Tinta Media – Dulu, gelar sarjana begitu dihormati dan dianggap sebagai gerbang menuju masa depan yang cemerlang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Jumlah lulusan universitas di Indonesia yang terjebak dalam pengangguran semakin meningkat, menunggu harapan tanpa kepastian di tengah pasar kerja yang semakin selektif dan menjenuhkan.
Dilansir dari kompas.com, 30/4/2025, berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) pada 30 April 2025, Indonesia dicatat sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024, berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Pada April 2024, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut hanya turun 0,1 persen dari 5,3 persen pada 2023.
Dikutip dari laman CNBC Indonesia.com, 1/5/2025, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2014, tercatat 495. 143 penganggur berstatus sarjana. Angka ini melonjak drastis menjadi 981. 203 orang pada tahun 2020. Meskipun sempat turun menjadi 842. 378 orang di tahun 2024, angka tersebut tetap tergolong tinggi.
Dalam hal angka absolut, lulusan SMA masih mendominasi jumlah pengangguran dengan mencapai 2,51 juta orang pada tahun 2023. Namun, lulusan SMA cenderung lebih fleksibel dan banyak di antara mereka yang langsung memanfaatkan peluang di sektor informal atau pekerjaan teknis yang tidak memerlukan ijazah tinggi.
Sebaliknya, para sarjana sering kali terjebak dalam situasi yang dikenal sebagai “aspirational mismatch,” yaitu impian dan ekspektasi mereka tidak sejalan dengan kenyataan. Banyak dari mereka enggan menerima pekerjaan di luar bidang studi mereka atau yang dianggap kurang bergengsi. Mereka lebih memilih untuk menunggu, meskipun waktu terus berlalu.
Ada juga fenomena yang disebut “reservation wage gap,” yaitu lulusan universitas menetapkan target gaji atau posisi ideal yang belum tentu ada di pasar. Akibatnya, mereka terpaksa menunggu lebih lama, dan jumlah pengangguran semakin bertambah.
Pengangguran adalah masalah kompleks dan memerlukan solusi yang menyeluruh dari negara, karena hal ini berdampak negatif pada pendapatan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan beban pengeluaran pemerintah karena berjamurnya kemiskinan.
Banyak hal yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Ini berdampak pada meningkatnya jumlah angkatan kerja yang melebihi ketersediaan lapangan kerja.
Di sisi lain, terdapat kesenjangan dalam pendidikan. Saat ini kualitas dan relevansi kurikulum tidak sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, banyak lulusan yang sering kali tidak dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di berbagai sektor dan wilayah berkontribusi pada ketidakefisienan dalam penyerapan tenaga kerja.
Terakhir, minimnya lapangan kerja yang berkualitas, terutama yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja. Ini menjadi tantangan yang signifikan, terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan rendah.
Tingginya angka pengangguran berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga meningkatkan perilaku kriminal, dan menurunkan tingkat keamanan di negara.
Fenomena pengangguran juga dapat memicu ketidakstabilan politik serta memperburuk persaingan di antara kelompok-kelompok masyarakat.
Penerapan sistem kapitalisme menjadi penyebab utama masalah pengangguran. Dalam negara-negara yang menganut kapitalisme, peran pemerintah hanya sebagai regulator yang mengutamakan kepentingan korporasi, tanpa benar-benar menjamin kesejahteraan rakyat maupun memfasilitasi terbukanya lapangan pekerjaan.
Akibatnya, terjadi kesenjangan yang signifikan antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan pencari kerja. Negara semakin beralih untuk menyerahkan tanggung jawab penciptaan lapangan kerja kepada sektor swasta atau korporasi, dengan membuka investasi secara luas dan menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak swasta.
Sumber daya alam yang melimpah di negara ini justru berada di tangan para pemodal dan dikelola oleh mereka. Hal ini bertentangan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini muncul karena banyaknya kesempatan kerja yang diisi oleh tenaga kerja asing.
Sebaliknya, Islam memandang negara memiliki peran penting sebagai _raa’in_, atau pengurus rakyat. Dalam penerapan sistem ekonomi Islam, negara tidak akan melepaskan tanggung jawabnya dan tetap berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan rakyat serta menciptakan lapangan kerja.
Islam menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok adalah tanggung jawab negara, yang harus dilaksanakan melalui cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penerapan sistem ekonomi Islam perlu memastikan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Sistem Khilafah akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dirancang untuk secara efektif dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Khilafah akan mengelola sumber daya alam secara mandiri, dengan menjaga agar tidak jatuh ke tangan pihak swasta, apalagi asing. Dengan pendekatan ini, negara akan mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
Dengan ini, negara membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan dan akan berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Selain itu, negara juga akan memfasilitasi warganya untuk mengembangkan sektor riil dengan pendidikan yang mumpuni, menyediakan modal, keterampilan, informasi, serta infrastruktur yang memadai.
Begitulah tanggung jawab Khilafah dalam menjaga dan mengurus rakyat agar sejahtera karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wata’ala. Wallahu A’lam bish shawab.
Oleh: Azizah
Sahabat Tinta Media
Views: 29
