Tinta Media – Peningkatan hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia menjadi Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership/MDCP) dinilai Aktivis Dakwah Abdullah Aswar mengikat Indonesia di orbit Washington.
”Hanya beberapa bulan setelah Indonesia menerima undangan dari Donald Trump untuk bergabung dengan BoP, MDCP menambahkan lapisan lain yang mengikat Indonesia ke orbit strategis Washington,” tuturnya kepada Kantor Dakwah Media Ideologis Internasional, Ahad (19/4/2026).
Ia menilai, MDCP fokusnya pada pengembangan teknologi bersama, integrasi pasukan khusus, dan modernisasi, menyelaraskan Indonesia lebih dalam dengan sistem militer dan kerangka doktrin Amerika. ”Namun secara historis, ketergantungan seperti itu cenderung menghasilkan harapan politik—halus tetapi tegas—tentang bagaimana negara mitra harus berperilaku di saat krisis geopolitik,” tandasnya.
Menurutnya, dinamika ini sudah terlihat ketika Indonesia tidak mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan AS dan Zion*s ke Iran baru-baru ini. ”Ini merupakan penyimpangan yang mencolok dari sikap diplomatik tradisional Jakarta. Selama beberapa dekade, Indonesia memosisikan diri sebagai suara terdepan yang membela Palestina dan norma-norma anti-kolonial global,” ulasnya.
Respons yang lemah, kata Abdullah, menunjukkan bahwa kemitraan keamanan yang berkembang telah membentuk batasan ekspresi kebijakan luar negeri Indonesia yang diperbolehkan, terutama tindakan ketika AS dan Zion*s terlibat.
”Secara strategis ini mengkhawatirkan. Indonesia memiliki potensi kekuatan geopolitik yang sangat besar. Ada kendali atas Selat Malaka sebagai salah satu titik rawan maritim terpenting di dunia, populasi lebih dari 280 juta jiwa, dan sumber daya alam yang melimpah yang penting bagi rantai pasokan teknologi hijau global,” bebernya.
Secara teori, ucapnya, Jakarta dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini untuk mengejar kebijakan luar negeri independen yang mampu menyeimbangkan tekanan kekuatan besar. ”Negara-negara seperti Iran telah menunjukkan bagaimana titik rawan—seperti Selat Hormuz—dan sumber daya energi dapat digunakan untuk menahan atau mencegah paksaan Amerika,” jelasnya mencontohkan.
Mempersempit Ruang Gerak
Ia menilai, ketergantungan Indonesia yang semakin meningkat pada dukungan pertahanan AS, ditambah dengan instrumen ekonomi baru seperti kerangka perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), berisiko mempersempit ruang geraknya.
”Dengan mengikat Jakarta lebih erat pada arsitektur strategis Washington, Indonesia mungkin akan terhambat untuk mengambil sikap yang berprinsip—terutama pada isu-isu di mana AS dan sekutunya menghadapi kritik global, seperti krisis yang sedang berlangsung di Palestina atau pola operasi militer AS- Zion*s yang lebih luas di kawasan tersebut,” bebernya.
Jika Indonesia terus berada di jalur ini, kata Abdullah, identitasnya yang telah lama sebagai juara Global Selatan dan pembela penentuan nasib sendiri Palestina dapat terkikis.
”Lebih buruk lagi, Indonesia berisiko dianggap—baik secara internasional maupun domestik—sebagai pihak yang secara diam-diam bersekutu dengan kekuatan-kekuatan yang memungkinkan agresi dan pendudukan entitas Yahudi yang berkelanjutan di Timur Tengah dan dunia muslim yang lebih luas,” terangnya.
Ia mengingatkan, Indonesia harus menyadari bahwa nilai strategisnya tidak terletak pada ketergantungan tetapi pada otonomi. ”Kontrol negara atas jalur perdagangan penting, bobot demografisnya, dan sumber daya alamnya, adalah instrumen kekuatan yang dapat mengangkat Indonesia menjadi aktor yang benar-benar independen di panggung dunia. Tetapi visi seperti itu akan tetap tidak tercapai jika Jakarta terus semakin menancapkan dirinya ke dalam rancangan geopolitik negara lain,” urainya.
Jika sikap ini tidak ditinjau ulang, Abdullah khawatir Indonesia mungkin akan segera mendapati dirinya tidak hanya kehilangan posisi kebijakan luar negerinya yang independen, tetapi juga berdiri—dengan diam atau terlibat—di kubu yang mendukung pendudukan, ketidakadilan, dan tragedi berkelanjutan yang dihadapi oleh rakyat Palestina.
Sebelumnya diberitakan bahwa Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat ditandatangani pada Senin 13 April 2026.[] Irianti Aminatun
Views: 2
