Tinta Media – Peristiwa meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, bersama bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura mengguncang publik Papua dan Indonesia. Tragedi ini terjadi pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT. Irene, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, mulanya dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat, namun justru mendapat penolakan berulang hingga akhirnya dinyatakan meninggal dalam perjalanan menuju RSUD Dok II Jayapura.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, menyebut peristiwa yang menimpa warganya itu sebagai tragedi memilukan dan menyakitkan. “Empat rumah sakit diduga menolak korban,” ujarnya, menggambarkan betapa sulitnya masyarakat mengakses layanan ketika keadaan darurat. Suami almarhumah, Neil Kabey, juga mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, tidak ada dokter yang bertugas saat istrinya membutuhkan penanganan cepat.
Kasus ini menunjukkan kenyataan pahit bahwa pelayanan kesehatan publik masih menyimpan banyak celah krusial, terutama di daerah-daerah yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf dan duka mendalam. Ia menyebut kasus tersebut sebagai contoh nyata buruknya pelayanan medis di Papua. “Ini adalah salah satu contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” katanya. Ia menyesalkan kelalaian jajaran pemerintah dari level atas hingga bawah, dan menyebut kondisi itu sebagai “kebodohan luar biasa”.
Fakhiri berjanji melakukan evaluasi besar-besaran. Semua direktur rumah sakit di bawah pemerintah provinsi akan diganti, terutama karena banyak peralatan medis diketahui rusak dan tidak terurus. Ia juga telah meminta langsung bantuan Menteri Kesehatan untuk memperbaiki kondisi layanan kesehatan di wilayahnya.
Penolakan Pasien, Bukti Bobroknya Sistem Pelayanan Kesehatan
Tragedi Irene hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus penolakan pasien di berbagai daerah. Akar persoalannya tidak sekadar kurangnya tenaga medis atau rusaknya fasilitas. Ada masalah struktural yang lebih besar: sistem kesehatan yang berjalan dengan logika biaya, profit, dan manajemen yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam sistem yang dipengaruhi paradigma sekuler kapitalistik, pelayanan kesehatan sering dipandang sebagai sektor bisnis. Rumah sakit—terutama yang telah berkembang menjadi korporasi—kerap memprioritaskan aspek finansial sebelum aspek kemanusiaan. Ketika motif profit menempati posisi sentral, rakyat miskin menjadi kelompok paling rentan kehilangan haknya untuk hidup.
Padahal, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang menyangkut nyawa. Ketika negara tidak mampu menghadirkan jaminan yang adil dan merata, hal itu merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah besar yang seharusnya dipikul negara.
Tanggung Jawab Negara: Pelayanan Kesehatan untuk Semua
Dalam perspektif tata kelola yang ideal—apa pun sistem politiknya—negara memegang tanggung jawab besar memastikan setiap warga memperoleh akses kesehatan yang mudah, cepat, berkualitas, dan gratis di titik layanan dasar. Pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan vital ini termasuk tindakan zalim karena menyangkut keselamatan manusia.
Semua rakyat, tanpa diskriminasi lokasi, ekonomi, atau latar belakang sosial, berhak mendapatkan layanan kesehatan bermutu. Di banyak negara dengan sistem pelayanan publik yang kuat, layanan dasar diberikan tanpa biaya karena dianggap sebagai bagian dari jaminan sosial negara kepada rakyatnya.
Pelayanan Kesehatan dalam Sejarah Peradaban Islam
Jika menengok sejarah, peradaban Islam—ketika diterapkan secara menyeluruh di masa-masa kejayaannya—pernah menunjukkan perhatian besar terhadap layanan kesehatan publik. Banyak catatan menampilkan bagaimana negara mendirikan rumah sakit (bimaristan) yang memberikan layanan gratis kepada seluruh warga, termasuk nonmuslim. Para tenaga medis digaji penuh oleh negara, sehingga pelayanan tidak bergantung pada kemampuan bayar pasien. Konsep wakaf kesehatan (healthcare waqf) juga berkembang, membantu menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan.
Catatan historis ini bukan ajakan mengadopsi sistem tertentu secara politis, tetapi sebagai ilustrasi bahwa model pelayanan kesehatan yang humanis, nonkomersial, dan dijamin negara pernah terwujud nyata sepanjang sejarah.
Penutup
Tragedi Irene Sokoy seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah Indonesia—bahwa sistem pelayanan kesehatan perlu diperbaiki secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Nyawa rakyat tidak boleh menjadi korban kelalaian administrasi, kekurangan tenaga medis, atau paradigma kesehatan berbasis profit.
Negara, pada akhirnya, memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap warga dapat mengakses pelayanan kesehatan yang aman, cepat, gratis, dan bermartabat. Tragedi ini harus menjadi momentum perubahan agar tidak ada lagi nyawa yang melayang hanya karena pintu rumah sakit tertutup saat mereka mengetuknya. Wallahualam bissawab.
Oleh: Lia Khusnul K.,
Sahabat Tinta Media
Views: 19
