Tinta Media – Manusia hidup membutuhkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bagaimana cara pandang dan melihat keinginan pada tiap-tiap diri orang untuk memenuhi standar hidup berbeda. Setiap orang memungkinkan akan memiliki standar hidupnya masing-masing Pemerintah juga menetapkan standar hidup bagi rakyat. Katanya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya.
Seperti berita yang dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia (28/11/2024), Presiden Konferensi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi juga mempertanyakan poin-poin survei parameter standar hidup layak ala BPS. BPS mengklain dimensi standar hidup layak dalam IPM dihitung melalui rata-rata pengeluaran dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Ristadi mengaku heran penetapan i juta sebagai angka yang mewakili pekerka dianggap hidup layak. Menurutnya tidak cukup dengan uang sejumlah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Dapat ditilik, masih banyak rakyat yang hidup dalam kesusahan dan keterbatasan. Namun negara sangat zalim belum dapat memberikan standar hidup yang tidak layak bagi rakyat. Dikarenakan ini, berarti negara tidak menjadikan rakyat sbagai prioritas perhatian dan menjalankan tugasnya dengan benar sebagai penguasa, yaitu mengurus rakyatnya. Wajar saja jika hal ini terjadi, karena negara kita ini menganut sistem kapitalisme yang bisa merusak cara pandang penguasa kepada rakyatnya, yaitu menjadikan rakyat sebagai pundi-pundi uang.
Namun di sisi lain, sistem kapitalisme ini mengukur standar hidup rakyat dari pendapatan perkapita negara. Sehingga dapat membuat ukuran hanya untuk kelompok tertentu dan menyembunyikan keberadan masyarakat miskin. Oleh karena itulah, ukuran standar hidup berdasarkan angka sebenarnya tidak bisa menjadi rujukan untuk standar hidup rakyat saat ini. Dikarenakan ketidakvalidan ukuran yang dibuat penguasa yang tidak peduli dan membohongi kenyataan.
Berbeda dengan negara yang menjadikan Islam sebgai sistemnya. Negara wajib menjadi raa’in yang mengurus rakyatnya untuk menunjang kesejahteraan pada tiap ndividu-individunya. Tentunya hal ini akan bisa terjadi ketika Islam diterapkan secara kaffah disebuah negara. Kepemerintahan dalam Islam juga menjadikan standar hidup msyarakat dengan menilik bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, bukan berdasarkan angka-angka yang menyesatkan.
Negara Islam juga memiliki sistem ekonomi yang terjamin, dikarenakan adanya konsep kepemilikan dalam negara. Yang mana konsep ini akan menetapkan kepemilikan apa saja termasuk kepemilikan umum. Sehingga negara dapat mengelola konsep tersebut dengan aturan secara syarak lalu hasil tersebut akan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan terwujudlah masyarakat yang sejahtera secara hakiki tanpa menyembunyikan keadaan orang-orang miskin.
Negara Islam juga menetapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari yang pokok hingga layanan-layanan pendidikan dan kesehatan yng menjadi tanggung jawab dan prioritas bagi negara. Sudah ditunjukkan pada banyak masa di mana Islam menjadi asas negara. Seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tidak ada lagi rakyatnya untuk layak dalam kategori penerima zakat saking terjaganya ekosistem ekonomi dan standar hidup dalam negara Islam. Wallahu A’lam Bisshawab
Oleh: Keyra Princy
Santri Ideologis
Views: 15
