Tinta Media – Tujuh bulan telah berlalu di tahun 2024 ini. Namun angka kemiskinan tak kian berlalu. Pada bulan Juli ini, beredar kabar bahwa angka kemiskinan Indonesia menurun, hoax atau fakta?
Dilansir dari
CNBCIndonesia.com, jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan. Demi
mencapai mimpi menjadi negara maju, angka kemiskinan merupakan salah satu
indikator yang menjadi fokus pemerintah. Namun sayangnya selama 10 tahun
pemerintahan presiden Joko Widodo penurunan angka kemiskinan memang berkurang,
tapi tidak signifikan(07/07/2024).
Penurunan angka
kemiskinan pada bulan Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi
domestik dan berbagai program bantuan sosial (bansos) pemerintah, khususnya
dalam menanggapi kenaikan inflasi pangan pada awal tahun 2024, dilansir dari Menpan.go.id (05/07/2024).
Secara spasial,
tingkat kemiskinan di Indonesia memang terlihat menurun baik di perkotaan
maupun di perdesaan. Namun hal ini terjadi di tengah rendahnya standar
kemiskinan yang berlaku di Indonesia. Maka data tersebut tidak meniadakan bahwa
masih terdapat banyak orang-orang miskin yang sejatinya tak terdata.
Pemerintah
memang telah mengeklaim bahwa kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia menurun.
Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa maraknya PHK ada di mana-mana,
barang-barang mahal, daya beli menurun dan lain-lain. Bagaimana bisa di saat
seperti ini angka kemiskinan menurun. Justru seharusnya malah meningkat.
Fakta tersebut
menunjukkan bahwa sejatinya pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menyeleksi
dan mengeliminasi kemiskinan dengan kebijakan nyata. Pemerintah terlihat hanya
sedang bermain dengan angka. Pemerintah sungguh tak serius dalam mengurus
perkara penting rakyatnya.
Kemiskinan
merupakan perkara kompleks, karena tak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat
pendapatan dan konsumsi, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat
pendidikan, kesehatan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan
pembangunan manusia. Maka dari itu, sesuai dengan fakta tersebut artinya
pemerintah sangat tidak bertanggung jawab atas amanah dan rakyatnya sendiri.
Biang kerok dari
semua ketetapan pemerintah ini tiada lain ialah sistem pemerintahannya itu
sendiri, yaitu Kapitalisme Sekulerisme. Sistem yang berorientasi keuntungan
segelintir oknum yang berkepentingan ini jelas meniscayakan tingginya angka
kemiskinan. Karena asas yang diberlakukan oleh pemerintah adalah asas manfaat,
walau terhadap rakyat yang merupakan tanggung jawabnya dan amanahnya.
Apalagi peran
pemerintah dalam sistem ini hanya menjadi regulator yang menjadikan rakyat
diabaikan sementara penguasa dan pengusaha dianak emaskan. Ini dikarenakan
tidak adanya edukasi keagamaan yang benar sehingga tidak dapat mengantarkan ke
kejujuran, rasa tanggung jawab, serta sikap profesional. Lagi-lagi ini
disebabkan oleh sistem yang berasaskan pemisahan agama dari kehidupan manusia.
Berbeda dengan
sistem Kapitalisme sekularisme, sistem Islam sungguh dapat meniadakan
kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan pada individu per individu rakyat.
Islam menetapkan pemerintah negara sebagai pelayan rakyat yang wajib memenuhi
kebutuhan serta menyejahterakan individu per individu rakyat dengan
kebijakannya yang sempurna.
Sistem Islam
tak menjadikan keuntungan sebagai orientasinya. Melainkan hukum syara’ yang
telah turun dari Pencipta yang agung. Semua perkara termasuk politik dan
ekonomi telah diatur di dalamnya, termasuk juga perkara tentang kemiskinan
serta solusinya yang solutif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah negara
sekalipun tidak berhak mengubah aturan tersebut. Maka tak ada celah bagi mereka
untuk mengambil keuntungan darinya.
Sempurnalah Islam
bersama dengan hukum di dalamnya. Jadi, pilih yang mana, Kapitalisme
Sekulerisme, atau Islam?
Oleh: Nabila Andifa, Aktivis Ideologi
Views: 0
