Tinta Media – Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra menilai, penerapan sistem kapitalisme sekularisme yang mengabaikan hukum Allah SWT dalam mengatur urusan publik, dalam praktiknya melahirkan kapitalisme oligarkis.
“Dalam praktiknya, sistem ini melahirkan kapitalisme oligarkis, di mana kekayaan nasional terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara mayoritas rakyat hanya menjadi buruh murah dan konsumen,” ujarnya kepada Tinta Media Senin (12/1/2026).
Sebab, ia menjelaskan, kapitalisme sekuler memandang sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi yang boleh dimonopoli oleh siapa pun yang memiliki modal dan kekuatan politik. Negara berperan sebagai regulator minimal yang justru sering berpihak pada pemilik modal besar.
Padahal, lanjut Ahmad, Allah SWT telah mengingatkan agar kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7).
“Ayat ini merupakan prinsip distribusi ekonomi yang bertolak belakang dengan kapitalisme oligarki,” terangnya.
Ironisnya, Ahmad membeberkan, banyak negara yang kaya raya akan sumber daya alam justru mengalami kemiskinan struktural yang akut. Kekayaan tambang, hutan, laut, dan energi tidak menjelma menjadi kesejahteraan rakyat, melainkan mengalir ke kantong korporasi besar, baik domestik maupun asing.
“Dalam perspektif Islam, kondisi ini bukan sekadar kegagalan teknis kebijakan, melainkan akibat langsung dari diterapkannya sistem yang salah,” jelasnya
Ahmad pun menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud).
Hadits ini, sebutnya, menjadi landasan bahwa sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli, melainkan harus dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Kapitalisme sekuler, ungkapnya, juga melahirkan kemiskinan yang bersifat struktural, bukan sekadar individual. Kemiskinan struktural terjadi ketika sistem ekonomi secara sistematis menghalangi sebagian besar rakyat untuk mengakses sumber daya dan kesejahteraan.
“Upah ditekan, harga kebutuhan pokok dilepas ke mekanisme pasar, dan negara menarik diri dari tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar,” sesalnya.
Ahmad lantas memperingatkan bahwa Islam memandang negara sebagai ra‘in (pengurus) yang bertanggung jawab langsung atas rakyatnya.
Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
“Hadits ini menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap netral apalagi abai terhadap penderitaan rakyat.,” imbuhnya.
Selain ketimpangan ekonomi, bebernya lagi, kapitalisme sekuler juga merusak tatanan moral dan spiritual masyarakat. Ketika standar kebahagiaan diukur semata dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi, maka nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, dan amanah terpinggirkan.
Ahmad menyampaikan, Al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulum al-Din menegaskan bahwa kerusakan masyarakat berawal dari rusaknya orientasi hidup para penguasanya.
“Ketika kekuasaan tidak lagi diarahkan untuk menegakkan keadilan sebagaimana perintah Allah, maka kezaliman akan menyebar dalam berbagai bentuk, termasuk kemiskinan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Views: 48
