Tinta Media – Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah
penduduk terbanyak di Indonesia, menjadi sorotan penting dalam peta politik,
terlebih menjelang pilkada 2024. Calon-calon ini kembali berburu suara rakyat,
untuk kursi panas pilkada, dengan berbagai cara, janji manis, dan popularitas.
Ini dikarenakan dinamika politik dan kekayaan budaya yang dimilikinya, akan
memperkuat posisi para partai politik dalam panggung Politik Nasional. Para
partai politik akan menyiapkan figur-figur populer untuk dicalonkan sebagai
calon gubernur atau wakil gubernur, karena hal ini sering kalih memiliki
pengaruh yang kuat dalam masyarakat Jabar dan bisa menjadi kunci sukses dalam
memenangkan pilkada.
Figur populer bukan lagi dari kalangan artis yang sering
kalih menjadi pendulang suara dalam setiap pilkada. Sebagaimana yang kini ramai
dibicarakan sebagai calon gubernur yakni,
Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, Bima Arya Sugiarto. Mereka bukan dari kalangan selebriti,
tetapi popularitasnya melampaui selebriti. Tidak heran jika partai politik akan
merebutkan mereka untuk diusung dalam pilkada.
Selain itu, koalisi partai
keadilan (PKS) dan partai Golkar sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn
Farabi A. Rafiq sebagai calon wakil kota dan wakil wali kota Depok di pilkada
2024. Imam mengatakan koalisi PKS dan Golkar membuka lebar-lebar bagi partai
politik yang ingin bergabung. Sebab, PKS dan Golkar memiliki tujuan sama, yaitu
membangun kota Depok bersama-sama begitulah salah satu janji manis yang mereka lontarkan
untuk merebut kursi kekuasaan di pilkada.(TEMPO.CO, Jakarta, 12 May 2024)
Dengan berbagai cara, janji manis, dan popularitas untuk
mendapatkan kursi panas di pilkada hanya permainan belaka yang mereka gunakan.
Padahal sejatinya, kontestasi ini bukan kepentingan rakyat, melainkan demi
kepentingan elite oligarki. Mereka bekerja sama demi keuntungan duniawi semata.
Para partai politik yang akan menang nantinya akan memberikan peluang kepada
oligarki untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang dimiliki sebuah
daerah tersebut dan rakyat pun diperdayakan.
Terlebih lagi masalah yang biasanya muncul pada politik,
yakni korupsi. Korupsi politik akan senantiasa muncul dalam masyarakat sekuler.
Terlebih lagi negara yang menerapkan sistem demokrasi, namun masyarakat sering
kali salah mengira kalau korupsi politik
itu semata-mata terjadi karena kesalahan individu, bukan kesalahan sistematik.
Padahal fakta menujukan bahwa sistemlah yang menghasilkan individu-individu
yang bermasalah. Dan sistem itu pula yang kemudian memberikan individu-individu
tersebut melakukan bentuk korupsi. Beginilah jika berburu kedudukan sebagai
penguasa, kekuasaan akan menjadi sarana meraih materi dan kedudukan.
Gambaran ini berbeda sekali dengan Islam. Dalam Islam
kekuasaan adalah amanah, dan konsekuensi riayah (pengurusan), yang akan di
minta pertanggung jawaban kelak. Bukan untuk kepentingan elite oligarki, meraih
materi, maupun kedudukan semata. Akan tetapi kekuasaan itu untuk menetapkan
hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada di
tangan Syariah Islam sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-Qur’an dan
As-Sunnah, bukan ditangan manusia. Dan menghilang kan kezaliman-kezaliman yang
ada. Penguasa dalam Islam akan mengerti betul tugas yang dibebankan oleh mereka
karena semua perbuatan dalam Islam ada konsekuensinya di akhirat kelak.
Selain itu, pemilihan kepala daerah dalam Islam sederhana,
cepat, dan mudah, efektif dan efisien karena kepala daerah (wakil atau amil)
dipilih oleh khalifah. Mereka adalah perpanjang tangan khalifah dalam meriayah
rakyat dan juga membantu menjalankan penerapan syariah Islam di daerah
tersebut. Bukan penguasa daerah tunggal. Dan pemilihan ini bukan semata-mata
popularitas atau yang lainnya.
Oleh: Dzakiyyah Kholishotun Nuha, Sahabat Tinta Media
Views: 4
