Tinta Media – Amerika Serikat (AS) terus melakukan manuver politik globalnya khususnya melalui upaya ‘perdamaian’ atas Palestina. Manuver teranyar yang dilakukan adalah melalui pendirian Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diketuai Presiden AS Donald Trump. Presiden Republik Indonesia pun tancap gas langsung menyatakan diri bergabung dengan BoP. Ia menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Davos, Swiss, Kamis (22/01) (BBC.com, 22/1/2026).
Prabowo menyampaikan alasan bergabung BoP karena ada optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza. Selain itu, menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi warga Palestina. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Donald Trump dalam sambutannya yang menyebut BoP sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi sejarah (setkab.go.id, 22/1/2026).
Berita bergabungnya Indonesia ke dalam BoP, cukup mencengangkan banyak pihak hingga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak yang kontra menyatakan, ketika Indonesia bergabung dengan BoP, berarti sama saja Indonesia duduk satu meja dengan penjajah Palestina yaitu Israel. Pihak yang pro alias mendukung Indonesia gabung BoP menyatakan hal yang mirip dengan argumen Prabowo.
Sekitar 16 ormas Islam menyatakan dukungan terhadap keputusan Prabowo bergabung dengan BoP. Mereka sepakat dengan argumen Prabowo bahwa bergabung ke dalam BoP bisa mempercepat terjadinya perdamaian di Palestina sekaligus melakukan rekonstruksi pembangunan khususnya di Gaza. Apalagi Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Salah satunya, dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina.
Namun apakah betul dengan bergabung ke BoP akan semakin memudahkan dan mempercepat kemerdekaan Palestina? Karena faktanya, pasca ditandatanganinya piagam BoP, terjadi serangan brutal Israel terhadap Palestina. Otoritas setempat di Gaza menyampaikan, sedikitnya 32 warga Palestina dilaporkan tewas akibat gelombang serangan Israel di jalur Gaza pada Sabtu (3/1/2026). Dikatakan warga setempat, serangan ini digambarkan paling intens sejak fase kedua gencatan senjata pada awal bulan Februari ini. Gencatan senjata ini justru dimediasi oleh Donald Trump pada Oktober 2025. Ironis bukan?
Jadi, tepatkah kita menggantungkan harapan akan perdamaian Palestina pada BoP yang diketuai Donald Trump? Bisakah Pemerintah Indonesia, bahkan umat Islam di negara-negara dunia bisa melakukan aksi nyata membela dan melindungi Palestina jika menjadi anggota BoP? Lalu bagaimana sikap kita seharusnya agar Palestina bisa merdeka? Agar bisa tepat bersikap, mari kita dalami fakta BoP yang didirikan Trump.
Mengenal Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian
Disebutkan dalam Pasal 1 Bab 1, BoP atau Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.
Bagi negara anggota diwajibkan memberikan kontribusi dana tunai sebesar 1 juta USD (sekitar Rp.16,8 Triliun) dan keanggotaan hanya berlaku selama jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam BoP (Pasal 2.1). Dalam pasal-pasal selanjutnya dijelaskan, setelah masa keanggotaan berakhir bisa kembali menjadi anggota BoP jika diundang dan membayar iuran lagi sesuai Pasal 2.1.
BoP ini, diketuai Trump secara abadi karena sekalipun Trump sudah tidak lagi menjadi Presiden AS, jabatan ketua BoP tetap tersemat pada dirinya (Pasal 3.2).
Trump juga akan memimpin Dewan Eksekutif pendiri BoP yang beranggotakan tujuh orang, yang akan mengarahkan Gaza melalui fase rekonstruksi berikutnya.
Mediasi gencatan senjata yang dilakukan Trump juga tak berpengaruh sedikit pun. Israel masih terus membombardir Gaza. Jika melihat kondisi saat ini, sekitar 80% bangunan di Gaza telah hancur atau rusak dan menghasilkan 60 juta ton puing-puing, menurut perkiraan PBB. Keluarga yang terpaksa mengungsi juga menghadapi cuaca dingin, tempat tinggal yang terbatas, dan kekurangan makanan. Kelompok bantuan mengatakan ada perbaikan, tapi Israel terus memberlakukan pembatasan terhadap pekerjaan mereka.
Dari sini, muncul pertanyaan, apakah Dewan Keamanan bentukan Trump sungguh berniat mendorong perubahan dan mengambil langkah-langkah konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan secara cepat?
Kritik atas BoP
Jika melihat keseluruhan isi pasal dan bab dalam piagam dokumen BoP, tidak disebutkan sama sekali keterlibatan Palestina dalam proses ‘perdamaian dan rekonstruksi’ Gaza yang disebut Trump sebagai ‘New Gaza’ atau proyek Gaza Baru. Israel sebagai penjajah Palestina justru menjadi negara anggota BoP dan duduk bersama negara anggota lainnya membicarakan ‘perdamaian’ Palestina dalam meja yang sama dengan penuh kehangatan. Lucu dan tidak masuk akal!
