Tinta Media – Menanggapi ultimatum Forum Purnawirawan TNI yang akan menduduki MPR jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dimakzulkan, Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menegaskan tidak bisa menjamin bahwa hal itu tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik.
“Apakah panggilan jiwa itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik atau manuver-manuver politik dari para politisi? Nah, itu yang tidak bisa kita jamin itu,” ujarnya dalam Kabar Petang Di Balik Ultimatum Purnawirawan TNI Duduki MPR Jika Gibran Tak Dimakzulkan! Sabtu, (12/7/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Pasalnya, sebut Wahyudi, bisa saja itu panggilan jiwa yang tulus, tetapi para politisi tentu pandai mengemas dan memanfaatkan setiap momen. “Dan itu bisa jadi momen yang dijadikan kendaraan maupun kuda tunggangan untuk memuluskan kepentingan-kepentingan politik mereka,” ungkapnya.
Wahyudi berpendapat bahwa partai politik sekuler mendasarkan dari setiap keputusannya adalah keuntungan politik. Jadi, kalau kepentingan politiknya itu terakomodir maka tidak akan melengserkan. “Dia pasti akan melanjutkan. Ya, kalau kepentingan politiknya dianggap sudah tidak menguntungkan dan lebih menguntungkan jika melengserkan, maka mereka akan mengambil ke sikap untuk mendukung pelengseran atau pemakzulan tadi,” paparnya.
“Jadi, itu adalah sikap politik yang wajar dalam sistem demokrasi sekuler ketika partai-partai politik bisa pindah sana, pindah sini, dukung sana, dukung sini. Itu sangat tergantung dari ukurannya, benefit politik apa yang diraih oleh mereka,” lanjutnya.
Ia berpandangan bahwa masyarakat semakin cerdas, mereka bisa menilai dan memandang sepak terjang para politisi sekuler memang boleh dibilang jarang berpikir untuk kepentingan masyarakat atau publik.
Wahyudi memberikan cara supaya tidak terkecoh dengan perlu ada edukasi yang terus-menerus bagi para politisi maupun masyarakat. “Kita edukasi dua-duanya,” sebutnya.
Menurutnya masyarakat tidak sekedar menilai bahwa politisinya ataupun calon pemimpinnya itu dari segi personalitas, tetapi juga masyarakat harus diedukasi bahwa para politisi, para pemimpin lahir dengan sistem demokrasi yang begitu mahal.
“Hasilnya kita dapatkan para politisi yang kebanyakan pencitraan dan kebanyakan tidak memikirkan masyarakat. Nah, inilah yang harus diedukasi,” ungkapnya.
Menurutnya, sistem itu juga bermasalah dan masyarakat harus memahami bahwa sistem itu harus diubah atau bahkan diganti.
“Masyarakat juga harus diedukasi sistem yang seperti apa yang harus dipakai yang baik dan sistem yang tentu lebih baik daripada hari ini yakni Islam,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Views: 37
