Tinta Media – Serangan demi serangan kembali menghantam Gaza. Korban terus bertambah, fasilitas publik lumpuh, dan krisis kemanusiaan mencapai titik mengkhawatirkan. Namun di tengah situasi yang kian memburuk, banyak negara memilih berhenti pada pernyataan diplomatik tanpa tindakan nyata. Respons internasional tampak rapuh, bahkan sebagian pihak mencoba mengalihkan perhatian dengan narasi bahwa kondisi “mulai membaik”.
Fakta di lapangan justru berkata lain. Ledakan masih terdengar, kamp pengungsian meluap, dan layanan medis kewalahan. Dunia seolah mengelak dari tanggung jawab moralnya. Pertanyaannya: sampai kapan tragedi ini dibiarkan berjalan tanpa arah, tanpa tekanan berarti, dan tanpa keberpihakan tegas pada kemanusiaan?
Musim dingin menghadirkan bencana baru. Hujan dan banjir menerjang kamp-kamp pengungsi, merobohkan tenda-tenda rapuh yang selama berbulan-bulan menjadi satu-satunya tempat berlindung bagi ratusan ribu orang. Sementara itu, material perlindungan seperti tenda kuat dan rumah mobil tetap diblokir masuk oleh otoritas Israel, meski gencatan senjata telah disepakati.
Sejak jeda tembak dimulai pada 10 Oktober, sedikitnya 260 warga Palestina tewas dan lebih dari 630 terluka. Angka ini menunjukkan bahwa “gencatan senjata” belum menghadirkan keselamatan. Warga sipil tetap terjebak antara cuaca ekstrem dan pembatasan politik yang menghambat bantuan dasar.
Situasi ini menegaskan kegagalan serius komunitas internasional dalam melindungi warga sipil. Banjir yang meruntuhkan tenda-tenda di Gaza bukan sekadar bencana alam, tetapi bukti bahwa blokade kemanusiaan terus berlangsung meski perang dinyatakan berhenti. Selama akses bantuan tidak dibuka, gencatan senjata tinggal nama, sementara penderitaan warga Gaza terus bertambah—sunyi namun sangat nyata.
Menurut laporan Antaranews.com (15/11/2025), UNRWA menyatakan bahwa hujan deras di Jalur Gaza memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat genting. Curah hujan menenggelamkan tenda-tenda darurat dan memaksa ribuan keluarga mencari tempat berlindung baru yang sama sekali tidak memadai.
UNRWA menjelaskan bahwa banyak warga kini tinggal di tenda yang tidak dirancang menghadapi badai dan cuaca dingin. Bantuan berupa peralatan tempat tinggal sebenarnya telah disiapkan, tetapi distribusi terhambat karena izin akses dari otoritas Israel belum diberikan. Lembaga tersebut mendesak agar akses segera dibuka, mengingat badai yang melanda Gaza berpotensi menimbulkan konsekuensi bencana bagi para pengungsi.
Upaya internasional untuk menekan Israel agar membuka jalur bantuan masih berlangsung, tetapi hasilnya minim. Kondisi di lapangan justru semakin memburuk: tenda tidak layak, perlengkapan musim dingin terbatas, dan bantuan tertahan membuat warga Gaza bertahan dalam keadaan yang jauh dari manusiawi.
Meski menghadapi berbagai hambatan, UNRWA tetap menjalankan tugas kemanusiaannya. Sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar kini berubah menjadi tempat perlindungan yang penuh sesak. Ruang kelas disulap menjadi hunian sementara—satu-satunya tempat aman yang tersisa di tengah kehancuran.
Semua ini menunjukkan bahwa krisis Gaza bukan hanya soal perang, tetapi bagaimana dunia membiarkan akses kemanusiaan terhambat pada saat paling dibutuhkan.
Kondisi Gaza hari ini memperlihatkan bahwa gencatan senjata tidak menyelesaikan apa pun. Ia hanya meredam gejala, sementara penyakit utamanya—penjajahan yang terstruktur—tetap dibiarkan bekerja setiap hari. Selama blokade, kontrol wilayah, dan pembatasan hak dasar tidak dicabut, warga Palestina akan terus berada dalam kondisi darurat permanen.
Narasi internasional bahwa “Gaza mulai stabil” bukan hanya keliru, tetapi menyesatkan. Krisis kemanusiaan memburuk, tetapi diplomasi global memilih fokus pada jeda tembak seolah-olah itu sebuah kemajuan. Ini bukan sekadar kelalaian; ini hasil dominasi kepentingan Amerika Serikat yang menentukan bagaimana dunia boleh memandang Palestina.
Solusi Barat selama puluhan tahun terbukti gagal—bukan karena tidak cukup kuat, tetapi karena tidak diarahkan untuk mengakhiri penjajahan. Yang diberikan hanyalah manajemen krisis, bukan keadilan. Maka, Gaza terus berada pada siklus yang sama: hancur, sedikit diperbaiki, lalu hancur kembali.
Gencatan senjata tanpa perubahan struktur hanyalah ilusi. Dan ilusi inilah yang menutup mata dunia dari kenyataan di lapangan.
Solusi Islam seharusnya menjadi pegangan para pemimpin negeri-negeri muslim. Gaza membutuhkan jihad dan Khilafah. Khilafah adalah junnah (perisai) yang menghapuskan segala bentuk penjajahan atas warganya. Dalam kerangka ini, jihad dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh yang terorganisasi secara politik, diplomatik, dan peradaban untuk membela yang tertindas serta menggugat struktur ketidakadilan yang mengekang rakyat Palestina.
Khilafah sebagai junnah menegaskan perlunya institusi kepemimpinan yang mampu memberikan perlindungan nyata—bukan sekadar kutukan diplomatik atau respons seremonial yang tidak menyentuh akar masalah Gaza. Umat membutuhkan payung politik yang tidak tunduk pada tekanan kekuatan besar dan tidak terjebak pada skema penyelesaian yang justru melanggengkan status quo.
Solusi hakiki harus terus disuarakan melalui dakwah Islam ideologi. Dakwah ini bukan hanya seruan moral, tetapi upaya membangun kesadaran politik bahwa umat memiliki mekanisme dan tradisi kepemimpinan sendiri untuk menghadapi krisis kemanusiaan seperti di Gaza. Dakwah ideologis dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan diri umat, membentuk opini publik yang kuat, serta menuntut para pemimpin muslim mengambil posisi yang tegas dan mandiri.
Ketika solusi internasional terus berputar di tempat, gagasan jihad, Khilafah, junnah, dan dakwah ideologi hadir sebagai tawaran alternatif bagi mereka yang melihat bahwa Palestina membutuhkan struktur perlindungan yang lebih kukuh. Gaza membutuhkan keberpihakan yang tidak setengah hati—dan bagi banyak pendukung gagasan ini, hanya kerangka Islam yang mampu memberikan konsistensi moral serta arah perjuangan yang jelas. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ai Ummu Putri,
Sahabat Tinta Media
Views: 44