Bahkan solusi dua negara yang sebagian muslim banyak pro pun tidak disebut sama sekali. Yang seharusnya lebih menggedor pemahaman kaum muslimin untuk menolak BoP adalah kepemimpinan Donald Trump dalam BoP yang bersifat mutlak dan seumur hidup. Kita juga tidak mungkin tidak tahu bagaimana sepak terjang Trump dan presiden-presiden AS sebelumnya yang menyatakan secara gamblang dukungan nyata terhadap Israel. Joe Biden menyatakan dukungan penuh atas Israel yang dia nyatakan secara tegas dalam pernyataannya secara langsung (Metro TV, 23/10/2023). Bagaimana dengan Trump? Pastinya lebih gamblang dan tanpa tedeng aling-aling dukungannya atas apapun tindakan Israel terhadap Palestina. Lihat saja hak veto yang AS pakai saat ada keputusan di PBB untuk ‘menghukum’ Israel. AS jelas selalu menolak dengan hak veto yang dia miliki.
Bantuan yang diberikan Trump kepada Israel melampaui sekadar bantuan finansial. Selain melakukan pemblokiran langkah-langkah mengkritik Israel di PBB, Trump melalui AS juga meminta pertanggungjawaban para pemimpinnya di bawah hukum internasional, bahkan menghukum mereka yang mengambil tindakan sepihak terhadap Israel, seperti Mahkamah Pidana Internasional, yang terus-menerus mendapat sanksi berat dari AS.
Belum lagi ada Jared Kushner, menantu Trump di jajaran Dewan Eksekutif. Jared adalah pengusaha properti sekaligus penasihat Gedung Putih. Melihat rekam jejak dan pernyataan yang dilontarkannya selaras dengan ‘master plan’ BoP yaitu akan menjadikan Gaza dan juga Rafah menjadi sebuah kota dengan gedung-gedung pencakar langit dan menjadi kota yang nyaman ditinggali. Namun tidak dijelaskan akan dikemanakan penduduk asli karena kota tersebut setelah selesai dibangun, tentu akan ditawarkan atau dijual kepada siapapun yang bisa membelinya. Ngenes!
Suara Umat Islam
Melihat manuver AS melalui BoP, jelas ini adalah perangkap politik yang jahat. Kebrutalan AS pada dunia khususnya dunia Islam, harus dihentikan termasuk melalui topeng keadilan. Dari sini juga semakin terlihat nyata bahwa penjajahan entitas Yahudi diback up penuh oleh AS. Walhasil, akar masalah Palestina masih terjajah hingga hari ini adalah Amerika itu sendiri si gembong penjajahan. Jadi BoP harus ditolak secara tegas dan juga menolak keras untuk tunduk pada AS.
Untuk menyelesaikan masalah Palestina dan menghentikan hegemoni AS atas dunia hanya bisa dengan jihad dan menegakkan daulah Islamiyah. Jihad adalah ajaran Islam yaitu perang melawan orang-orang kafir dalam menegakkan agama Allah Swt. Maka ketika saudara-saudara kita diperangi, sesungguhnya kita wajib untuk membela dan menolongnya. Perang harus dilawan dengan perang. Bukankah Allah Swt. berfirman:
“Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian.” (TQS al-Baqarah [2]: 191).
Karena itu, sudah sepantasnya para penguasa muslim di Arab dan dunia Islam mengirimkan tentara mereka untuk berjihad bersama para mujahidin Palestina, mengusir kaum Yahudi penjajah dari wilayah Palestina. Maka, tak pantas para tentara Muslim berdiam diri dan berpangku tangan.
Menegakkan khilafah Islamiyah juga merupakan kewajiban. Khilafah adalah kepemimpinan umum kaum muslimin di dunia untuk menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Sistem khilafah atau juga disebut daulah Islam adalah sistem pemerintahan yang diteladankan Rasulullah saw. dan wajib ditegakkan. Bukan demokrasi atau kerajaan, tapi daulah Islam dengan pemimpinnya disebut khalifah. Sistem ini telah dilanjutkan para sahabat dan berakhir pada masa daulah Utsmaniyyah tahun 1924 M. Umat Islam harus terus berjuang tanpa lelah menuju kebangkitan Islam bersama partai ideologis untuk menegakkan daulah islamiyyah. Maka, sadarilah dan tariklah diri dari dewan penjajahan ini sebelum kalian menyesal, ketika penyesalan tidak lagi berguna.
“Dan orang-orang zalim kelak akan mengetahui ke mana mereka akan kembali.” (TQS. Asy- Syu‘ara: 227).[] Erlina YD
Views: 18
