Tinta Media – Beberapa waktu lalu, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung kembali menggelar Job Fair yang menjadi ajang terbukanya ratusan lowongan pekerjaan (loker) bagi masyarakat. Terlihat para pencari kerja memadati arena Job
Fair yang dilaksanakan di Halaman Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang
tersebut. Mereka terlihat sudah mempersiapkan persyaratan pekerjaan.
Diberitakan
bahwa acara Job Fair kali ini melibatkan 30 perusahaan dan 200 lowongan
pekerjaan, dengan segala macam jenis pekerjaan seperti admin, akunting,
marketing, dan lain-lain. Job Fair ini diadakan untuk memfasilitasi para
pencari kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran, khususnya di Kabupaten
Bandung.
Secara
nasional, tingkat pengangguran di Indonesia sampai saat ini masih tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, sebanyak 7,86
juta orang Indonesia atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
sebesar 5,32% masih dalam status pengangguran dari 147,71 juta orang yang
memiliki pekerjaan.
Meski
jumlahnya menurun 0,54% dari Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang, tetapi
tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 7,1
juta orang sebelum pandemi Covid-19, atau sebelum Agustus 2019. Permasalahan
ini membuat masyarakat khawatir, di tengah naiknya hampir semua bahan pokok.
Masyarakat juga dibingungkan dengan sulitnya mencari pekerjaan.
Menurut
pakar ekonomi syariah Dr. Narim Nasim, ada dua faktor utama tingginya
pengangguran, yaitu faktor individu dan faktor sistem. Persoalan pengangguran
bukanlah sekadar persoalan mikro saja, seperti kecakapan individu mencari
kerja, tetapi sudah mencakup persoalan makro yang melingkupi negara.
Tingginya
angka pengangguran tidak lepas dari faktor kurangnya lapangan pekerjaan.
Pemerintah
dalam sistem kapitalisme berposisi sebagai “makelar” yang hanya menghubungkan
antara penyedia SDM, yaitu dunia pendidikan dengan penyedia lapangan kerja,
yaitu industri.
Pemerintah
hanya menghubungi perusahaan jika rakyat membutuhkan pekerjaan. Akan tetapi,
jika perusahaan tidak membutuhkannya, maka pemerintah tidak bisa berbuat
apa-apa. Alhasil, lapangan pekerjaan menjadi masalah individu rakyat yang harus
dipecahkan sendiri dan negara mulai lepas tangan. Bahkan, penguasa membolehkan
TKA (tenaga kerja asing) masuk ke Indonesia sebagai imbas dari kerja sama
bilateral, khususnya dengan Cina.
Memang
benar, ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan
pengangguran ini. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan
keterampilan, peminjaman modal dan juga job fair. Namun, upaya tersebut dinilai
tidak bisa menjadi jalan keluar pengangguran.
Apalagi,
jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan para pencari kerja
lokal dan juga masuknya TKA. Hal ini karena kata kunci dari permasalahan ini
adalah lapangan pekerjaan. Selama lapangan pekerjaan tidak cukup tersedia,
angka pengangguran akan tetap tinggi dan tidak akan selesai, bahkan terus
melonjak.
Kondisi
ini membuktikan bahwa penguasa negeri ini salah urus dalam penyediaan lapangan
pekerjaan. Ini adalah hal yang wajar karena dalam sistem kapitalisme yang
diterapkan di negeri ini, negara tidak lain hanya sebagai penjaga mekanisme
pasar yang berjalan tanpa hambatan dan juga sebagai pelayan kepentingan para
kapitalis. Sistem ini memandang bahwa teknologi, SDA, bahkan sumber daya
manusia hanya sebagai faktor-faktor produksi demi memenuhi nafsu rakus para
kapitalis (pemilik modal).
Berbeda
dengan konsep kepemimpinan dalam sistem Islam, yaitu khalifah yang berposisi
sebagai raa’in (pengurus). Khalifahlah yang bertanggung jawab dalam menjamin
ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat dengan menerapkan ideologi Islam yang
mengatur segala aspek kehidupan, karena beberapa alasan berikut:
Alasan
pertama, Islam tegas menjadikan negara sebagai penanggung jawab dalam
menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Ini berdasarkan keumuman hadis
Rasulullah saw., “Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur
urusan rakyatnya.” (HR Bukhari, 844).
Dengan
segala permasalahan yang kompleks seperti sekarang, negara membutuhkan tenaga
kerja yang sangat banyak. Contohnya dalam memenuhi APBN misalnya, akan dipenuhi
melalui pos-pos, semisal ganimah, anfal, kharaj, dan jizyah, juga pos hasil
pengelolaan kepemilikan umum semisal SDA. Ini memerlukan para pegawai dalam
berbagai bidang, seperti ekonomi, IT, pengarsipan, kepegawaian, pendidikan,
pertanian, dan lain-lain.
Apalagi
di era industri seperti saat ini, seharusnya lapangan pekerjaan bukan menjadi
sebuah permasalahan. Akan tetapi, menjadi permasalahan ketika industri hanya dikuasai
oleh para oligarki seperti dalam sistem kapitalisme liberalisme seperti
sekarang ini. Sedangkan dalam sistem Islam, industri dibangun hanya untuk
kemaslahatan umat (rakyat).
Kepemilikan
industri harus dikelola oleh negara, bukan swasta, yaitu menjadikan negara
sebagai pengatur utama tanpa ditunggangi kepentingan pribadi.
Pengelolaan
industri mandiri oleh negara secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan di
banyak lini, mulai dari tenaga ahli sampai tenaga terampil.
Khalifah
akan mengembangkan alat-alat industri (industri mesin) sehingga akan
menghasilkan industri-industri baru lainnya.
Dalam
iklim investasi dan usaha, khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang
masyarakat untuk membuka usaha melalui cara yang sederhana dan tanpa pajak.
Dalam
mekanisme individu terutama pendidikan masyarakat, khilafah menanamkan wajibnya
bekerja dan kedudukan orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. Ini karena pada
dasarnya, dalam Islam, tiap-tiap manusia harus bisa memenuhi kebutuhan hidup
dengan bekerja. Khilafah harus bisa memberikan sarana dan prasarana, termasuk
pendidikan.
Semua
mekanisme tersebut tidak bisa terwujud dalam sistem kapitalisme yang saat ini
digunakan oleh hampir seluruh negara. Hanya sistem khilafah Islamiyyahlah yang
mampu melakukannya. Ini telah terbukti berabad-abad silam, di saat Islam masih
menjadi mercusuar dunia. Waallahualam.
Oleh: Ira Mariana, Sahabat Tinta Media
Views: 5
