Tinta Media – Rasulullah saw., sosok nomor satu yang paling berpengaruh di dunia, berpesan: “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik” (HR. Al-Hakim: 7679). Nasihat Rasulullah ini memotivasi orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik kepada buah hati mereka. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita hampir semua orang tua tersebut adalah dengan menempatkan anak-anak mereka dalam sekolah yang berkualitas. Harapannya tentu saja agar masa depan anak-anak mereka lebih cerah dibandingkan kondisi orang tua.
Namun, harapan mulia orang tua tersebut dalam era kapitalisme saat ini sering kali terbentur dengan mahalnya biaya pendidikan. Lembar fakta dari media massa menyebutkan bahwa biaya uang pangkal yang harus dirogoh dari kantong orang tua berkisar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Salah satu biaya terbesar dalam pendidikan tinggi adalah uang pangkal atau yang dikenal dengan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). IPI merupakan biaya yang dibayarkan sekali saat mahasiswa baru mulai kuliah, khususnya bagi yang masuk lewat jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN).
Merujuk data dari Tempo.co (17/05/2025), untuk Kampus Universitas Indonesia, biaya uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi berkisar Rp60 juta hingga yang tertinggi mencapai Rp120 juta. Sementara itu, Institut Teknologi Bandung (ITB) menetapkan biaya IPI untuk mahasiswa baru program sarjana jalur mandiri tahun 2025 antara Rp55 juta hingga Rp85 juta. Kisaran biaya yang tidak jauh berbeda juga harus dikeluarkan orang tua ketika ingin kuliah di Institut Pertanian Bogor dengan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF). Biaya ini mirip dengan IPI di perguruan tinggi lain, yang dibayarkan sekali saat registrasi sebagai mahasiswa baru di IPB. Besarannya mencapai Rp27 juta sampai Rp150 juta.
Tingginya biaya pendidikan tinggi ini menjadi hal yang lumrah dalam sistem kapitalisme yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan di negeri mayoritas Muslim, Indonesia. Sistem kapitalisme berorientasi pada asas manfaat dengan memprioritaskan laba daripada riayah (perhatian) kepada rakyat. Dampaknya terhadap dunia pendidikan adalah mahalnya biaya operasional karena mengejar keuntungan untuk keberlanjutan lembaga pendidikan. Beban biaya operasional terbesar ini diberikan kepada mahasiswa atau orang tua, sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pihak regulator untuk melahirkan kebijakan yang terkadang justru tidak bijak.
Ironisnya, meroketnya biaya pendidikan tinggi ternyata tidak selaras dengan harapan yang ingin dicapai orang tua. Barangkali setiap orang tua berharap anaknya menjadi generasi yang menguasai IPTEK namun tetap mengutamakan IMTAQ (iman dan takwa) dalam menjalani kehidupannya. Kenyataan yang tampak jelas justru menunjukkan bagaimana sistem pendidikan tinggi dalam tatanan kapitalis-sekuler telah memberikan dampak negatif terhadap generasi muda Muslim. Dampak tersebut mencakup degradasi pola pikir maupun tingkah laku.
Kemunduran dalam aspek pemikiran terlihat pada melemahnya keyakinan religius mereka, yang dimulai dari keraguan terhadap prinsip-prinsip akidah, berkurangnya komitmen terhadap syariat Ilahi, serta menurunnya semangat dan motivasi dalam aktivitas dakwah. Berbagai inisiatif yang menggunakan label moderasi keagamaan diimplementasikan secara luas di institusi pendidikan Islam. Hal ini bersamaan dengan gencarnya kampanye kebebasan berperilaku yang dikemas dalam bentuk sosialisasi kebijakan pemerintah.
Kondisi harapan yang terbuang karena pendidikan yang dilelang dengan hasil pendidikan yang makin menjauh dari cita-cita mulia tersebut meniscayakan kita untuk mencari solusi terbaik. Islam menawarkan solusi komprehensif untuk permasalahan generasi muda Muslim melalui penerapan sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Allah dalam kerangka negara Khilafah. Solusi ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan memiliki visi yang jelas dan terukur.
