Tinta Media – Polemik baru yang terus muncul di tengah masyarakat kian menambah keraguan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Nyatanya, polemik baru yang muncul makin bervariasi dan menambah sulit masyarakat.
Baru-baru ini, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Bandung menjadi sorotan publik setelah melakukan pembatalan kelulusan dan menarik ijazah terhadap 233 mahasiswa periode 2018-2023.
Tim Evaluasi Kinerja Akademis (EKA) dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) menyebut bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses kelulusan di setikom Bandung. Kejanggalan ini di antaranya adalah perbedaan nilai akademik dan jumlah satuan kredit semester (SKS) dengan data di pangkalan data DIKTI. Selain itu, pada mahasiswa periode 2018-2023 tidak dicantumkan penomoran ijazah nasional (PIN), juga belum diadakan uji plagiasi terhadap karya mahasiswa (Tirto.id 16/01/2024.)
Fakta tersebut sungguh mencengangkan. Bagaimana bisa, hal tersebut terjadi pada sekolah tinggi yang notabene adalah tempat mencetak generasi unggulan? Bagaimana bisa, pendidikan yang seharusnya menjadi wadah meningkatkan intelektual generasi menjadi sekacau ini?
Fakta di atas menunjukkan karut marut dan kebobrokan pendidikan di negara ini, serta tidak adanya keseriusan lembaga-lembaga pendidikan maupun negara dalam melahirkan generasi unggul yang berpendidikan.
Hal ini adalah suatu keniscayaan dalam naungan sistem yang digunakan saat ini. Wajar saja jika sistem sekuler kapitalisme ini melahirkan individu yang bersifat individualis dan sekuler (memisahkan agama dari kehidupan), hingga tak memandang lagi apakah perbuatan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.
Dalam sistem ini, pendidikan rentan dikapitalisasi, dijadikan komoditas dan hanya berorientasi pada keuntungan materi. Di pihak lain, negara dalam sistem kapitalis hanya berperan sebagai regulator yang mengatur berdasarkan prinsip kemaslahatan subjektif, sehingga memberi peluang untuk penyelewengan di semua unsur, baik negara sebagai penyelenggara pendidikan, pelaku pendidikan, ataupun objek pendidikan.
Jika sistem pendidikannya benar, tentu tidak akan terjadi hal demikian. Konflik serta permasalahan yang timbul tak lain karena sistem pendidikan tidak ditangani dengan benar.
Dalam Islam, pendidikan adalah kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara, sehingga semua rakyat dapat mengakses pendidikan dengan gratis.
Negara Islam memiliki sumber dana yang beragam, yaitu dari fai, kharaz, dan jizyah yang disimpan di baitul maal, yang digunakan untuk kebutuhan umat.
Sistem pendidikan dalam Islam berasas akidah Islam, yang akan melahirkan individu yang taat terhadap Allah dan menjadikan halal haram sebagai standar dalam berbuat. Selain itu, pemerintah dalam Islam (Khalifah) akan menjaga kualitas dan kredibilitas institusi pendidikan, dan melakukan pencegahan dari perbuatan yang menyimpang.
Negara akan menjamin dan mengawasi agar semua berjalan sesuai dengan syariat Islam.
Peran pemimpin dalam Islam adalah sebagai ra’in (pemelihara) dan junnah (perisai) bagi masyarakat. Ini desuai dengan sabda Rasulullah SAW,
“Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaannya).”
(HR Muttafak alaih)
Begitulah peran pemimpin dalam Islam yang menjadi pelindung atas masyarakat.
Juga berdasar pada sabda Rasulullah SAW,
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Pemimpin dalam Islam akan senantiasa sadar terhadap amanah yang diembannya, sehingga tidak akan terjadi kecurangan dalam kepemimpinannya. Maka, sudah seharusnya kita kembali pada hukum Islam, hukum yang akan memberikan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat.
Allahu a’lam bishawwab.
Oleh: Sarinah
Sahabat Tinta Media
Views: 0
