Tinta Media – Kasus dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan bukan sekadar berita yang akan tenggelam oleh isu baru. Peristiwa ini kembali membuka tabir rapuhnya tata kelola sumber daya alam di bawah sistem kapitalisme.
Meski proses hukum masih berjalan dan semua pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, publik berhak mempertanyakan mengapa dugaan semacam ini terus berulang di negeri yang begitu kaya akan sumber daya alam. Mengapa setiap pengurusan izin, pelepasan kawasan, atau proyek strategis hampir selalu dibayangi aroma transaksi kepentingan?
Kasus ini bermula dari pertemuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, pada 2 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas usulan pelepasan sekitar 3.800 hektare kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk reforma agraria. Seusai pertemuan, ditemukan sebuah amplop yang kemudian diklaim telah dikembalikan pada 12 Juni 2026. Namun, penolakan gratifikasi baru dilaporkan ke KPK pada 3 Juli 2026, setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kuansing pada 29 Juni 2026. Kronologi ini menjadi perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan gratifikasi. KPK sendiri menyatakan masih mendalami seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut (RMOL, 7/07/2026; KPK, 3/072026).
Bila dicermati lebih dalam, persoalan ini bukan semata soal ada atau tidaknya amplop. Yang jauh lebih mendasar adalah sistem yang memungkinkan lahirnya hubungan transaksional antara pejabat dan pihak yang memiliki kepentingan ekonomi.
Dalam sistem kapitalisme, jabatan politik memiliki nilai ekonomi karena dari sanalah lahir izin usaha, konsesi lahan, perubahan status kawasan, hingga berbagai kebijakan yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Akibatnya, kedekatan dengan penguasa sering kali menjadi jalan pintas untuk memperoleh kepentingan bisnis.
Tidak mengherankan jika sumber daya alam menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Transparency International dalam Corruption Perceptions Index 2024 yang dirilis 11 Februari 2025 masih memberi Indonesia skor 37 dari 100, menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi persoalan serius. Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2024 yang dipublikasikan 18 April 2025 juga menempatkan sektor sumber daya alam sebagai salah satu sektor dengan risiko korupsi yang tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada satu atau dua oknum, melainkan pada sistem yang terus melahirkan peluang penyimpangan.
Islam memandang persoalan ini secara berbeda. Jabatan bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Hadiah bagi para pejabat adalah ghulul (pengkhianatan).” (HR. Ahmad).
Hadis ini menjadi prinsip bahwa setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan harus dijauhi karena berpotensi memengaruhi keadilan dalam mengambil keputusan.
Namun, Islam tidak hanya mengandalkan integritas individu. Syariat membangun sebuah sistem yang menutup pintu lahirnya praktik semacam ini. Dalam Islam, hutan, tambang, sungai, laut, dan seluruh sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum). Negara tidak berwenang menyerahkannya kepada korporasi atau pihak tertentu untuk meraup keuntungan. Negara hanya bertugas mengelola sesuai syariat agar manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat.
Konsep ini sangat berbeda dengan kapitalisme yang membuka peluang privatisasi dan liberalisasi sumber daya alam. Ketika negara berubah fungsi menjadi regulator bagi kepentingan pemilik modal, maka kebijakan mudah dipengaruhi oleh lobi politik maupun kepentingan ekonomi. Di sinilah berbagai dugaan suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan menemukan ruangnya.
Islam kaffah juga memiliki mekanisme pengawasan yang kokoh. Khalifah dan seluruh pejabat negara diawasi oleh Mahkamah Mazalim, para qadhi, serta kontrol masyarakat melalui amar makruf nahi mungkar.
Kekayaan pejabat diperiksa secara berkala. Bila ditemukan harta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, negara berhak menyita dan menjatuhkan sanksi tegas sesuai syariat. Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu karena tidak ada seorang pun yang kebal di hadapan hukum Allah.
Karena itu, solusi atas maraknya kasus dugaan “amplop” kepada pejabat tidak cukup hanya dengan memperketat aturan administrasi atau meningkatkan pengawasan birokrasi. Selama sistem kapitalisme tetap menjadi fondasi pengelolaan negara, peluang penyimpangan akan terus terbuka. Yang diperlukan adalah perubahan mendasar menuju penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.
Ketika akidah Islam menjadi dasar negara, syariat menjadi sumber hukum, dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai ketentuan Allah Swt., maka jabatan benar-benar menjadi amanah, kekayaan alam menjadi milik umat, dan penguasa tidak lagi menjadi pintu masuk bagi transaksi kepentingan. Inilah solusi yang tidak sekadar mengobati gejala, tetapi mencabut persoalan hingga ke akarnya. Wallāhu a’lam bi ash-shawāb.
Oleh: Dani Al-Haritsi
Sahabat Tinta Media Garut
Views: 2
