Tinta Media – Peneliti Senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 Indonesia kere (miskin).
“Bukan hanya rakyat yang keriting menghadapi keadaan sekarang ini, namun APBN Indonesia juga kere, sehingga keadaan bangsa Indonesia sekarang boleh dibilang kere keriting,” tuturnya kepada Tinta Media, Senin (25/11/2024).
Di sisi lain, lanjutnya, keinginan untuk belanja sangat besar. “Belanja yang dipaksakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kecil dan biasa-biasa saja, yakni 5 persen. Makanya saya namakan kabinet 5 persen,” sindirnya.
Ia menjabarkan, pendapatan negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.
“Sedangkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-KL pada belanja pemerintah pusat) serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp919,9 triliun,” bebernya.
Ia melanjutkan, jika negara hanya menggunakan uangnya untuk menggaji pegawai, mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, PNS, dan pegawai kontrak, maka APBN masih ada sisa Rp300 triliun
“Akan tetapi APBN dipaksa membayar bunga pokok utang dalam dan luar negeri yang sangat besar, sehingga APBN sudah tidak dinamis lagi, tidak memiliki kemampuan merespons perubahan, tidak punya lagi kemampuan menjalankan program-program baru, dia terbujur kaku karena tidak ada lagi darah segar dalam APBN tersebut,” kritiknya.
Ia pun menegaskan bahwa utang telah menyandera APBN. “Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp552.9 triliun atau naik 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut, terdiri atasL1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp497.6 triliun; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp55.2 triliun,” ungkapnya.
Pembayaran pokok dan bunga utang, bebernya, terus melesat naik dari 314,1 triliun tahun 2020, menjadi 552,9 tahun 2025, naik 75,8 persen dalam lima tahun. “Kecepatan meningkatnya bunga utang jauh dibandingkan dengan kecepatan naiknya penerimaan dalam APBN Indonesia,” mirisnya.
Salamuddin menambahkan, satu lagi anggaran yang tidak kalah besarnya, yakni anggaran subsidi dan kompensasi energi, yakni subsidi dan kompensasi BBM seperti solar, LPG 3 kg, subsidi dan kompensasi energi untuk membayar listrik orang miskin.
“Subsidi dan kompensasi ini selalu jebol dan bocor. Pengelolaannya tidak bagus dan tidak transparan, padahal tidak ada lagi anggaran yang tersisa dalam APBN,” sedihnya.
Menurutnya, defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun. Pemerintah, ucapnya, bersama dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun. “Akan tetapi ini belum tentu juga ada yang mau kasih utang,” ungkapnya pesimis.
Terlebih, jelasnya, dunia meramalkan krisis akan mengguncang dunia dalam 2025 – 2027. “Adanya krisis perubahan iklim, semakin ketatnya likuiditas global akibat peningkatan suku bunga dan makin besar ancaman dari rantai pasok akibat bencana alam dan perang. Piye iki Mas?” tanyanya retoris mengakhiri penuturan.[] Muhar
Views: 7
