Tinta Media – Laksana kerikil-kerikil es di tengah panas terik matahari, pencairan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) Pemerintah Indonesia pada Juli 2025 ramai diberitakan. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT Dana Desa, hingga bantuan beras dan pendidikan.
Hanya saja, di balik kemilau narasi “jaring pengaman sosial,” dengan sistem kapitalisme yang ada, Pemerintah Indonesia justru tengah menambal kegelisahan rakyat dengan bantuan sementara, sambil perlahan menumpuk beban utang baru.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, melainkan pola lama dalam sistem kapitalisme. Yaitu, tambah utang kemudian guyur rakyat dengan berita pencairan bansos, atau sebaliknya, guyur rakyat dengan berita pencairan bansos untuk melegitimasi penambahan utang.
Tiap tahun, ketika APBN defisit dan kas negara menipis, penguasa kapitalisme cenderung mengambil jalan pintas: menerbitkan surat utang atau menarik pinjaman asing yang baru. Masa depan negeri pun digadaikan bahkan dijual bersamaan dengan potensi kekayaan sumber daya alam melimpah yang terkandung di dalamnya.
Diketahui, per akhir 2024, total utang Indonesia telah menembus angka sebesar Rp10.269 triliun. Meski angkanya menggunung, penguasa kapitalisme tetap bangga membagi-bagikan bansos seolah berpihak kepada rakyat.
Padahal, selain bansos itu belum tentu dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia, sangat mungkin sebagian besar dana bansos tersebut juga berasal dari pinjaman atau utang yang bunganya terus menyedot APBN, dan pokoknya diwariskan pada generasi mendatang.
Bahkan, pada lima bulan pertama tahun 2025 (Januari–Mei), di tengah tumpukan utang ribuan triliun yang belum terbayar, Pemerintah Indonesia kembali menarik atau menambah utang baru senilai Rp349,3 triliun untuk membiayai pelaksanaan APBN 2025.
Inilah watak sistem kapitalisme, utang digunakan sebagai alat untuk membeli stabilitas dan meredam kegelisahan rakyat. Bukan karena hak-hak rakyat dijamin secara hakiki, tetapi agar mereka tetap diam dan bungkam di tengah kemiskinan dan penumpukan utang negara yang berlangsung secara sistemik.
Akhiri Kedustaan Sistemik dengan Islam
Ramainya berita pencairan bansos Juli 2025 ini bukanlah penanda keberhasilan, melainkan cermin dari kebangkrutan sistem kapitalisme yang sedang dijalankan oleh pemerintah atau penguasa di negeri ini.
Sangat mungkin dalam waktu dekat akan ada nota utang baru yang siap ditandatangani. Rakyat diberi bantuan, seolah dibungkam diminta untuk diam tak bersuara, sementara penguasa yang mengemban sistem kapitalisme terus berutang, menekan anggaran publik, dan mengabdi pada korporasi serta kreditor global atau negara imperialis asing.
Umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya harus sadar! Bukan jumlah bansos yang perlu ditambah untuk menuntaskan persoalan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan, tetapi sistem rusak ini yang harus dihentikan dan digantikan dengan sistem Islam yang membangun ekonomi adil, mandiri, dan berdaulat sejak awal tanpa kedustaan utang mengatasnamakan utang negara, dan tanpa tipu daya bantuan sesaat di balik tumpukan utang.
Dengan Islam, Negara Sejahtera Tanpa Utang
Islam memiliki paradigma yang sepenuhnya berbeda dari kapitalisme. Negara dalam Islam tidak boleh menggantungkan anggaran publik pada pinjaman, apalagi untuk membiayai kebutuhan dasar rakyat.
Dalam sistem Islam (Khilafah), utang luar negeri terlebih yang berbasis riba dan menyeret negara pada ketundukan politik serta ekonomi haram dilakukan.
Untuk membiayai jaminan kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, negara dalam Islam akan mengelola kekayaan berdasarkan syariah. Sumber pemasukan berasal dari zakat, kharaj, jizyah, fai’, serta pengelolaan sumber daya alam yang merupakan milik umum.
Semua pos tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan umat tanpa harus bergantung dan tunduk kepada lembaga donor atau menjual kedaulatan melalui utang.
Oleh: Muhar
Jurnalis Lulusan Akademi Penulis Ideologis (API)
Views: 30
