Tinta Media – Pada Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026), Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia memahami persoalan gaji guru yang kurang memadai, minimnya lapangan kerja, serta kemiskinan ekstrem. Hal itu menandakan bahwa presiden sudah mengetahui masalah yang dihadapi rakyat di bawah kepemimpinannya. Namun, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengetahui masalah, tetapi juga harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang telah dipahami.
Jika sudah mengetahui bahwa gaji guru tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seharusnya persoalan tersebut tidak dibiarkan tanpa tindakan. Dengan kesejahteraan yang terjamin, guru dapat mengajar dan mendidik secara profesional dalam mewujudkan generasi emas. Bukan malah memaksakan program yang menguras uang negara, tetapi hasilnya tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Niat baik saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan tata kelola yang baik agar rakyat dapat merasakan manfaatnya.
Jika sudah mengetahui bahwa rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan, solusinya bukan program yang hanya memberikan keuntungan kepada para pejabat yang telah mendapatkan gaji dan tunjangan besar. Seharusnya pemerintah mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, bukan malah menciptakan proyek untuk pejabat agar dapat memperkaya diri. Uang negara hanya digunakan untuk memperkaya pejabat yang pandai menjilat, mampu mengambil hati penguasa, gila hormat, serta dapat membuat kebijakan dengan menggunakan uang negara.
Jika sudah mengetahui bahwa rakyat berada dalam kemiskinan ekstrem, seharusnya pemerintah dapat menjamin kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan secara gratis, bukan malah sibuk memungut berbagai macam pajak yang memberatkan rakyat. Miris, DPR sebagai wakil rakyat justru menyerukan untuk menggenjot pajak dari rakyat. Untuk apa? Tentu saja agar dapat membayar utang negara yang terus bertambah, bahkan tembus hingga Rp10.000 triliun. Kebutuhan dasar lainnya, seperti listrik, air bersih, dan BBM, harus tersedia dengan harga murah, jika perlu gratis, agar rakyat dapat hidup sejahtera.
Pemerintah juga harus mendukung dan membantu usaha rakyat, bukan malah mematikan usaha rakyat dengan memunculkan program MBG dan KDMP. Dengan adanya program MBG yang memiliki tata kelola buruk, ternyata berdampak pada usaha kecil dan menengah. Banyak kantin sekolah dan pedagang yang selama ini mengais rezeki di sekitar sekolah mengalami penurunan pembeli. Begitu pula, banyak pedagang kecil dan usaha rakyat di desa terancam gulung tikar dengan berdirinya KDMP. Bahkan, usaha penggilingan padi milik rakyat terang-terangan akan diambil alih dan diberikan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Menghidupkan Kopdes sama saja dengan mematikan toko dan usaha kecil milik masyarakat desa.
Sangat disayangkan, solusi yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan masalah yang telah dipahami sehingga kebijakan yang diambil tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat. Pemerintah seharusnya mau mendengarkan keluh kesah rakyat, bukan malah melaksanakan kebijakan atau program yang tidak dibutuhkan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar dan memikirkan suara rakyat, bukan yang merasa paling benar dan memaksakan keputusannya, meskipun keputusan tersebut bukanlah solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Mochamad Efendi
(Sahabat Tinta Media, Sidoarjo)
Views: 3
