Tinta Media – Di tengah bencana di Sumatra dan sekitarnya yang menelan banyak korban jiwa, para pejabat bukan datang untuk memberi solusi, melainkan sibuk dengan pencitraan. Mulai dari keberangkatan hingga tiba di lokasi bencana, kamera terus mengikuti. Memanggul sekarung beras pun sanggup dilakukan demi citra. Berlumur lumpur agar tampak merakyat. Namun, rakyat sudah muak dengan berbagai aksi pencitraan yang dulu juga dilakukan rezim sebelumnya—masuk gorong-gorong, blusukan—yang ujungnya tetap menyengsarakan rakyat lewat kebijakan yang berpihak pada oligarki.
Lebih parah lagi, bantuan dijatuhkan dari helikopter sehingga warga harus mengais beras yang berceceran, bahkan sebagian terbuang dan tak layak dimakan. Cara-cara kolonial seperti ini seolah menganggap para korban bukan saudara sendiri, melainkan makhluk yang siap menerkam. Bantuan seharusnya diberikan dengan cara yang manusiawi, mendekat kepada mereka, merasakan apa yang mereka rasakan.
Negara memiliki tentara dan polisi yang dapat dikerahkan untuk menyalurkan bantuan makanan yang sangat dibutuhkan warga saat ini. Mereka sampai menjarah Alfamart atau toko lainnya karena terpaksa—tidak ada yang bisa dimakan. Sesungguhnya mereka tidak ingin melakukannya.
Sementara itu, para pejabat menjual aset negara yang seharusnya menjadi milik rakyat, tetapi justru diserahkan kepada oligarki demi memenuhi keserakahan sendiri. Pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya dilakukan negara dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hutan sebagai paru-paru dunia, penyerap air, dan penahan tanah agar tidak terjadi longsor serta banjir bandang harusnya dijaga.
Namun, para pejabat tidak peduli dan enggan mengakui kesalahan dalam pemberian izin kepada pihak swasta yang merusak hutan. Dunia melihat bahwa bencana di Sumatra bukan semata akibat cuaca ekstrem. Lebih memprihatinkan lagi, aktivitas penebangan pohon masih berlangsung—terlihat dari truk-truk pengangkut kayu gelondongan yang tetap melintas.
Pejabat yang memiliki kekuasaan seharusnya dapat menindak dan menghentikan izin penebangan pohon di hutan dengan alasan apa pun. Jangan hanya pandai pencitraan, tetapi tidak membawa solusi fundamental atas bencana yang terjadi di Sumatra. Wallahualam bissawab.
Oleh: Mochamad Efendi,
Sahabat Tinta Media
Views: 45
