Tinta Media – Baru-baru ini pemerintah meluncurkan program yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, yaitu Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat sendiri ditujukan bagi anak-anak yang tidak memiliki akses untuk bersekolah dikarenakan berada dalam kemiskinan. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo yang diamanahkan kepada Kemensos.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan data yang mengejutkan. Sebanyak 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 499.000 anak dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3,4 juta anak.
Sekolah Rakyat ini direncanakan untuk menjangkau 100 lokasi di seluruh Indonesia. Diketahui per 14 Juli 2025, sebanyak 63 sekolah telah beroperasi dan sisanya 37 akan dibuka sekitar akhir Juli atau awal Agustus. Menurut Robben Roco selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), menyebarnya Sekolah Rakyat menjadi sebuah harapan dan juga mimpi agar anak-anak bisa sekolah lebih tinggi, bekerja, dan keluar dari kemiskinan.
Sebetulnya, kurangnya pendidikan bukanlah faktor utama terjadinya kemiskinan struktural. Hal ini disebabkan karena ketidakberhasilan negara dalam membuka lapangan pekerjaan. Alhasil, pengangguran di negara ini semakin bertambah. Terbukti dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,43 juta jiwa pada Agustus 2022. Sebanyak 7,99% atau sekitar 673,49 ribu pengangguran berasal dari lulusan universitas.
Kemiskinan struktural ini tercipta karena negara dengan sistem kapitalisme lebih mengistimewakan pemilik modal atau pihak swasta untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara bebas. Sebaliknya, rakyat memiliki keterbatasan akses untuk menikmati sumber daya tersebut.
Dalam sistem ini, negara hanya berperan sebagai regulator antara rakyat dan para kapitalis (pengusaha). Selain itu, negara yang mengemban kapitalisme menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan negara, di mana semua itu dibebankan kepada rakyat.
Dalam dunia kapitalisme, pendidikan hanya sebagai komoditas. Tak heran, jika hanya orang-orang kaya saja yang menikmatinya. Makin mahal biaya pendidikan, maka kualitasnya pun semakin baik. Sebaliknya, makin murah, maka kualitas hanya ala kadarnya, baik dari kurikulum, sarana, maupun prasarananya.
Solusi dalam memecahkan kemiskinan struktural dan ketimpangan pendidikan hanya ada dalam sistem Islam. Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk mencari ilmu. Hal tersebut tertuang dalam sebuah hadis. Rasulullah saw. bersabda:
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
Artinya: “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim no. 2699)
Dalam hadis di atas menerangkan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Selain itu, juga menjelaskan bagi siapa saja yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Kewajiban ini tidak bisa berjalan jika negara tidak menyediakan pelayanan pendidikan untuk seluruh rakyatnya.
Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan hal tersebut, tanpa memandang si kaya dan miskin, laki-laki atau perempuan. Mereka diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan secara gratis. Kualitas pendidikan dalam Islam pun harus sama dan tidak dibedakan, tentu dengan kualitas terbaik. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkepribadian Islam (syakhsiyyah islamiyyah).
Pendidikan dalam Islam akan membentuk karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa. Mereka akan dipersiapkan menjadi seorang ulama yang ahli dalam setiap bidang ilmu, baik ilmu keislaman (ijtihad, fikih, peradilan, dll) maupun ilmu terapan (teknik, kedokteran, kimia, dll). Dengan demikian, akan melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan siap menjadi tonggak peradaban.
Selain menjamin pendidikan yang berkualitas secara gratis, negara juga menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, negara juga menyediakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan moda transportasi lainnya. Sehingga, masyarakat yang berada di kota terpencil tetap bisa mengakses pendidikan dengan layak.
Dalam sistem Islam, tidak ada sekolah favorit atau unggulan. Khalifah akan menetapkan sesuai dengan standar negara, baik dari kurikulum, sarana dan prasarana, serta pendidiknya. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan pendidikan yang merata membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam akan didukung oleh sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, lembaga yang bertugas mengelola harta milik umat dan mengatur penerimaan serta pengeluaran negara adalah baitulmal.
Pemasukan baitulmal berasal dari zakat, ghanimah, fai, kharaj, harta kepemilikan umum, seperti SDA, dll. Sumber daya alam dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengelolaan sumber daya alam yang merata oleh negara, maka secara otomatis lapangan kerja akan terbuka. Tiap-tiap masyarakat, terutama bagi laki-laki dewasa, mampu memberikan kebutuhan hidup bagi keluarganya.
Semua ini hanya terwujud pada negara yang menganut sistem Islam. Seluruh aspek kehidupannya, baik politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dll, menggunakan hukum Islam sebagai landasan. Dalam sistem Khilafah, negara menjadi raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung ) bagi masyarakat. Pemimpin dalam Islam menjadikan kekuasaan sebagai amanah dari Allah, bukan untuk mencari keuntungan pribadi saja. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ira Mariana
Sahabat Tinta Media
Views: 20
