Tinta Media – Ketua
Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) menilai kebuntuan demokrasi atau
demokratic deadlock terjadi ketika institusi demokratis tidak berfungsi dengan
baik.
“Demokratic deadlock terjadi ketika institusi
demokrasi, seperti lembaga pemerintahan, parlemen, atau mekanisme pemilihan
tidak lagi mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dan terjadi kebuntuan dalam
pengambilan keputusan politik yang penting,” tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (17/10/2024).
Ahmad membeberkan fungsi trias politika demokrasi yang
diterapkan di negeri ini, sering kali justru tak berfungsi sama sekali.
“Penyebab trias politika tak berfungsi semestinya,
karena mereka terikat dengan partai pengusungnya, sehingga yang terjadi adalah
hegemoni atau kedaulatan partai, bukan kedaulatan rakyat, apalagi kedaulatan
Tuhan,” bebernya.
Polarisasi Dan Kompromi Tidak Untuk Kepentingan Rakyat
Ahmad kembali menjelaskan, keadaan demokratic deadlock bisa
terjadi ketika ada polarisasi politik, karena akan memperburuk kualitas dialog
demokrasi, ditandai dengan adanya kelompok politik atau partai yang berbeda
memiliki pandangan yang sangat bertentangan dan tidak ada kesediaan untuk
berkompromi.
“Polarisasi politik ini, bisa memperburuk kualitas
dialog demokrasi, meskipun kompromi itu sendiri sering kali hanya karena
pragmatisme semata yang tidak berhubungan dengan kepengurusan rakyat,”
imbuhnya.
Melanjutkan penjelasan, ungkap Ahmad, polarisasi maupun
kompromi tetap akan berujung kepada kebuntuan dan bisa menimbulkan kehilangan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
“Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap
institusi demokrasi seperti parlemen, lembaga kehakiman, atau pemerintah,
adanya polarisasi politik, akhirnya rakyat semakin muak dengan semua drama
politik yang ada,” lanjutnya.
Menurut Ahmad, bagian kebuntuan demokrasi lainnya, ketika
para institusi demokrasi tidak lagi berpartisipasi dalam proses demokratis, dan
hal ini sangat mungkin terjadi karena rakyat hanya dijadikan sapi perah dan
penonton.
“Hal yang sangat mengerikan ketika rakyat hanya
dijadikan sapi perah dan penonton, karena imbas dari kebuntuan demokrasi,”
sambungnya.
Lanjut Ahmad, demokratic deadlock dapat mengakibatkan krisis
ekonomi dan sosial, karena dampak dari satu kelompok politik atau pemimpin
menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan sistem demokrasi.
“Terakhir, demokratic deadlock marak dijumpai terhadap
pemimpin menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan media, memanipulasi pemilu,
atau mengabaikan peraturan hukum, sehingga terjadi krisis ekonomi dan
sosial,” pungkasnya.[] Novita Ratnasari
Views: 20
