Tinta Media – Dalam beberapa tahun terakhir, pekerjaan formal sangat sulit didapat. Sebaliknya, sebagian besar pekerjaan justru muncul di sektor informal yang kualitas pekerjaannya cenderung relatif rendah. Di antaranya adalah pedagang kaki lima (PKL), pekerja lepas (freelancer), buruh tani, asisten rumah tangga (ART), tukang ojek/pengemudi transportasi online, pedagang asongan, atau pemulung.
Hal ini disoroti oleh ahli ekonomi dan mantan Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri (Kompas.com, 4/3/2026). Ia mengungkapkan bahwa banyak negara masih tumbuh secara ekonomi, tetapi masyarakat merasa semakin tidak aman secara ekonomi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi secara nyata masih ada, tetapi komposisi pekerjaan bergeser dari sektor formal ke sektor informal. Pendapatan dari sektor ini tidak pasti dan minim perlindungan.
Inilah yang terjadi saat ini di negeri tercinta kita, di mana jumlah pengangguran bertambah setiap tahunnya. Sungguh miris. Padahal, sumber daya alam melimpah dan tenaga kerja yang tersedia juga banyak, tetapi negara tidak bisa mengaturnya dengan semestinya. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang membuat posisi tawar pekerja menjadi rendah.
Dengan kondisi yang mengkhawatirkan seperti ini, muncullah gig economy yang membuka peluang kerja baru bagi banyak orang, terutama generasi muda. Gig economy adalah sistem pasar tenaga kerja yang didominasi oleh kontrak jangka pendek, pekerja lepas (freelance), atau pekerjaan berbasis proyek/tugas yang sering kali difasilitasi oleh platform digital. Sistem ini biasanya menawarkan fleksibilitas waktu dan lokasi kerja, tetapi umumnya tanpa tunjangan tetap sebagaimana karyawan formal. Misalnya, ojek online, pekerja kreatif digital, dan konsultan.
Lapangan kerja makin terbatas, sementara pencari kerja makin banyak. Ini menjadi bukti bahwa negara gagal menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Hal ini disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang dianut negara sehingga menyebabkan kesenjangan makin lebar dan kemiskinan struktural makin meningkat. Kebijakan pemerintah dinilai lebih berpihak kepada pemilik modal sehingga kepentingan rakyat terabaikan.
Sementara itu, Islam mengatur penyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Negara bertanggung jawab agar laki-laki dewasa dapat memperoleh pekerjaan sehingga mampu menjalankan kewajiban menafkahi keluarganya. Sistem pendidikan diperbaiki sesuai syariat Islam, demikian pula sistem ekonominya. Dengan demikian, setiap laki-laki dewasa diharapkan dapat bekerja sesuai bidang dan kemampuannya. Syariat Islam juga memiliki aturan terkait hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja sehingga tidak menimbulkan masalah, baik dalam hal upah, jam kerja, beban kerja, maupun hubungan kerja, karena akad kerja didasarkan pada keridaan kedua belah pihak. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Rully
Sahabat Tinta Media Bandung
Views: 29
