Tinta Media – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengevakuasi ribuan warga Palestina yang terdampak konflik di Gaza. Indonesia bersedia memberikan suaka sementara dan akan mengerahkan pesawat untuk menjemput mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung penyelesaian konflik di Gaza dan memperjuangkan solusi dua negara yang adil dan damai.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki kewajiban moral dan politik dalam penyelesaian konflik tersebut, terutama sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang memiliki tanggung jawab untuk membela hak-hak rakyat Palestina.
Namun, rencana ini mendapat kritikan dari berbagai pihak karena dianggap dapat memperlancar agenda Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah air mereka. Beberapa pihak menilai bahwa evakuasi ini justru kontraproduktif dengan upaya membebaskan Palestina dari penjajahan Israel dan dapat memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang rencana evakuasi ini untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar dapat membantu rakyat Palestina dan tidak memperburuk situasi konflik yang sudah berlangsung lama.
Rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia yang diusulkan oleh Donald Trump memang menjadi topik hangat perdebatan. Menurut laporan beberapa media asing, seperti Zman Israel dan The Times of Israel, Trump berencana untuk memasukkan diktum soal rencana rekonstruksi total Gaza dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diinisiasi pada Januari 2025. Dalam rencana ini, Trump disebut-sebut ingin memindahkan warga Gaza ke beberapa negara, termasuk Indonesia, dengan dalih rekonstruksi dan migrasi sukarela. Adapun rincian rencana relokasi, di antaranya:
Pertama, program percontohan. Ada laporan bahwa 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia untuk bekerja di bidang konstruksi sebagai bagian dari proyek percontohan.
Kedua, potensi relokasi besar-besaran. Jika program percontohan berhasil, ribuan warga Gaza berpotensi dipindahkan ke Indonesia untuk bekerja dan mungkin menetap secara permanen.
Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri membantah kabar tersebut. Juru bicara Kemenlu, Rolliansyah Sumirat, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum berdiskusi dengan pihak mana pun mengenai rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia.
Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, peran politik Indonesia tentu sangat diharapkan dalam menyelesaikan berbagai problem dunia, termasuk krisis Palestina, khususnya genosida Gaza. Sayangnya, alih-alih menggunakan potensinya yang luar biasa untuk merebut kepemimpinan global dan memaksa Zionis hengkang dari bumi Palestina, kebijakan politik luar negeri Indonesia selama ini justru cenderung disetir oleh negara adidaya, khususnya Amerika.
Bahkan, terkait Gaza, penguasa Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya tidak tergerak sedikit pun untuk mengangkat kesedihan mereka dengan mengumandangkan jihad, juga menerjunkan tentara dan senjata. Mereka hanya diam melihat puluhan ribu warga Gaza dibantai dengan cara yang tidak masuk nalar manusia. Mereka bahkan berkata, solusi masalah Palestina adalah membagi tanah menjadi dua dan memberikan salah satunya kepada pihak penjajah, atau membantu menampung mereka yang tertindas. Namun, pada saat yang sama, mereka membiarkan Tanah Gaza direbut paksa oleh entitas Zionis dan Amerika, hingga menjauhkan Palestina dari cita-cita kemerdekaannya.
Para pemimpin negeri-negeri muslim sudah selayaknya bersatu menggalang kekuatan militernya dengan persenjataan yang dimiliki dan kompak satu komando melawan kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah dengan kekuatan yang setara, yaitu melawan dengan kekuatan militer dengan persenjataan.
Terlebih, sebenarnya jihad defensif selama ini sudah dilakukan oleh kaum muslim di Palestina di bawah komando sebuah kelompok bersenjata. Langkah ini sebagai bentuk keseriusan keberpihakan kepada warga Gaza, Palestina. Sebab, mereka tidak lagi menoleransi kebiadaban Zionis yang haus darah secara membabi buta.
Tidak perlu mengandalkan lembaga PBB, OKI, dan lembaga-lembaga perdamaian dunia lainnya yang sedari awal tidak menunjukan keadilan dan keberpihakan kepada Palestina.
Maka, upaya yang dilakukan demi membebaskan Palestina tidak lain hanyalah dengan jalan jihad fii sabilillah yang sejatinya membutuhkan komando seorang pemimpin di seluruh dunia, yaitu seorang pemimpin yang dapat mempersatukan umat dan menggalang kekuatan untuk melawan serta mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina. Dengan demikian menghadirkan kepemimpinan seperti ini seharusnya menjadi agenda utama umat Islam, khususnya gerakan-gerakan dakwah yang fokus ingin menolong kaum muslim di Gaza Palestina dengan cara membongkar makar dan propaganda Barat untuk melemahkan dan memecah belah umat.
Umat Islam seluruh dunia harus menyadari bahwa lemahnya kita saat ini adalah karena tidak adanya persatuan umat. Umat terpecah belah, terhalang sekat nasionalisme. Sehingga, kehadiran seorang pemimpin pemersatu sangatlah dibutuhkan.
Dialah seorang khalifah dengan kepemimpinan yang disebut sebagai Khilafah. Khalifah yang hanya dapat berdiri atas dukungan mayoritas umat sebagai buah dari proses penyadaran ideologis yang dilakukan oleh gerakan Islam yang tulus dan lurus berjuang semata demi Islam. Sebab, umat adalah pemilik hakiki kekuasaan. Merekalah yang akan mampu memaksa penguasa yang ada untuk melakukan apa yang mereka inginkan berdasarkan syariat.
Urusan penegakkan Khilafah sejatinya menyangkut hidup dan matinya umat, tidak hanya untuk masalah Palestina. Maka, menjadi kewajiban kita semua untuk terlibat dalam memperjuangkannya. Seruan jihad kepada tentara muslim terus dikumandangkan seiring juga seruan untuk menegakkan Khilafah.
Tiada kemuliaan tanpa Islam. Tak sempurna Islam tanpa syariat. Tak akan tegak syariat tanpa daulah, yaitu daulah Khilafah Rasyidah (yang mengikuti metode kenabian). Semoga upaya kita dalam membela saudara kita di Palestina dapat menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahualam bissawab
Oleh: Rukmini
Sahabat Tinta Media
Views: 4