Untuk mewujudkan solusi tersebut, sistem pendidikan tinggi Islam dirancang dengan dua orientasi utama yang saling melengkapi. Orientasi pertama adalah membentuk kepribadian Islami yang kuat untuk mencetak pemimpin masa depan. Tujuannya menghasilkan sarjana berkualitas, mujtahid, intelektual, dan ahli hukum yang mampu menjaga, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad.
Sementara itu, orientasi kedua berfokus pada penciptaan tenaga ahli yang kompeten melayani kepentingan strategis umat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air, tempat tinggal, keamanan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, pendidikan tinggi harus menghasilkan peneliti yang menguasai teori dan praktik untuk memajukan berbagai sektor vital agar umat dapat mandiri dan terhindar dari ketergantungan negara lain.
Untuk merealisasikan kedua visi tersebut, Khilafah akan menyelenggarakan berbagai institusi pendidikan tinggi yang terstruktur. Institut Teknik berperan menyiapkan tenaga ahli teknis modern dalam elektronik, telekomunikasi, komputer, dan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan regional. Sedangkan Institusi Layanan Sipil dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja profesi yang tidak memerlukan pendidikan universitas, seperti perawat, teknisi medis, dan administrasi keuangan.
Pada jenjang yang lebih tinggi, universitas akan menerima lulusan sekolah menengah berdasarkan nilai dan spesialisasi yang dipilih, dengan sistem seleksi yang adil dan transparan. Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, Pusat Riset dan Pengembangan akan melakukan penelitian mendalam dalam bidang budaya dan sains untuk menghasilkan inovasi baru. Melengkapi struktur ini, Akademi Militer bertugas mencetak pemimpin militer dan mengembangkan strategi pertahanan yang kuat.
Efektivitas sistem pendidikan tinggi Khilafah bukanlah sekadar konsep teoritis, melainkan telah terbukti melalui berbagai pencapaian gemilang dalam sejarah. Penyusunan Kitab Al-Kharaj oleh Abu Yusuf untuk sistem keuangan negara menunjukkan bagaimana riset akademis dapat diaplikasikan untuk kepentingan praktis pemerintahan. Di bidang teknik, pembangunan Nilometer oleh Al-Farghani untuk prediksi banjir Sungai Nil membuktikan kemampuan inovasi teknologi yang sangat canggih untuk zamannya. Sementara itu, konstruksi masjid tahan gempa oleh arsitek Sinan di Turki mendemonstrasikan penguasaan ilmu arsitektur dan teknik sipil yang luar biasa.
Keberhasilan mencapai prestasi-prestasi tersebut tidak terlepas dari sistem pembiayaan yang unik dan berkelanjutan. Keunggulan sistem pendidikan Khilafah terletak pada pembiayaan yang sepenuhnya gratis bagi peserta didik, sehingga tidak ada hambatan finansial dalam menuntut ilmu. Dana pendidikan ini bersumber dari beberapa sumber utama.
Baitul Mal sebagai kas negara menyediakan dana melalui pos fai’, kharaj, dan kepemilikan umum yang merupakan sumber pendapatan negara yang stabil. Selain itu, kontribusi wakaf pendidikan dari individu Muslim yang dermawan menjadi pilar penting dalam mendukung keberlanjutan sistem pendidikan. Yang tidak kalah penting adalah sistem keuangan negara yang berjalan tanpa mengandalkan pajak dan utang luar negeri, sehingga pendidikan dapat berjalan mandiri tanpa beban finansial berlebihan.
Dengan pembiayaan yang solid ini, penelitian dapat fokus melayani kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar mengejar keuntungan bisnis semata. Hal ini memungkinkan terciptanya inovasi yang benar-benar bermanfaat bagi kemajuan peradaban Islam.
Berdasarkan analisis komprehensif di atas, jelaslah bahwa komersialisasi pendidikan dengan melelang pendidikan harus segera dihentikan. Sudah waktunya bagi umat Islam untuk mengembalikan sistem Khilafah sebagai solusi alternatif yang terbukti mampu mewujudkan dunia pendidikan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Insya Allah.
Oleh : Sofian Siregar
Aktivis LSM (Lingkar Studi Mabda) dan Lulusan Akademi Penulis Ideologis (API) III Opini 2025
Views: 13
