Tinta Media – Diplomasi sering dipersepsikan sebagai seni berkompromi demi perdamaian. Namun, dalam perspektif ideologis, diplomasi tidak pernah netral. Ia selalu lahir dari akidah, sistem nilai, dan tujuan peradaban. Karena itu, menyamakan diplomasi Islam dengan diplomasi sekuler adalah kesalahan mendasar. Keduanya berangkat dari ideologi yang saling bertolak belakang.
Diplomasi Islam
Dasar diplomasi Islam berlandaskan akidah Islam dan wahyu Allah. Tujuannya bukan sekadar stabilitas politik, tetapi menegakkan keadilan, menjaga kehormatan manusia, menghilangkan kezaliman dan penjajahan, serta mengantarkan manusia kepada kebaikan dunia–akhirat.
Allah berfirman:
“Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107)
Diplomasi dalam Islam adalah instrumen dakwah.
Diplomasi Sekuler
Landasan diplomasi sekuler lahir dari pemisahan agama dari kehidupan. Dalam diplomasi ini tidak ada tuntutan benar atau salah, tetapi siapa yang kuat, siapa yang menguntungkan, dan siapa yang bisa distabilkan. Nilai yang dipakai adalah kepentingan nasional, geopolitik, dan ekonomi, bahkan tidak memiliki rujukan kebenaran moral yang baku. Karena itu, sekularisme melahirkan standar ganda.
Tujuan Diplomasi
Diplomasi Islam memiliki tujuan utama, yaitu menghentikan kezaliman, membuka jalan hidayah, menjaga kedaulatan umat, dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Contoh paling jelas adalah Perjanjian Hudaibiyah.
Rasulullah ﷺ berdiplomasi tanpa mengakui sistem jahiliah Quraisy, tanpa menyerahkan sejengkal wilayah Islam, dan tanpa mengorbankan prinsip akidah.
Diplomasi ini bersifat taktis dan sementara, dengan arah strategis yang jelas, yaitu membebaskan Makkah dari sistem jahiliah.
Diplomasi Sekuler
Diplomasi sekuler bertujuan menjaga stabilitas sistem global, mencegah gangguan terhadap kepentingan negara adidaya, serta tidak memiliki niat serius menyelesaikan konflik, melainkan hanya mengelola konflik demi mengeruk berbagai keuntungan. Karena itu, konflik sering dipelihara, diatur, lalu “didamaikan” dan “dikompromikan” tanpa keadilan dan tanpa pembebasan. Bahkan, diplomasi sekuler sering membentuk lembaga-lembaga perdamaian yang justru melegalkan dan mengukuhkan penjajahan yang melakukan kezaliman serta jauh dari keadilan.
Posisi Pihak yang Berkonflik
Dalam diplomasi Islam, penjajah dan yang dijajah tidak pernah diposisikan sama. Islam tidak bernegosiasi dengan kezaliman, kecuali untuk menghentikannya. Karena itu, perdamaian dalam Islam dianggap sah apabila kebenaran benar-benar ditegakkan.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana menolong yang zalim?” Beliau menjawab, “Dengan mencegahnya dari kezaliman.”
(HR Bukhari)
Dalam diplomasi sekuler, penjajah dan korban sering didudukkan setara di meja perundingan, seolah-olah keduanya memiliki posisi dan persoalan yang sama.
Perlawanan terhadap penjajahan justru kerap dilabeli sebagai ekstremisme, sementara keamanan penjajah diprioritaskan di atas penderitaan korban. Dari sinilah lahir konsep “perdamaian tanpa pembebasan”, yaitu diplomasi yang tampak damai, namun timpang dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Diplomasi Islam: Alat dan Mekanisme
Dalam berdiplomasi, Islam tidak menggunakan alat dan mekanisme di ruang hampa kekuasaan, apalagi tunduk pada kepentingan zalim. Islam mengenal perjanjian (mu‘ahadah), gencatan senjata (hudnah), dan bila kezaliman terus berlangsung, Islam juga mengenal penggunaan kekuatan negara sebagai jalan terakhir untuk menghentikan penindasan. Namun, seluruh instrumen itu tidak dijalankan secara pragmatis atau oportunistis, melainkan sepenuhnya diatur dan dibatasi oleh syariat. Tujuannya satu, menegakkan keadilan, bukan mengabadikan ketimpangan.
