Tinta Media – Gagasan pembangunan New Gaza baru-baru ini mencuat sebagai bagian dari rencana yang diperkenalkan di bawah payung Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Sejak diumumkan, BoP dipromosikan sebagai terobosan besar untuk perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Gagasan ini dipresentasikan oleh Jared Kushner pada saat peluncuran BoP dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, yang berlangsung pada Kamis (22/01).
Sebagai pengusaha real estat, penasihat dekat sekaligus menantu Donald Trump, Kushner membawa visi rekonstruksi berskala besar, yaitu pembangunan dari nol wilayah Palestina yang telah hancur.
Salah satu hal yang paling menonjol dalam visi Kushner adalah konsep pembangunan 180 gedung tinggi di sepanjang pantai Gaza. Gedung-gedung ini digambarkan sebagai bangunan multifungsi yang menggabungkan sejumlah zona untuk hunian, kompleks pertanian, industri, pusat data, manufaktur canggih, dan fasilitas komersial.
Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi Gaza yang mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur logistik eksternal, melainkan memiliki kapasitas produksi, distribusi, dan perdagangan sendiri. Biaya awal rekonstruksi ini diperkirakan mencapai 25 miliar dolar AS yang dibutuhkan untuk mengembangkan utilitas dan layanan publik di wilayah Palestina tersebut (Middleeasteye.net, 22/01/2026).
Melalui gagasan New Gaza ini, penting dipertanyakan apakah BoP sungguh dibentuk untuk perdamaian, atau sekadar menjadi instrumen kepentingan lain yang dibungkus narasi damai?
Bayang-bayang Agenda Politik
Di balik retorika “damai” dan “pembangunan” yang digagas, BoP patut mendapat kritik serius terkait konsep dasarnya. BoP direpresentasikan sebagai mekanisme paralel internasional, bahkan sebagai lembaga tandingan PBB—yang mekanismenya kerap dianggap lambat dan disfungsional.
Legitimasi dan tata kelola global akan sangat dipertanyakan karena BoP tidak memiliki legitimasi hukum internasional yang mengikat seperti Dewan Keamanan PBB dalam urusan perdamaian. Hal ini menandai pergeseran berbahaya dari tata dunia berbasis aturan (rules-based order) menjadi berbasis kekuatan (power-based order).
Penting dicatat, “Dewan Keamanan” versi Trump ini tidak dibangun atas konsensus internasional, tetapi atas kehendak satu kekuatan dominan. Realitas geopolitik dalam hubungan internasional pun akhirnya ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara militer dan ekonomi, bukan oleh hukum internasional atau keadilan.
Secara struktur dan mekanismenya, desain BoP cenderung eksklusif dan sepihak. Kendali berada di tangan figur utama, yaitu Donald Trump sebagai chairman beserta lingkaran dekatnya. Trump memegang kekuasaan untuk menentukan agenda, arah kebijakan, dan komposisi keanggotaan tanpa pembatasan yang berarti.
Keputusan strategis akan sulit dilepaskan dari watak politik Trump yang transaksional. Selain itu, kebijakan leverage ekonomi dan tekanan diplomatik cenderung dipakai sebagai alat tawar-menawar untuk memengaruhi keputusan pihak lain yang berada dalam BoP.
Janji Perdamaian Semu
Dengan rekam jejak kedekatan dengan Israel serta relasi politiknya dengan Benjamin Netanyahu, publik wajar mempertanyakan desain perdamaian buatan Trump ini. Prinsip keadilan kolektif jelas tidak terlihat, bahkan ada potensi menguntungkan poros kekuatan tertentu. Dalam skema semacam ini, perdamaian berisiko direduksi menjadi proyek tata kelola dan investasi, sementara suara pihak yang paling terdampak hanya menjadi pelengkap legitimasi.
Hal ini semakin relevan dengan gagasan New Gaza dengan peran sentral Jared Kushner, yang sejak lama mendorong pendekatan peace through prosperity. Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi adalah kunci untuk meredam konflik dan menciptakan perdamaian. Investasi dan tata kelola pascakonflik menjadi lebih dominan dibandingkan pemulihan hak-hak fundamental dan keadilan.
Dalam konteks Gaza, isu struktural seperti pendudukan, blokade, dan pelanggaran hak politik tidak menjadi fokus utama, padahal hal tersebut merupakan inti dari krisis kemanusiaan. Ironisnya, BoP mengeklaim ingin merekonstruksi Gaza, tetapi rakyat Gaza sendiri tidak dilibatkan untuk menentukan arah masa depan mereka. Gaza diperlakukan bukan sebagai subjek politik, melainkan objek pembangunan semata.
Lebih problematik lagi, Israel sebagai aktor utama konflik yang selama ini terjadi justru dilibatkan menjadi anggota BoP. Bagi banyak pihak, kontradiksi ini terlalu mencolok untuk diabaikan. Secara strategis, hal ini jelas mengurangi tekanan politik kepada Israel. Sebuah pola untuk menormalisasi ketidakadilan dan memadamkan perjuangan rakyat Palestina.
Dalam kondisi seperti ini, berbicara tentang perdamaian menjadi sebuah ilusi. Faktanya, serangan militer Israel ke Jalur Gaza terus berlangsung meskipun kesepakatan gencatan senjata telah diteken pada Oktober lalu dan BoP telah berdiri (Gazamedia.net, 23/02/2026).
Pada akhirnya, BoP mengungkap krisis tajam dalam diplomasi global, di mana keadilan sering kali diperlakukan sebagai pilihan. Keikutsertaan Indonesia beserta negara-negara muslim lainnya berpotensi menciptakan risiko ambiguitas moral tanpa pengaruh nyata bagi keadilan rakyat Gaza.
Urgensi Kepemimpinan Islam
Palestina telah melalui krisis kemanusiaan dan politik yang sangat panjang dalam sejarah. Ironisnya, keberadaan negara-negara muslim dan dukungan internasional sejauh ini belum mampu membebaskan Palestina dari kendali Zionis Israel.
Tanpa adanya kepemimpinan umum atas kaum muslim di seluruh dunia, pembantaian terhadap rakyat Palestina akan terus berlanjut. Umat muslim tentu tidak boleh berharap akan adanya keadilan setelah bergabung dengan “Dewan Perdamaian” dan duduk di meja yang sama dengan penjajah.
Apa yang dialami oleh negeri-negeri muslim yang tertindas saat ini semakin menegaskan kebutuhan akan adanya institusi negara Islam. Perlindungan terhadap kehormatan, nyawa, kemuliaan, termasuk kekayaan negeri-negeri muslim akan terjaga selama ada kepemimpinan Islam global yang menaunginya. Kepemimpinan inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam melawan makar dan kendali total penjajah atas tanah mereka. Wallahualam bissawab.
Oleh: Witri Amardan
Aktivis Dakwah Remaja
Views: 23
