Tinta Media – Aksi unjuk rasa yang dinamakan “No Kings” terjadi di banyak kota di Amerika Serikat (AS) dan menarik perhatian publik. Demonstrasi ini muncul sebagai tanda penolakan terhadap kepemimpinan Donald Trump yang dianggap memiliki kecenderungan otoriter oleh para demonstran. Gerakan No Kings semakin banyak dibicarakan setelah aksi yang diadakan pada akhir Maret di beberapa daerah di Amerika Serikat. Menurut laporan AFP, aksi protes berlangsung pada hari Minggu (29/03/2026) waktu setempat dengan partisipasi besar di berbagai daerah, dan penyelenggara mengeklaim sekitar 8 juta orang hadir dalam lebih dari 3.300 acara yang tersebar di seluruh 50 negara bagian, dari kota-kota besar hingga kota-kota kecil.
No Kings adalah gerakan protes politik masyarakat sipil Amerika Serikat yang menolak gaya kepemimpinan Trump yang semakin otoriter dan dinilai mengancam nilai-nilai demokrasi. Padahal, AS adalah negara demokrasi yang menganggap konstitusi sebagai dasar utama dalam mengelola pemerintahan. Isu utama yang menjadi pemicu aksi No Kings yang ketiga kali ini adalah kebijakan imigrasi yang sangat keras, pelanggaran hak sipil, serta kenaikan harga kebutuhan seperti BBM yang mencapai lebih dari 4 dolar AS. Selain itu, utang nasional Amerika Serikat (AS) resmi menembus US$39 triliun (Rp661.440 triliun) pada Maret 2026. Utang tersebut semakin membengkak seiring lonjakan pengeluaran akibat konflik AS–Israel–Iran, yang mendorong warga AS ingin segera menghentikannya, karena rata-rata warga harus memikul sekitar Rp1,93 miliar per orang. Kebijakan militer Trump, termasuk keterlibatan dalam perang dengan Iran yang berdampak pada ekonomi dalam negeri AS, menjadi salah satu pemicu utama kemarahan publik.
Ambisi Trump menguasai dunia melalui kebijakan militernya membuat utang AS berlipat dan mengarah pada kebangkrutan. Sikap AS (Trump) yang terus mendukung Israel untuk menguasai Palestina, serta membangun persekutuan dengan Eropa dan negara-negara Teluk untuk memerangi Iran, telah membuka mata dunia dan warga AS akan kejahatan Trump serta hegemoni kapitalisme AS. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi tidak dapat dianggap sebagai negara yang mempromosikan perdamaian, sebagaimana yang diklaim Trump dalam BoP. Apa yang dilakukan dalam kepemimpinan Trump menunjukkan kerusakan dari penerapan sistem demokrasi itu sendiri. AS merupakan negara yang menerapkan imperialisme dengan cita-cita kapitalisme yang serakah. Hal ini mencerminkan karakter asli strategi politik luar negeri AS sejak awal, yaitu kolonialisasi melalui kekuatan militer.
Dengan sewenang-wenang, AS dapat menentukan perang dan perdamaian di berbagai negara yang dikehendaki, menjatuhkan sanksi, menggulingkan rezim, serta membangun kembali suatu negara yang telah dihancurkannya, seperti yang pernah terjadi di Irak dan Afghanistan. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan kesombongan AS serta kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai ras, hak asasi manusia, dan kedaulatan negara lain. Serangan AS terhadap Iran juga menunjukkan keberhasilan kampiun kapitalisme tersebut dalam membatasi tindakan para pemimpin negara-negara Muslim melalui paham nasionalisme. Sejak hancurnya persatuan politik global umat Muslim, wilayah-wilayah Muslim telah terpecah menjadi negara-negara kecil yang hanya fokus pada batas wilayah masing-masing.
Sebagai akibatnya, ketika Teheran diserang dan Sayyid Ali Khamenei gugur, para pemimpin di negara-negara Muslim lainnya cenderung tetap diam. Kesetiaan politik telah bergeser dari persatuan umat menjadi kepentingan nasional yang lebih sempit. Bahkan, negara-negara Islam yang menjadi pengikut AS dengan sukarela menyerahkan wilayahnya sebagai basis militer AS untuk menyerang negara-negara Muslim lainnya. Jelas ini merupakan bentuk pengkhianatan penguasa muslim yang bersekutu dengan AS dan harus diakhiri.
Umat harus sadar bahwa AS, hegemoni kapitalismenya, dan politik demokrasinya telah merusak dunia serta kehidupan antarbangsa. Umat Islam dan para penguasa muslim menjadi korban adu domba demi kepentingan AS. Umat yang besar ini tidak seharusnya membiarkan sumber daya mereka dijadikan alat permainan kepentingan asing yang membuat umat semakin terpuruk dalam kehinaan. Umat harus keluar dari keterpurukan ini, bukan melalui meja perundingan penjajah kapitalisme, melainkan dengan menolak dominasi kapitalisme yang memanfaatkan jalur diplomasi maupun serangan militer untuk mengatur negeri-negeri Muslim.
Kelemahan umat terjadi karena mereka telah melepaskan ikatan ideologi Islam sebagai pemersatu dan menggantinya dengan paham nasionalisme yang lemah dan sempit. Oleh karena itu, menghapus sekat nasionalisme dan meninggalkan cara berpikir negara-bangsa yang membuat umat tercerai-berai menjadi hal yang penting. Mengembalikan penerapan Islam sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencampakkan sistem kapitalisme sekularisme merupakan hal paling asasi yang harus segera diwujudkan oleh umat sebagai bentuk loyalitas utama kepada Allah dan Rasul-Nya.
Hal tersebut hanya dapat terealisasi dalam bingkai institusi negara Khilafah sebagai wadah pemersatu umat Islam sedunia dan kepemimpinan global. Dengan demikian, umat Islam dapat menciptakan tatanan politik global yang mandiri sehingga memiliki posisi tawar yang setara untuk mengimbangi dominasi AS dan sekutunya. Khilafah Islamiah akan menjadi kekuatan besar yang mampu mengakhiri arogansi imperialisme, memimpin umat, melindungi kehormatan mereka, serta menghadapi hegemoni imperialis kufur, sehingga menjadi sebaik-baiknya umat (khairu ummah). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah…“ Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Thaqiyunna Dewi, S.I.Kom.
Sahabat Tinta Media
Views: 5
