Tinta Media – Dunia sedang disibukkan dengan organisasi baru, yaitu Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tujuan untuk perdamaian Palestina.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP dalam kunjungannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Keputusan Indonesia untuk menjadi anggotanya juga menimbulkan kontroversi dan memunculkan pertanyaan tentang posisinya dalam konflik Gaza (abc.net.au/new, 30/01/2026).
Keputusan yang sangat miris tanpa ada kompromi dengan masyarakat. Lebih miris lagi, MUI sebagai lembaga pelindung umat menyetujui keputusan presiden bergabung dengan BoP. Banyak pihak mempertanyakan tujuan dibentuknya BoP yang awalnya ingin menyelesaikan konflik di Gaza, namun anehnya mereka tidak melibatkan Palestina. Tampak jelas sekali ada konspirasi antara Donald Trump dan Netanyahu tentang organisasi ini.
Sesungguhnya BoP dibentuk bukanlah untuk perdamaian Palestina, melainkan untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin mengusir penduduk Gaza dan membangun Gaza baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen.
BoP lebih condong ditujukan untuk menghancurkan Palestina. Keberadaan negeri-negeri Muslim (termasuk Indonesia) hanya menjadi pelengkap legitimasi. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Keikutsertaan negeri-negeri Muslim dalam BoP adalah pengkhianatan nyata terhadap Muslim Gaza.
Inilah bobroknya sistem kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Berbeda dengan sistem Islam, dalam sistem Islam negeri-negeri Muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan yang tengah memerangi Muslim Palestina (AS dan Zionis).
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim seharusnya malu ikut bergabung dan menandatangani BoP dengan alasan demi perdamaian Palestina. Selain itu, Indonesia harus membayar 1 miliar dolar (Rp17 triliun) untuk memperoleh keanggotaan tetap. Tanpa berpikir bahwa rakyat Indonesia lebih membutuhkan biaya untuk infrastruktur korban bencana yang belum tersentuh perbaikannya, untuk para korban bencana, gedung-gedung sekolah yang rusak, dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Sumbangan terhadap BoP sangat menyakiti rakyat miskin. Pemenuhan kebutuhan rakyat miskin di negeri ini jauh lebih urgen dan mendesak dibandingkan membayar iuran BoP yang jelas-jelas bentuk lain dari penjajahan.
Sejatinya Palestina sangat tidak butuh BoP maupun rencana AS lainnya. Yang Palestina butuhkan adalah pembebasan dari pendudukan Zionis. Perdamaian hakiki bagi Palestina hanya akan terwujud jika Zionis hengkang dari wilayah Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah adanya jihad dan Khilafah. Khilafah adalah satu-satunya institusi yang akan mengomandoi jihad akbar untuk membebaskan Palestina.
Maka dari itu, kita sebagai kaum Muslim di seluruh dunia harus bersatu dan terus menyerukan Islam, bukan malah bersatu dengan negara kafir Barat. Bersatunya kaum Muslim di seluruh dunia akan memudahkan Khilafah Islamiah tegak di muka bumi ini. Dengan begitu, Palestina akan terbebas dari penjajahan Zionis.
Perlu masyarakat yakini dan pahami bahwa solusi hakiki untuk membebaskan Palestina dari penjajahan yakni dengan jihad dan khilafah, bukan dengan Board of Peace. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ummu Zaki,
Sahabat Tinta Media
Views: 104
