Tinta Media – Telinga sudah terbiasa mendengar program pembagian makan gratis kepada siswa sekolah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, program tersebut menuai banyak kontroversi saat di lapangan.
Baru-baru ini, di daerah Bogor, ada yang keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis. Jumlah korban keracunan bertambah menjadi 210 siswa berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025. Setelah dilakukan uji mikrobiologi, maka ditemukan bakteri Salmonella dan E. Colli dalam bahan baku yang digunakan, seperti telur dan sayuran (tempo.co. 14/05/2025)
Setelah ditemukan adanya beberapa bakteri dari bahan makanan, maka layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani ditutup sementara, padahal Bosowa ini dijadikan sebagai tempat percontohan karena mempunyai fasilitas yang lengkap.
Bogor bukan kota pertama yang mengeluhkan siswanya menjadi korban keracunan. Ada beberapa daerah yang mengalami hal serupa. Seharusnya, ini menjadi perhatian dan evaluasi. Hidangan MBG tidak layak dikonsumsi karena diduga basi akibat kesalahan dalam proses masak dan penyimpanan.
Karena adanya kelalaian saat menyiapkan hidangan menu makan bergizi gratis, maka pihak penyedia makanan harus lebih berhati-hati lagi dalam pemilihan bahan makanan yang akan digunakan, kemudian ditingkatkan kembali sistem kontrol kepada mitra penyedia makanan.
Dari awal berjalannya program ini memang terlihat ketidaksiapannya. Pemangkasan anggaran untuk MBG, alih-alih bertujuan ingin memperbaiki gizi untuk menghilangkan stunting, tetapi justru menjadikan makanan yang tersaji tidak terpenuhi nilai gizi dan menyebabkan beberapa siswa malah keracunan.
Program MBG tidak hanya bermasalah mengenai hidangan yang tidak layak konsumsi, tetapi rawan juga terhadap praktik penyalahgunaan dalam penyaluran dana, mulai dari pemilihan mitra, penyediaan bahan makanan, bahkan sistem pendistribusian yang tidak transparan.
Keracunan MBG dapat terjadi karena anggaran yang tersedia terus “disunat” sedangkan nilai gizi amal nya harus idealan lengkap, maka para penyedia memilih bahan makanan dengan harga yang lebih murah, dengan kata lain anggaran yang minim tetap harus menghasilkan keuntungan.
Tidak heran, kejadian seperti ini menjadi pemandangan yang biasa dalam sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Dalam kapitalisme, menjadikan negara berlepas tangan bahkan mengusulkan asuransi MBG yang makin menunjukkan komersialisasi risiko, bukan solusi preventif.
Negara yang menerapkan kapitalisme gagal menjamin kualitas gizi generasi, karena pasar bebas membiarkan produk-produk berbahaya beredar luas tanpa kontrol ketat.
Kapitalisme juga gagal menyejahterakan rakyat, terbukti lapangan kerja minim.
Efisiensi anggaran yang akan dialokasikan untuk program MBG berdampak juga terhadap sirkulasi kehidupan, yaitu maraknya kasus PHK dan bahan makanan yang merangkak naik.
Sungguh, kapitalisme hadir bukan sebagai solusi, tetapi bersifat tambal sulam, hanya melahirkan karut-marut permasalahan yang semakin kompleks. Sayangnya, seolah program MBG ini orientasinya pada kepentingan dan mensejahterakan serta disukai oleh rakyat, padahal sangat jauh dari harapan.
Ini berbeda dengan Islam. Islam hadir sebagai agama yang sempurna berisi aturan. Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan sesuai dengan fitrah manusia dan sangat memahami urusan manusia.
Islam pun mengatur seorang pemimpin (khalifah). Dalam sistem Islam, Khalifah berperan sebagai raa’in (pengurus / pengatur) dan junnah (perisai) untuk mengatur ekonomi dan kehidupan rakyat berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.
Rasulullah saw. bersabda,
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Juga dalam hadis, “Sesungguhnya imam (khalifah) itu junnah (perisai) yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, Khilafah bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan gizi masyarakat, bukan menyerahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi.
Tidak ada diskriminasi. Semua rakyat berhak memperoleh pemenuhan gizi sebagai wujud jaminan pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Begitu pula khilafah yang akan menjamin terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif untuk para suami atau ayah yang bertugas sebagai pencari nafkah.
Tidak hanya itu, Khilafah pun menjaga daya beli masyarakat agar tidak terjadi inflasi dan tidak perlu membayar mahal untuk bisa memperoleh makan bergizi. Sungguh, semua kebijakan Khilafah hanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Wallahu a’lam bishawwab.
Oleh: Irma Legendasari,
Sahabat Tinta Media
Views: 12
