Tinta Media – Rencana pendapatan Kabupaten Bandung pada APBD 2025 sebesar Rp7,3 triliun. Sementara itu, realisasinya baru mencapai Rp6,08 triliun per Kamis (20/10/2025), dari total pendapatan yang tercantum dalam APBD 2025. Dari target Rp2,2 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) baru berada di angka Rp1,5 triliun (Pikiran Rakyat, 22/11/2025).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengamanatkan agar setiap organisasi perangkat daerah menggali potensi pendapatan daerah, termasuk sektor pariwisata di Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PaCiRa). Pemerintah pusat juga memberikan insentif fiskal sebesar Rp6,5 miliar yang akan dialokasikan untuk program prioritas di berbagai sektor. Salah satunya adalah gerakan menanam tanaman di halaman rumah, sebagaimana disampaikan Dadang Supriatna.
Bupati Bandung merencanakan beragam program sebagai langkah strategis pembangunan. Namun, apakah program-program tersebut akan benar-benar berhasil?
Faktanya, masih banyak persoalan di Bandung seperti banjir tahunan, sampah yang menggunung, hingga kini belum terselesaikan. Pembangunan digenjot—mulai jalan tol, rel kereta api cepat, tempat wisata, hingga supermarket—namun semua itu tak berarti ketika rakyat masih berjibaku memenuhi kebutuhan pokok dan menghadapi maraknya PHK. Masalah banjir pun terus menjadi polemik berkepanjangan yang tak kunjung tuntas. Inilah problematika yang semestinya menjadi tanggung jawab negara.
Pembangunan boleh saja dilakukan asalkan sesuai prosedur yang baik. Pengembangan pun harus mematuhi tata ruang agar tidak merusak lingkungan. Keharmonisan alam harus dijaga; jangan sampai terjadi kerusakan. Pengurangan alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian dan tanah resapan seperti hutan lindung, menjadi keharusan. Jika tidak, dampaknya akan fatal. Selain itu, kualitas pendidikan perlu diperhatikan. Pendidikan dan kesehatan yang baik adalah investasi jangka panjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.
Bandung memang dikenal dengan keindahan alamnya yang asri. Tak heran jika bupati kerap mengunggulkan sektor pariwisata karena dianggap mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Bandung bahkan dijuluki Paris van Java yang memikat banyak pengunjung.
Sedikit kebanggaan boleh saja, namun perlu diwaspadai dampak pengembangan sektor pariwisata. Wisatawan datang dengan pandangan hidup dan kebiasaan yang beragam, yang bisa membawa pengaruh negatif jika negara lalai menjaga akhlak dan moral masyarakat serta tatanan sosial. Terlebih, kondisi masyarakat saat ini memang sedang tidak baik-baik saja.
Fakta menunjukkan bahwa pergaulan bebas, minuman keras, perundungan, pembunuhan, serta kekerasan makin merajalela. Selama pembangunan berasaskan sistem kapitalisme sekuler, jangan berharap akan berhasil. Hingga kini terbukti pembangunan ala kapitalisme hanya membuat rakyat sengsara. Tidak semua masyarakat bisa menikmatinya.
Karena itu, pengembangan pembangunan harus dilakukan sesuai syariat Islam, yaitu pembangunan tanpa riba. Anggaran yang digunakan bukan hasil hutang ke Bank Dunia atau oligarki, tetapi dari baitulmal.
Dalam pandangan Islam, pembangunan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Negara wajib memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan segelintir orang saja. Itulah keadilan yang seharusnya dirasakan baik oleh yang kaya maupun miskin. Pengembangan pembangunan di setiap wilayah merupakan bentuk ri’ayah su’unil ummah, bukan berdasarkan asas manfaat materi.
Walhasil, keberhasilan hanya akan diraih bila kembali kepada aturan Allah dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam pembangunan di berbagai daerah. Dengan penegakan hukum Allah, seluruh kebijakan dan arah pembangunan berfokus pada satu tujuan: menggapai rida Allah Swt. Untuk itu, dibutuhkan institusi yang menegakkan syariat Islam secara kafah, yaitu Khilafah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dartem,
Sahabat Tinta Media
Views: 43
