Tinta Media – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama jajaran pejabat politik dan keamanan di Hambalang, Senin (23/6/2025). Tujuannya adalah merumuskan strategi menghadapi kompleksitas situasi global dan menjaga stabilitas nasional. Presiden menekankan pentingnya soliditas lintas lembaga dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal.
Namun, ada bahaya nyata yang justru luput dari sorotan pertemuan itu, yaitu neoimperialisme (penjajahan gaya baru) nonmiliter yang tak datang menyerang dengan rudal, tetapi menyusup lewat utang luar negeri dan skema keuangan global. Ia menjajah bangsa secara diam-diam namun nyata dan sangat mematikan kedaulatan negara.
Terungkap dalam Laporan Kinerja DJPPR Kementerian Keuangan 2024, bahwa total nilai utang Indonesia terus naik dari tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp8.909,14 triliun per Januari 2025. Rinciannya, pinjaman langsung Rp1.091,90 triliun (termasuk utang luar negeri Rp1.040,68 triliun), dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp7.817,23 triliun.
Ditambah dengan pembayaran bunga ratusan triliun setiap tahun, ironisnya uang sebesar itu bukan digunakan untuk memajukan rakyat, tapi justru memperkuat sistem riba global yang haram secara syariat dan menindas secara ekonomi.
Bukti Ketundukan karena Utang
Utang luar negeri bukan sekadar pinjaman, tapi sarat syarat politik dan ekonomi. Indonesia, misalnya, pernah dipaksa membuka sektor e-commerce dan transportasi daring demi memenuhi komitmen pada Bank Dunia dan IMF. UU Cipta Kerja pun lahir agar Indonesia ramah investasi dan menjaga peringkat utang dari lembaga rating seperti Moody’s dan S\&P (Standard & Poor’s), dua dari tiga lembaga pemeringkat kredit terbesar di dunia, bersama dengan Fitch Ratings).
Akibatnya, negara menjual aset strategis, mencabut subsidi, dan membuka lebar penguasaan asing atas SDA. Inilah bukti nyata bahwa utang membuat negara tunduk pada kepentingan asing dan kehilangan kedaulatan sejati.
Kapitalisme Biang Keladi
Inilah hasil dari diterapkannya sistem kapitalisme. Utang riba yang jelas-jelas diharamkan secara mutlak dalam Islam dijadikan tulang punggung perekonomian dan pembangunan. Dampaknya membuat negara pengutang bergantung pada negara kuat atau kapitalis global. Elite dan kebijakan negara pun akhirnya tunduk pada kepentingan asing.
Negara tak lagi berdiri untuk rakyatnya, tapi melayani pasar dan investor demi membayar tumpukan utang.
Islam Solusi Tegas, Bukan Tambal Sulam
Islam datang bukan hanya menolak riba, tapi juga membawa sistem ekonomi yang mandiri dan adil. Dalam sistem Islam bernama Khilafah, negara dilarang berutang kepada kafir harbi karena itu membuka pintu intervensi asing.
Sumber daya alam akan dikelola negara sebagai milik umum, hasilnya dikembalikan kepada rakyat, bukan korporasi. Negara akan membiayai kebutuhan publik dari pemasukan syariah seperti zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan pengelolaan aset publik, bukan dari utang ribawi seperti Indonesia hari ini.
Dengan begitu, negara dapat menjaga kedaulatan penuh tanpa ketergantungan pada negara donor dan lembaga kapitalis global.
Bangkitlah dengan Islam!
Pertemuan di Hambalang seharusnya juga menyentuh akar masalah bahwa Indonesia hari ini sedang terjajah, bukan oleh invasi militer, tetapi oleh sistem global yang menjebak kita dalam utang dan riba.
Selama Indonesia yang kita cintai ini tetap berada dalam cengkeraman kapitalisme dan tunduk pada skema utang ribawi, maka kedaulatan hanyalah ilusi.
Islam hadir bukan untuk menyesuaikan diri dengan sistem ini, tapi untuk menghancurkannya dan menggantinya dengan sistem yang benar, yaitu Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
Waktunya umat sadar dan berpaling pada Islam sebagai satu-satunya solusi yang membebaskan negeri ini dari cengkeraman neoimperialisme kapitalisme melalui jebakan utang ribawi yang mematikan kedaulatan.
“Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin” (QS. An-Nisa: 141).
Oleh: Muhar
Lulusan Akademi Penulis Ideologis (API) III 2025
Views: 21
