Tinta Media – Akhirnya, apa yang sejak awal banyak dikhawatirkan benar-benar terjadi. Setelah Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjelaskan alasan Indonesia ikut dalam Board of Peace (BoP), justru muncul dukungan dari sebagian ormas Islam terhadap langkah tersebut.
Di titik inilah banyak umat, khususnya generasi muda, mulai bertanya: ini benar-benar langkah realistis, atau cuma jebakan diplomasi berbungkus damai?
Dengan penuh hormat kepada para kiai, ulama, tokoh ormas Islam, dan pimpinan MUI, kritik ini sama sekali bukan bentuk pembangkangan, apalagi pelecehan. Justru sebaliknya, ini lahir dari kepedulian dan kegelisahan yang sama tentang Palestina, tentang Gaza, dan tentang nasib umat Islam yang terus jadi korban.
Masalahnya, alasan yang dipakai untuk membenarkan keikutsertaan Indonesia dalam BoP terdengar tidak nyambung dengan realitas lapangan. Secara pragmatis disebut “peluang diplomasi”, secara realistis diklaim “jalan damai”. Tapi kalau kita tarik ke fakta sejarah dan politik global, BoP ini bahkan sejak lahir sudah cacat secara kepercayaan.
BoP tidak bisa diandalkan sebagai lembaga internasional yang serius memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Bahkan untuk sekadar menghentikan kejahatan kemanusiaan di Gaza pun, BoP nyaris tak punya modal moral dan politik.
Kenapa? Karena kita sudah punya contoh yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih mapan, apa itu? Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sejak 1948, PBB telah mengeluarkan hampir 200 resolusi yang mengecam pendudukan, kekerasan, pembangunan permukiman ilegal, dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Tapi hasilnya apa? Hampir semuanya diabaikan oleh entitas Zionis. Lebih parah lagi, banyak resolusi itu dipatahkan oleh satu negara yang sama terus-menerus, siapa? Amerika Serikat.
Para ulama dan tokoh Islam tentu paham betul bagaimana mekanisme Dewan Keamanan PBB bekerja. Di sana ada negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Tapi semua kekuatan itu tidak berarti apa-apa ketika Amerika Serikat menjatuhkan hak veto-nya. Sekali veto turun, keadilan langsung gugur.
Ini menunjukkan satu hal penting, lembaga internasional sebesar PBB saja tidak berkutik di hadapan AS, apalagi BoP yang jauh lebih kecil, lebih baru, dan ironisnya, langsung dipimpin oleh Amerika Serikat itu sendiri.
Lalu muncul pertanyaan paling mendasar: apa yang bisa diharapkan dari BoP?
Amerika Serikat bukan pihak netral. Fakta ini bukan opini, tapi data. Setiap tahun, AS mengalirkan sekitar 3,8 miliar dolar untuk mendukung militer entitas Zionis. Selama agresi dan kehancuran di Gaza, dukungan itu bahkan ditambah sekitar 17,9 miliar dolar lagi. Senjata yang sama, dana yang sama, dipakai untuk menyerang warga sipil, perempuan, anak-anak, dan orang tua.
Jadi bagaimana mungkin kita diminta berpikir “realistis dan pragmatis”, sementara realitas menunjukkan bahwa pemimpin BoP adalah negara yang paling aktif membela, melindungi, dan mempersenjatai penjajah Palestina?
Belum lagi soal rekam jejak. Entitas Zionis sudah berkali-kali melanggar perjanjian dari Oslo hingga berbagai kesepakatan gencatan senjata. Janji demi janji dilanggar. Maka wajar jika muncul pertanyaan: apa jaminannya kali ini berbeda? Apa garansi bahwa keputusan BoP tidak akan dikhianati lagi? Faktanya, tidak ada. Ini lebih mirip cek kosong daripada solusi konkret.
Yang lebih absurd, pemimpin entitas Zionis secara terbuka menyatakan tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Palestina. Namun negara tersebut tetap duduk sebagai anggota BoP. Sementara Palestina khususnya Gaza, bahkan tidak dilibatkan. Lalu di mana logika keadilannya?
Di titik ini, wajar jika banyak umat merasa langkah Indonesia justru melenceng dari nalar politik yang sehat. Bukankah umat Islam yang jumlahnya lebih dari dua miliar jiwa, seharusnya punya agenda mandiri dalam memperjuangkan Palestina? Masalah Palestina bukan konflik biasa, tapi persoalan imperialisme dan penjajahan, yang jelas-jelas didukung kekuatan Barat dengan Amerika Serikat sebagai aktor utama.
Menyerahkan nasib Palestina kepada pihak yang sejak awal berpihak pada penjajah sama saja dengan berharap keadilan dari sistem yang rusak. Dan ini menyakitkan bukan karena beda pendapat, tapi karena realitas di Gaza terlalu mahal untuk dipertaruhkan dengan ilusi diplomasi.
Seharusnya, umat Islam dunia mulai berpikir lebih serius tentang persatuan kekuatan politik, solidaritas nyata, dan kepemimpinan yang benar-benar independen dari kepentingan Barat. Bukan sekadar ikut forum, bukan sekadar hadir di meja perundingan, tapi membangun agenda yang benar-benar berpihak pada pembebasan Palestina secara bermartabat dan berkeadilan.
Umat Islam hari ini tidak butuh janji manis. Kami butuh kejujuran, keberanian, dan arah yang jelas. Karena Palestina bukan isu musiman. Ini soal kemanusiaan, soal akidah, dan soal keberpihakan.[]
Oleh: Setiyawan Dwi
Jurnalis
Views: 6
