Tinta Media – Pemerintah Indonesia kembali merilis angka mencengangkan, posisi kewajiban negara, termasuk utang jangka pendek dan panjang dengan total mencapai Rp10.269 triliun per akhir tahun 2024.
Sementara itu, aset negara diklaim sebesar Rp13.692,4 triliun, sehingga ekuitas atau kekayaan bersih disebut masih positif, yakni Rp3.424,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani lantas menyimpulkan bahwa angka-angka ini menandakan kapasitas fiskal yang masih terjaga, bahkan disebut bisa menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan.
“Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024 pada Rapat Paripurna, DPR, Selasa (1/7/2025).
Inilah watak sistem kapitalisme, memoles angka, membungkus kebangkrutan atau utang yang menggunung, lalu menjualnya melalui klaim sebagai prestasi bahwa ekonomi sedang dalam keadaan baik-baik saja.
Aneh memang, dalam kapitalisme, hari ini utang yang besar bukan lagi dianggap masalah, tapi malah dipoles seolah menjadi bagian yang terkait dengan “prestasi fiskal”. Rakyat pun seakan dipaksa bertepuk tangan, padahal rakyat jugalah yang menanggung beban berat pembayarannya.
Utang: Nafas Negara Kapitalis
Dalam sistem kapitalisme, utang bukan sekadar alat bantu, tapi sumber hidup. Logika busuk ini menganggap utang, meski ribawi dan mencekik, sebagai tanda kemampuan ekonomi.
Padahal jelas, utang ribawi bukan hanya membebani generasi kini dan mendatang, tapi juga menyandera kedaulatan bangsa.
Setiap detik, bunga terus berjalan. Demi membayar cicilan, negara harus mengencangkan ikat pinggang rakyat: menaikkan pajak, memangkas subsidi, menekan anggaran sosial. Sementara para investor asing diguyur insentif demi menjaga rating dan citra ekonomi.
Ekuitas Positif? Ilusi Angka di Atas Aset Terjual
Pemerintah boleh saja berbangga dengan angka ekuitas. Tapi realitasnya, banyak aset negara telah dijual, diprivatisasi, atau dikendalikan asing. Nilai yang tertera di kertas tidak bisa menutupi kenyataan, negara ini miskin kedaulatan, bukan kekurangan angka.
Ekuitas yang disebut positif hanyalah laksana fatamorgana di dataran padang pasir yang tandus, ilusi akuntansi dalam sistem ekonomi kapitalisme bobrok yang memelihara ketimpangan dan penjajahan gaya baru.
Islam Tolak Negara Bergantung Utang
Islam tidak membolehkan negara hidup dari utang, apalagi yang berbasis riba. Negara dalam Islam wajib membiayai kebutuhan rakyat dari sumber-sumber yang halal dan produktif, bukan dari jeratan pinjaman.
Negara dalam sistem Islam akan mengelola kepemilikan umum seperti tambang, minyak, gas, laut, dan hutan, bukan menjualnya ke asing. Negara juga punya pos-pos pendapatan seperti kharaj, jizyah, ghanimah, fai’, serta zakat untuk kebutuhan masyarakat miskin.
Semua itu dijalankan dalam sistem Khilafah yang telah terbukti selama lebih dari 13 abad tanpa utang riba dan pajak mencekik, juga tanpa ilusi angka-angka kesehatan fiskal.
Tinggalkan Kapitalisme
Utang yang menumpuk dan terus menggunung, serta aset dan sumber daya alam yang dijual habis-habisan atas nama investasi para investor adalah konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalisme. Tidak ada reformasi yang bisa menyelamatkan sistem busuk ini, yang bisa dilakukan hanyalah mengganti bungkusnya saja, bukan kebobrokan isinya.
Sudah saatnya umat mencampakkan kapitalisme dan berjuang menegakkan sistem Islam kaffah. Bukan karena romantisme sejarah, tapi karena Islamlah satu-satunya sistem yang mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan sejati, tanpa utang, sulap atau tipu daya angka.
Oleh: Muhar
Jurnalis
▪︎ Lulusan Akademi Penulis Ideologis (API) I, Berita Lugas (Straight News), 2023
▪︎ Lulusan Penulisan Karangan Khas (Feature News) bersama Kru Tinta Media, 2024
▪︎ Lulusan Akademi Penulis Ideologis (API) III, Opini, 2025
Views: 41
