Tinta Media – Terkait adanya program hilirisasi di era presiden Jokowi yang merupakan suatu program unggulan dan dianggap mampu meningkatkan
kesejahteraan dan meningkatkan produk-produk nikel mentah, faktanya
menguntungkan investor.
“Ya itulah kondisi real hilirisasi saat ini (di era
presiden Jokowi) yang sebenarnya lebih banyak menguntungkan bagi pengusaha atau
investor tambang tersebut,” ujar Analis senior Forum Kajian
Kebijakan Energi Indonesia (FORKEI) Lukman Noerrochim, Ph.D. dalam acara Kabar
Petang: Hilirisasi Jokowi, Mengembalikan RI ke Zaman VOC, di kanal Youtube
Khilafah News, Kamis (15/2/2024).
Ia menyesalkan, hilirisasi di era presiden Jokowi ini
menyebabkan kerusakan lingkungan yang untuk memperbaikinya membutuhkan waktu
yang lama dan biaya yang luar biasa.
“Justru masalah besar bagi kita dan penerus 10 sampai
20 yang akan datang,” imbuhnya.
Memang tambang nikel itu ungkapnya, memiliki jangka waktu.
“Mungkin tidak sampai 15 tahun sudah habis, namun kalau dieksploitasi
secara besar-besaran seperti kondisi sekarang maka 15 tahun sudah habis,”
ungkapnya.
Royalti
Lukman membeberkan, hilirisasi di era Jokowi ini negara
hanya mendapatkan royalti saja. “Yaitu penerimaan pemajakan dari Perseroan
Terbatas (PT) yang diatur di Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2022 tarifnya
itu hanya 2% dari harga. Tapi untuk kursnya karena ada revisi UU No. 3 tahun
2020 itu cuman 1,5%,” ungkapnya.
Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kata Lukman, sangat
kecil bahkan bisa mencapai angka nol. Terhadap smelter mendapatkan fasilitas
free pajak hampir 20 tahun. “Artinya mereka (investor nikel) bebas tidak
membayar pajak sama sekali,” keluhnya.
Jadi sebenarnya ungkapnya, dari angka 515 triliun dari
hilirisasi ekspor nikel itu, negeri ini hanya menerima 8 triliun. “Ini
sangat-sangat kecil sekali,” ungkapnya.
Nilai tersebut menurutnya, tidak berbanding dengan
kesejahteraan atau peningkatan ekonomi penduduk di daerah penambangan.
“Nah pertambahan ekonomi di daerah penambangan itu naik
sampai beberapa persen karena investasi dan ekspor, tapi pertumbuhannya terjadi
kesenjangan baru, karena sebagian besar pertumbuhannya itu hanya dinikmati oleh
para investor di pertambangan tersebut,” ujarnya.
Kerusakan Lingkungan
Terkait pendapatan didaerah pertambangan itu kata Lukman,
pemerintah daerah mendapatkan 1%. “Tapi efeknya itu adalah banyaknya
kerusakan lingkungan, kalau kita perhatikan itu banyak cekungan-cekungan bekas
penambangan itu membentuk kubangan-kubangan dan buangan limbahnya itu kalau
dialirkan ke sungai mampu mencemari sungai bahkan sampai ke pantai dan berimbas
kepada nelayan yang ada di sana,” tuturnya.
Itu semua lanjutnya, diperparah dengan menurunnya pendapatan
masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di
provinsi di daerah penambangan meningkat.
“Di tahun 2022, Sulawesi Utara (Sulut) yang sebelumnya
17,27 sekarang menjadi 19,43%, Sulawesi Tengah (Sulteng) 12,20% menjadi 13,2%,
Maluku Utara 6,37% menjadi 6,47%,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi
Views: 8
