Tinta Media – Pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat bersama DPR, Rabu (28/5/2026), bahwa dirinya tidak mengetahui anggaran sapi kurban Presiden yang menggunakan APBN sekitar Rp100 miliar, dinilai Jurnalis Senior Joko Prasetyo (Om Joy) bukan sekadar masalah teknis, tapi masalah paradigma kekuasaan.
“Ini bukan sekadar masalah teknis administrasi. Ini masalah paradigma kekuasaan,” tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, dalam sistem kapitalisme hari ini, APBN nilainya ribuan triliun. Pajak rakyat terus naik. Utang negara terus bertambah. Namun ironisnya, publik berkali-kali menyaksikan elite negara sendiri kadang tidak mengetahui detail penggunaan anggaran yang keluar.
“Fenomena ini bukan pertama kali. Sebelumnya, dalam polemik pengadaan motor listrik untuk program MBG pada Mei 2026, Purbaya bahkan mengaku “kecolongan” karena pengadaan tersebut dapat lolos melalui celah sistem anggaran negara,” kritiknya.
Artinya, tegas Om Joy, problemnya bukan sekadar satu proyek atau satu pos anggaran. Negeri ini makin dipenuhi: sistem, aplikasi, digitalisasi, birokrasi, dan prosedur administratif. Namun semakin sering muncul kesan bahwa tanggung jawab moral justru menguap di tengah kerumitan birokrasi.
“Ironisnya, di era digital ketika transaksi rakyat kecil semakin mudah dilacak sistem, anggaran ratusan miliar justru dapat berujung pada jawaban: “tidak tahu” dan ‘kecolongan’,” kritiknya
Padahal, jelas Om Joy, uang negara bukan uang abstrak. Di balik APBN ada: hasil pajak rakyat, utang generasi mendatang, hasil eksploitasi sumber daya alam, dan hak publik yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Menurutnya, sistem kapitalisme dibangun dengan birokrasi yang sangat besar, sangat kompleks, dan sangat bertingkat. Akibatnya, pengelolaan uang rakyat perlahan berubah menjadi sistem yang sulit diawasi rakyat bahkan oleh pejabatnya sendiri.
“Lebih jauh lagi, fenomena ini memperlihatkan bagaimana negara bergerak seperti ‘mesin birokrasi raksasa’ yang kadang bahkan tidak sepenuhnya dipahami operatornya sendiri,” kritiknya lagi.
Ia menyebutkan anggaran bergerak. Proyek berjalan. Uang keluar. Namun tanggung jawab moral sering kabur di tengah labirin administrasi.
“Di sinilah Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda. Dalam Islam, kekuasaan bukan sekadar administrasi negara, tetapi amanah 𝑠𝑦𝑎𝑟’𝑖 yang sangat berat hisabnya.
“Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR al-Bukhari dan Muslim),” ucapnya mengutip hadits.
Karena itu, terang Om Joy, Islam tidak hanya berbicara tentang pemimpin amanah, tetapi juga sistem pemerintahan yang dibangun di atas akidah dan syariat.
“Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam 𝑀𝑢𝑞𝑎𝑑𝑑𝑖𝑚𝑎ℎ 𝑎𝑑-𝐷𝑢𝑠𝑡𝑢𝑟 (Mukadimah Konstitusi) karya beliau (1953) menjelaskan, khalifah wajib terikat sepenuhnya dengan Al-Qur’an dan Sunnah, bukan membuat aturan berdasarkan hawa nafsu, kepentingan politik, atau tekanan elite,” pungkasnya.
[] ‘Aziimatul Azka
Views: 22
