Tinta Media – Cendekiawan Muslim, Ustadz Ismail Yusanto (UIY), menegaskan bahwa pajak dan utang sangat bisa dihindari jika sumber daya alam (SDA) dikelola dengan benar.
“Jadi, sebenarnya dari sini saja kita bisa melihat bahwa pajak, termasuk juga utang, itu sangat bisa dihindari andai ya, potensi sumber daya alam yang begini luar biasa ini bisa dikelola dengan benar,” ujar UIY dalam video “Ini Dia Cara Keluar dari Jerat Utang dan Pajak” yang tayang di kanal UIY Official, Selasa (20/10/2026).
UIY menjelaskan, akar persoalan fiskal saat ini adalah belanja negara yang tumbuh lebih cepat daripada penerimaan. Ketika kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, hingga birokrasi melampaui penerimaan, maka defisit ditutup dengan pajak sebagai penopang utama dan utang melalui surat utang negara.
“Pendapatan masa depan dialokasikan untuk membayar bunga dan pokok utang. Bunga dan pokok utang menekan anggaran berikutnya. Dan selalu kemudian terjadi defisit. Inilah rantai yang mestinya harus diputus,” tegasnya.
Ia memaparkan data APBN 2026, pendapatan negara Rp3.147 triliun, belanja negara Rp3.786 triliun dengan defisit 2,4% terhadap PDB. Pada realisasi 2025, penerimaan perpajakan mencapai Rp2.387 triliun atau 83,3% dari total penerimaan negara Rp2.865 triliun, sedangkan penerimaan bukan pajak (PNBP) Rp477,2 triliun.
Dari total tersebut, penerimaan sumber daya alam hanya Rp230,1 triliun atau kurang dari 10%. Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar.
UIY mencontohkan kasus batu bara dengan produksi 800 juta ton per tahun. Dengan asumsi DMO 25%, biaya produksi 40 dolar AS per ton dan harga internasional 140 dolar AS per ton, terdapat margin 100 dolar AS. Setelah dikurangi DMO, 600 juta ton yang diekspor berpotensi menghasilkan 45 miliar dolar AS atau setara Rp765 triliun per tahun dengan kurs Rp17.000.
“Potensi sumber daya alam yang begini luar biasa ini harusnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat. Nyatanya lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang, karena lebih dari 90% produksi batu bara nasional berada di tangan swasta, sementara BUMN hanya sekitar 5%,” jelasnya.
Ia juga menyoroti praktik transfer pricing dan under invoicing yang menyebabkan kebocoran devisa hingga Rp5.100 triliun dalam 10 tahun, serta potensi hilangnya penerimaan pajak Rp81,6 triliun per tahun.[] Langgeng Hidayat
Views: 5
