Tinta Media – Jurnalis Senior Joko Prasetyo (Om Joy) mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya menanggung beban ketika pemerintah terus menambah utang sekaligus menggenjot penerimaan negara melalui pajak.
“Utang Naik, Pajak Digenjot: Siapa yang sebenarnya menanggung?” ujarnya kepada Tinta Media pada Kamis (10/6/ 2026).
Om Joy mengungkapkan, perkembangan fiskal terbaru menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp305,5 triliun hingga akhir April 2026. Pada saat yang sama, pemerintah juga terus mendorong peningkatan penerimaan negara untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan satu kenyataan. Semakin besar beban utang yang harus ditanggung negara, semakin besar pula dorongan untuk meningkatkan penerimaan negara. Ketika penerimaan negara terus digenjot, rakyat berada di barisan terdepan untuk menanggung konsekuensinya.
Om Joy kemudian mempertanyakan mengapa setiap kali kebutuhan pembiayaan negara membesar, rakyat kembali didorong untuk menanggung bebannya. Ia juga mempertanyakan mengapa ketika utang meningkat, yang dibicarakan bukan bagaimana mengakhiri ketergantungan pada utang, melainkan bagaimana meningkatkan penerimaan negara untuk menopangnya.
“Persoalan ini bukan lagi sekadar masalah teknis anggaran. Yang tampak adalah sebuah sistem yang terus membutuhkan utang untuk bergerak, lalu membutuhkan penerimaan yang semakin besar untuk menopangnya,” terangnya.
*Instrumen Utama Kapitalisme*
Om Joy menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalisme, utang dan pajak merupakan dua instrumen utama pembiayaan negara.
“Dalam sistem kapitalisme, utang dan pajak merupakan dua instrumen utama pembiayaan negara. Ketika pengeluaran membengkak sementara pemasukan tidak mencukupi, negara berutang. Ketika beban utang meningkat, negara berupaya memperbesar penerimaan. Salah satu sumber penerimaan terbesar adalah pajak,” beber Om Joy.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut membentuk siklus yang terus berulang. Akibatnya terbentuk lingkaran yang terus berulang: Negara berutang → Beban pembayaran meningkat → Penerimaan harus diperbesar → Pajak dioptimalkan → Rakyat kembali menanggung konsekuensinya.
*Sistem Pemerintahan Islam*
Lebih lanjut, Om Joy memaparkan pandangan Islam terkait pembiayaan negara.
“Dalam sistem pemerintahan Islam, negara tidak dibangun di atas ketergantungan terhadap utang ribawi. Negara juga tidak menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan utama yang terus-menerus dipungut dari rakyat,” paparnya.
Ia menjelaskan bahwa syariat Islam telah menetapkan berbagai sumber pemasukan negara yang tetap melalui baitul mal.
“Syariat telah menetapkan sumber-sumber pemasukan negara yang tetap melalui baitul mal, seperti hasil pengelolaan kepemilikan umum, kharaj, fai’, ghanimah, usyur, jizyah, serta berbagai pemasukan syar’i lainnya,” imbuhnya.
Islam, sebutnya, juga menetapkan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan kepada korporasi atau individu untuk dikuasai demi keuntungan pribadi. Kekayaan tersebut dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat.
Hasil pengelolaan itu, ungkapnya, digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat lainnya.
“Dengan mekanisme ini, rakyat dapat mengakses layanan-layanan dasar dengan biaya yang sangat murah, bahkan dalam banyak keadaan dapat diberikan secara cuma-cuma karena pembiayaannya ditopang oleh kekayaan umat yang dikelola negara sesuai syariat,” jelasnya.
Mengakhiri pernyataan, Om Joy menegaskan bahwa solusi yang ditawarkan bukan sekadar memilih antara menaikkan pajak atau menambah utang.
“Pilihan solusi hakiki dan sejati bukan antara menaikkan pajak atau menambah utang. Pilihannya adalah tetap mempertahankan sistem yang melahirkan keduanya, atau kembali kepada syariat Islam yang diturunkan Allah SWT sebagai rahmat bagi manusia,” pungkasnya.[] Nasriani
Views: 23
