Tinta Media – Dalam Pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/08/2025), presiden terpilih Prabowo Subianto mengeklaim telah menciptakan lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran menjadi 4,76 persen.
Prabowo menyebut berhasil menekan angka kemiskinan hingga ke titik 8,47 persen, inflasi juga tetap rendah yaitu 2,4 persen. Menurutnya ini merupakan bukti kerja keras dan kesungguhan pemerintahannya dalam memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia agar hidup lebih sejahtera. (Kompas.com, 15/08/2025)
Padahal, bila merujuk pada laporan Trading Economics, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76 persen pada periode Maret 2025. Angka ini setara dengan lebih dari 7 juta penduduk tidak memiliki pekerjaan. Indonesia juga masih menduduki posisi sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025.
Meski data tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada level 4,91 persen. Hal ini tidak lepas dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Populasi Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak di ASEAN sekitar 285 juta jiwa. (Tempo.co, 16/08/2025)
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah merilis data dari 7 juta lebih pengangguran yang ada di Indonesia, 950 ribu di antaranya berdomisili di Jawa Tengah. BPS menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi ada di Kabupaten Brebes sebanyak 8,35 persen, disusul Kabupaten Cilacap dengan 7,83 persen, dan Tegal dengan 7,53 persen.
BPS menjadikan TPT sebagai indikator penyerapan tenaga kerja oleh bursa kerja. Sehingga, jumlah pengangguran di Jawa Tengah terus mengalami penurunan begitu pula di provinsi lain di seluruh Indonesia. Bagaimana sebenarnya fakta di lapangan terkait klaim penurunan angka pengangguran di negeri ini?
Oleh Pengamat Ketenagakerjaan BRIN, El Bram Apriyanto, menyatakan bahwa seharusnya pemerintah perlu melihat indikator lain selain TPT, yaitu tingkat setengah pengangguran (underemployment). Underemployment adalah seseorang yang bekerja, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Kondisi seperti ini tidak diklasifikasikan BPS sebagai pengangguran.
Indikator TPT memiliki keterbatasan. Angka TPT bisa saja turun, tetapi tidak otomatis rakyat sudah sejahtera. Jadi, memang indikator lain sangat diperlukan sehingga nantinya bukan hanya sekadar pernyataan penurunan angka saja, tetapi kesejahteraan rakyat diperhatikan. (Bbc.com, 19/08/2025)
Klaim penurunan angka pengangguran yang disampaikan Presiden Prabowo tidak cukup membuktikan bahwa pemerintahan baru ini sukses mengatasi persoalan pengangguran. Nyatanya, pengangguran masih menjadi problem laten yang sulit dipecahkan di negeri ini.
Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari sektor pertambangan, kehutanan, laut, pertanian, dan masih banyak lagi. Bahkan, negara ini memiliki bonus demografi berupa banyaknya sumber daya manusia yang bila dimanfaatkan secara optimal akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar.
Sayangnya, karunia yang berlimpah yang dimiliki negara ini tidak dikelola dengan sistem sahih (benar). Sistem kapitalisme sekuler yang dianut Indonesia membuat sumber daya alamnya diserahkan, dikelola, dan dikuasai oleh para pemilik modal (kapitalis), baik swasta maupun asing.
Keran investasi yang dibuka lebar dan digadang-gadang akan menyerap tenaga kerja rupanya tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Ini dikarenakan banyaknya investasi padat modal dibandingkan dengan investasi padat karya yang selama ini bisa mengurangi angka pengangguran.
Bonus demografi berupa banyaknya sumber daya manusia pada akhirnya menjelma menjadi “kutukan”, bukan kekuatan negara yang mendatangkan keuntungan. Padahal, pemerintah sudah mempersiapkan lulusan yang siap kerja dengan kurikulum berbasis vokasi.
Menyediakan lapangan kerja merupakan tanggung jawab negara. Negara juga memiliki kewajiban menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, yaitu berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Akan tetapi, apabila dalam penyelenggaraan negara menggunakan sistem kapitalisme sekuler, maka pemenuhan kebutuhan mendasar dan penyediaan lapangan kerja menjadi hal yang mustahil dilaksanakan.
Memang sudah waktunya mengganti sistem kapitalisme sekuler karena nyata tidak mampu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Mewujudkan sistem sahih (benar) yang berasal dari aturan Allah dan Rasul-Nya yaitu sistem Islam merupakan sebuah kewajiban.
Sistem Islam memiliki panduan lengkap bagaimana mengelola negara dengan baik. Sistem ini juga berisikan berbagai macam aturan yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat. Dengan sistem Islam, negara dioptimalkan fungsinya sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyatnya.
Islam memiliki sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi yang beriman dan bertakwa. Kurikulum pendidikan tidak hanya didasari untuk mencetak lulusan yang siap kerja saja, tetapi juga mampu melahirkan para ulama, ilmuwan, teknokrat, politisi, cendekiawan, negarawan, dsb yang mumpuni dan bertakwa.
Bonus demografi dimanfaatkan secara maksimal. Bukan hanya untuk menambah angka pengangguran, melainkan menjadi kekuatan dan kehormatan negara karena dicetak dari sistem pendidikan yang baik. Didukung dengan sistem ekonomi Islam yang juga mampu membawa kesejahteraan hakiki. Sumber daya alam tidak diserahkan pada segelintir orang atau kelompok tertentu saja, tetapi dikelola negara. Hal ini akan menciptakan sektor riil yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Niscaya, angka pengangguran mampu ditekan secara signifikan.
Para penyelenggara negara juga dipilih dari orang-orang yang takut kepada Allah. Sehingga, ketika diberikan amanah jabatan dan kekuasaan mereka hanya merujuk pada aturan Islam. Karena aturan Islam bersifat holistik dalam mengatur manusia dan kehidupannya.
Dengan penerapan aturan Islam, seluruh rakyat akan hidup layak sebagai insan dan sebagai Khalifah (pemimpin) di bumi yang telah dikaruniai berbagai macam sumber daya yang melimpah. Kesejahteraan bukan lagi hal yang mustahil, tetapi sebuah kepastian. Karena, ketaatan kepada Allah Swt. akan mendatangkan rahmatan lil-’alamin. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ika Nur Wahyuni
Sahabat Tinta Media
Views: 23