Karena itu, patut dipertanyakan keberadaan negara Israel dalam kerangka kepemimpinan yang sah, sebab ia lahir dari perampasan wilayah pendudukan, bukan dari legitimasi yang diakui masyarakat global. Lebih jauh, pendudukan atas tanah Palestina tidak pernah memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai kemanusiaan, apalagi keadilan.
Dalam Islam, kekuasaan dan wilayah tidak pernah dilepaskan dari misi melindungi manusia, menjaga hak, dan menghentikan kezaliman.
Karena itu, diplomasi Islam tidak pernah netral terhadap penjajahan. Diplomasi Islam berpihak tegas pada kebenaran wahyu dan menolak perdamaian yang dibangun di atas pengkhianatan terhadap keadilan.
Diplomasi Sekuler
Dalam kerangka diplomasi sekuler, berbagai instrumen digunakan, seperti tekanan politik, sanksi selektif, resolusi internasional, hingga bantuan kemanusiaan yang sering kali disertai syarat tertentu.
Sepintas, alat-alat ini tampak sebagai upaya menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Namun, dalam praktiknya, semua mekanisme tersebut bersifat sangat fleksibel, bahkan mudah berubah arah sesuai kepentingan negara kuat.
Parameter
Standar yang digunakan bukanlah merujuk pada prinsip keadilan, melainkan bersandar pada perhitungan politik, ekonomi, dan strategi kekuasaan. Akibatnya, korban dan penjajah bisa diperlakukan sama, sanksi dijatuhkan secara tebang pilih, dan bantuan kemanusiaan kerap menjadi alat tawar-menawar.
Inilah wajah diplomasi sekuler, bergerak bukan karena prinsip yang tetap, tetapi karena kepentingan yang berubah-ubah.
Hasil dan Dampak Diplomasi
Hasil Diplomasi Islam
Dalam sejarah diplomasi Islam, hasil yang tampak adalah pembebasan dan penataan kehidupan yang lebih baik.
Wilayah-wilayah yang masuk ke dalam naungan Islam tidak dihancurkan atau dihapus identitasnya, tetapi dijaga dan diatur dengan prinsip keadilan. Penduduk nonmuslim tetap hidup aman, terlindungi hak jiwa, harta, dan kehormatannya di bawah perlindungan Daulah Khilafah Islamiah. Keadilan inilah yang menjadi fondasi stabilitas sosial dan politik. Penduduk nonmuslim statusnya sama sebagai warga negara sah serta tidak diteror atau ditindas. Karena itu, diplomasi Islam tidak lahir untuk menjajah atau merampas, melainkan untuk membebaskan manusia dari kezaliman dan menghadirkan keberkahan hidup dalam tatanan yang berkeadilan bagi semua.
Hasil Diplomasi Sekuler
Dunia menyaksikan hasil yang berlawanan dengan janji-janji perdamaian: konflik berkepanjangan, masyarakat hidup menderita tanpa penyelesaian tuntas, serta penjajahan berganti wajah menjadi lebih tegas dan sistemis.
Perdamaian yang ditawarkan bukanlah pembebasan secara tulus, tetapi pengelolaan konflik agar tetap terkendali sesuai kepentingan negara kuat.
Akibatnya, bangsa-bangsa yang tertindas terjebak dalam ketergantungan politik, ekonomi, dan keamanan. Inilah perdamaian sekuler, stabilitas semu yang tidak pernah berniat menyelesaikan masalah.
Kesimpulan
Diplomasi Islam dan diplomasi sekuler tidak berada di jalur yang sama. Diplomasi Islam berangkat dari wahyu dan berujung pada keadilan. Diplomasi sekuler berangkat dari kepentingan dan berujung pada status quo.
Karena itu, menyamakan Board of Peace dengan Hudaibiyah adalah kesalahan fatal. Mengharap keadilan dari sistem yang melahirkan kezaliman adalah ilusi.
Islam adalah perdamaian, tetapi menolak mutlak perdamaian palsu. Perdamaian sejati hanya lahir ketika kezaliman dihentikan, penjajahan diakhiri, dan hukum Allah ditegakkan. Wallahualam bissawab.
Oleh: Verry Verani,
Sahabat Tinta Media
Views: 28
