Tinta Media – Ironis! Makanan yang seharusnya membuat anak-anak sehat justru membuat mereka sakit. Program yang digadang-gadang untuk memperbaiki gizi generasi bangsa malah berkali-kali diwarnai dugaan keracunan. Lantas, siapa yang bertanggung jawab?
Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memiliki tujuan yang tampak mulia. Anak-anak sekolah mendapatkan makanan bergizi tanpa harus membayar. Namun, tujuan baik tentu tidak otomatis membuat pelaksanaannya bebas masalah.
Ketika kasus dugaan keracunan terus berulang, persoalannya tidak cukup dijawab dengan kalimat, “Ini hanya kelalaian dapur.” Sebab, jika kelalaian terjadi berulang dan di tempat yang berbeda, publik wajar bertanya: apakah yang bermasalah hanya orangnya atau justru sistemnya?
Ketika Makanan Bergizi Membuat Anak Sakit
Fakta bahwa makanan bergizi justru membuat anak sakit bukanlah cerita yang mengada-ada. Di Sidoarjo, Dinas Kesehatan mencatat 748 orang terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Kalitengah. Sebanyak 728 orang sudah diperbolehkan pulang, sementara 20 orang masih menjalani rawat inap. Kasus itu bermula setelah santri dan pelajar mengonsumsi menu MBG pada 1 September. SPPG Kalitengah kemudian disuspensi dan kepala dapurnya dicopot (DetikJatim, 4/9/2026).
Belum tuntas persoalan tersebut, dugaan keracunan kembali terjadi di Lombok Tengah. Sekitar 351–352 siswa dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG (NTBSatu, 12/9/2026). Associated Press bahkan melaporkan sekitar 1.950 orang mengalami gejala dugaan keracunan dalam sejumlah kejadian yang berkaitan dengan MBG pada pekan pertama September (AP, 5/9/2026).
Memang, penyebab setiap kejadian harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan investigasi. Namun, rangkaian kasus ini semestinya menjadi alarm keras bagi negara. Sebab, anak-anak bukan kelinci percobaan.
Rakyat Bukan Sekadar Penerima Program
Islam memiliki pandangan yang sangat jelas tentang tanggung jawab penguasa. Rasulullah saw. bersabda: “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Artinya, penguasa tidak cukup hanya membuat kebijakan. Ia wajib memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan kemaslahatan dan tidak justru menimbulkan mudarat.
Jika negara memberikan makanan kepada rakyat, negara wajib memastikan makanan tersebut halal, tayib, bergizi, dan aman. Pengawasan tidak boleh berhenti pada dokumen dan laporan administratif. Dari bahan baku hingga makanan sampai ke tangan anak-anak, semuanya harus berada dalam pengawasan yang serius.
Di sinilah problem paradigma sekular-kapitalistik patut dipertanyakan. Ketika keberhasilan kebijakan lebih mudah diukur dari berapa banyak anggaran terserap, berapa dapur berdiri, dan berapa juta porsi tersalurkan, keselamatan rakyat bisa saja berubah menjadi sekadar angka statistik. Padahal, satu anak yang sakit bukan sekadar satu angka. Ia adalah manusia. Ia adalah amanah.
Lebih jauh, persoalan gizi tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi. Selama rakyat masih menghadapi mahalnya kebutuhan hidup dan kesulitan memperoleh penghasilan yang layak, program bantuan akan terus dibutuhkan untuk menutup berbagai persoalan. Negara akhirnya sibuk menambal lubang, sementara sumber masalahnya tetap dibiarkan.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Dalam sistem Islam, negara menjalankan fungsi riayah. Penguasa bertanggung jawab mengurus kebutuhan rakyat, bukan sekadar membuat program kemudian menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak lain tanpa pengawasan yang memadai.
Dalam institusi Khilafah, negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Pangan harus aman. Kesehatan harus terjamin. Pendidikan harus tersedia. Pengawasan terhadap aparat harus kuat. Jika ada pihak yang lalai hingga membahayakan rakyat, negara wajib bertindak tegas.
Islam juga memiliki sistem ekonomi yang mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum dikelola untuk kemaslahatan rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan segelintir pemilik modal.
Dengan demikian, negara tidak sekadar berpikir, “Berapa porsi yang sudah dibagikan?” Namun, juga bertanya: “Apakah rakyat benar-benar sejahtera? Apakah anak-anak kita aman? Dan sudahkah amanah ini kita tunaikan di hadapan Allah?”
Kasus MBG semestinya tidak berhenti pada pencopotan kepala dapur atau perbaikan SOP. Perbaikan teknis memang perlu. Namun, jika kejadian serupa terus berulang, yang harus diperiksa bukan hanya dapurnya, tetapi juga paradigma pengelolaannya. Rakyat tidak membutuhkan negara yang hanya pandai membuat program. Rakyat membutuhkan negara yang benar-benar meriayah.
Sebab dalam Islam, kekuasaan bukan fasilitas untuk mengejar popularitas. Kekuasaan adalah amanah yang setiap jengkalnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Jika persoalan terus berulang, jangan hanya mengganti orangnya. Beranilah mengevaluasi sistemnya!
Sudah saatnya umat memahami bahwa solusi hakiki bukan sekadar memperbaiki kebijakan secara tambal sulam, tetapi kembali kepada Islam kafah yang diterapkan dalam kehidupan melalui institusi Khilafah. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Deny Haryanto
Sahabat Tinta Media
Views: 3
