan indikator lain, atau ini mata uang lain atau alat ukur lain. Apa
itu? Yakni dolar Purchasing Power Parity (PPP). Nilai dolar PPP suatu negara
berbeda sangat tergantung kemampuan mata uang negara tersebut untuk ditukarkan
dengan barang-barang dan jasa-jasa.*
Indonesia termasuk memiliki nilai dolar PPP yang cukup bagus
yakni Rp. 4.765 /Dolar PPP. Nilainya lebih kuat tiga kali dibandingkan nilai
tukar mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika. Nilai dolar PPP mencerminkan
nilai yang sebenarnya dari mata uang rupiah sebagai alat tukar dalam membeli
barang dan jasa kebutuhan hidup. Sementara nilai dolar Amerika adalah nilai
yang berlaku di kalangan para spekulan mata uang.
Tinggal satu masalah kita dengan dolar AS ini yakni kita
membeli minyak impor dengan dolar AS. Parahnya lagi kita membeli minyak yang
dihasilkan di dalam negeri juga dengan dolar AS, dan ini melanggar UUD dan UU
tentang mata uang. Ditambah lagi BUMN kita membuat laporan keuangan juga dalam
dolar, ini sebenarnya tidak benar melanggar UU. Tapi walaupun demikian impor
migas dengan dolar sudah bisa ditandingi dengan ekspor komoditas dengan
penerimaan dolar.
Tetapi nanti ketika transisi energi berjalan dengan baik,
maka dolar dan harga minyak tidak lagi memainkan peran penting dalam
mengacaukan ekonomi Indonesia. Dikarenakan Indonesia adalah gudangnya EBT dan
super power dalam transisi energi maka bisa jadi Indonesia akan pemegang kunci
jangkar mata uang global yang baru dan stabil pengganti minyak dan pemegang
otoritas mata uang baru yang stabil pengganti dolar. Nanti kita lihat…
Oleh : Salamuddin Daeng (Ketua Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia)
Views: 5
