Tinta Media – Presiden Prabowo Subianto menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di sekolah saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri Cihampar 5, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan anggaran untuk perbaikan sekolah dengan nilai yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp17 triliun. Presiden menyadari bahwa anggaran dengan nilai fantastis itu hanya dapat merenovasi 11.000 sekolah pada 2025, sedangkan total ada lebih dari 300.000 sekolah se tanah air. Dengan anggaran tersebut, presiden memperkirakan bahwa renovasi seluruh sekolah di tanah air membutuhkan waktu hingga 30 tahun (tirto.id, 2/05/2025).
Sarana Prasarana yang Minim
Dalam peringatan Hardiknas, presiden meluncurkan berbagai program untuk perbaikan pendidikan di negeri ini, di antaranya pembangunan atau renovasi sekolah dan bantuan untuk guru.
Selama ini, realitanya penyelenggaran pendidikan di Indonesia menemui banyak masalah, baik dari sisi sarana maupun prasarana. Banyak bangunan sekolah tidak layak. Gaji guru juga tidak layak, terutama guru honorer.
Banyak sekolah yang kondisi fisik bangunannya memprihatinkan. Menurut data statistik pusat (BPS), pada tahun ajaran 2023/2024, ruang kelas SD yang kondisinya baik hanya 40,76%, sedangkan 48,71% rusak ringan/sedang, dan 10,52% lainnya rusak berat. (Muslimahnews.net, 09 Mei 2025)
Selain mengalami kerusakan, banyak pula sekolah yang tidak memiliki fasilitas pendukung pendidikan, seperti perpustakaan, ketersediaan laboratorium, ruang komputer, akses internet, dan musala. Bahkan, fasilitas urgen seperti toilet jumlahnya minim, banyak sekolah yang hanya memiliki satu toilet.
Selain secara jumlah tidak memadai, dana anggaran pendidikan banyak yang dikorupsi. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2016 – 2021 menyebutkan bahwa korupsi di sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi di Indonesia. ini berdampak pada buruknya bangunan sekolah, rendahnya kesejahteraan guru, serta rendahnya kualitas anak didik yang dihasilkan. Hal-hal tersebut merupakan potret buram pendidikan Indonesia.
Kebijakan Kapitalisme Biangnya
Semua itu adalah dampak kebijakan yang berlandaskan kapitalisme, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam sistem kapitalisme, peran negara sangat sedikit, tidak akan mungkin membuat perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kapitalisasi pendidikan menyebabkan negara berlepas tangan dari penyelenggaraan pendidikan, mencukupkan apa yang sudah disediakan swasta. Sehingga, sarana prasarana yang disediakan pun minimalis sesuai anggaran yang ada.
Belum lagi persoalan anggaran. Sistem ekonomi kapitalis membuat negara kesulitan menyediakan anggaran, bahkan menjadikan utang sebagai jalan untuk mendapatkan anggaran pembangunan. Tingginya korupsi dalam bidang pendidikan makin membuat minimnya dana yang tersedia.
Pendidikan dalam kapitalisme dianggap sebagai komoditas ekonomi yang boleh diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga, penyelesaian masalah tidak didesain secara komprehensif, tetapi hanya tambal sulam saja.
Anggaran pendidikannya juga bermasalah, menjadikan negara kesulitan menyediakan anggaran yang mencukupi untuk pendidikan. Bahkan, negara harus berutang untuk mendapatkan dana pembangunan yang sudah mencapai Rp552,9 triliun, setara dengan 37% dari total APBN. Jumlah tersebut jauh melebihi anggaran pendidikan yang 20%. ini merupakan sebuah ironi di tengah melimpahnya SDA Indonesia.
Semua itu menunjukan bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan telah gagal dalam menyediakan layanan pendidikan yang baik. Walaupun ada kebijakan yang seolah-olah prorakyat, hakikatnya tetap kapitalistik dan tidak membawa perbaikan.
Islam Solusi Komprehensif
Islam memandang pendidikan adalah bidang strategis yang akan berpengaruh terhadap kejayaan negara. Islam mewajibkan negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pendidikan dengan gratis dan kualitas terbaik.
Negara wajib menjamin pemenuhan pendidikan bagi tiap-tiap warga negara sehingga tidak ada satu orang pun yang terhalang untuk mengenyam pendidikan. Layanan pendidikan bisa terselenggara secara gratis. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, negara mampu menyediakan saran dan prasarana pendidikan. Ini karena negaralah yang mengelola berbagai sumber pemasukan sehingga bisa menyediakan anggaran yang besar untuk sarana prasarana pendidikan, termasuk memberikan penghargaan besar terhadap para guru atau pendidik. Penerapan ini terbukti membawa generasi muslim menjadi generasi terbaik. Wallahu’alam bisshawab.
Oleh: Nur Illah Kiftiah Khaerani
(Guru di Bandung)
Views: 30
