Tinta Media – Daftar daerah yang terkena banjir dan longsor kian bertambah. Data BNPB menyebutkan ada sekitar 128 banjir dan 15 bencana longsor yang terjadi di Indonesia hanya dalam jangka waktu kurang dari sebulan (Databoks, 26/01/2026).
Sebagai contoh, sebut saja Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Jember, Halmahera Barat, Purbalingga, hingga Kabupaten Bandung—merupakan wilayah terdampak yang mengalami kerusakan terparah, bahkan tidak sedikit menelan korban jiwa (iNews, 01/02/2026).
Sebenarnya apa yang terjadi pada alam ini sehingga bencana demi bencana terjadi bertubi-tubi? Mungkinkah alam sudah sangat renta sehingga tidak sanggup lagi menopang curah hujan yang datang tiada henti? Fenomena banjir dan longsor ini tidak hanya dipicu oleh faktor cuaca semata, tetapi juga karena ulah tangan-tangan jahil manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ketidakmampuan manusia menjaga alam membuat fenomena hujan yang seharusnya menjadi rahmat bagi alam kini seolah menjadi petaka.
Hutan dan pegunungan yang seharusnya menjadi daerah serapan air kini beralih fungsi menjadi kebun-kebun sawit, resor-resor, dan lahan perkebunan tanpa memperhatikan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Akibatnya, ketika hujan lebat turun, hutan dan pegunungan kehilangan fungsinya sebagai daerah resapan. Air pun mengalir tanpa filter menuju daerah rendah hingga sampai ke permukiman warga. Walhasil, hujanlah yang disalahkan setiap kali terjadi banjir dan longsor di permukiman.
Kurangnya edukasi dan pengawasan terkait pengelolaan dan pelestarian alam menjadi celah bagi para pengusaha di sekitar daerah resapan air untuk mengelola alam sesuka hati, yang penting cuan masuk kantong.
Kebijakan demi kebijakan yang tidak pro pada kelestarian alam, bahkan lebih mendukung para pengusaha, membuat eksploitasi alam semakin masif. Masyarakat sekitar pun tak mampu berbuat banyak karena tak jarang kegiatan para kapitalis ini dilindungi oleh oknum aparat.
Terlepas dari itu semua, sebenarnya kerusakan yang terjadi ini merupakan buah dari diterapkannya sistem kapitalisme. Kapitalisasi di semua aspek kehidupan masyarakatlah yang mendorong kurangnya tanggung jawab pemegang wewenang tertinggi, yaitu pemerintah, dalam tata kelola ruang hidup. Entah dari segi pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, termasuk perizinan yang sebenarnya bisa menjadi senjata bagi pemerintah untuk melindungi sumber daya alam ini dari segelintir orang yang hanya mengejar keuntungan semata.
Pada hakikatnya, Allah menciptakan sumber daya alam, termasuk sungai, lembah, bukit, dan yang lainnya, tidak lain untuk kelangsungan hajat hidup manusia di muka bumi ini, bukan untuk membawa kerusakan dan bencana bagi manusia. Baik secara individu maupun negara, hendaknya kita semua mampu menjaga dan memelihara alam ini sesuai dengan kehendak-Nya. Apalagi, negara yang mempunyai kewenangan tertinggi. Terbukti, sistem kapitalisme saat ini membawa kerusakan karena jauh dari syariat Islam. Akan berbeda jika sumber daya alam dikelola sesuai dengan syariat Islam. Untuk mewujudkannya, diperlukan sistem Khilafah yang berlandaskan syariat Islam.
Dalam sistem Khilafah yang dipimpin seorang khalifah, negara akan membuat tata kelola ruang yang menunjang kehidupan dan ditata sedemikian rupa untuk kemaslahatan bersama. Negara akan memastikan setiap perizinan yang dikeluarkan tidak membawa kerusakan di kemudian hari. Khalifah akan bertindak sebagai khalifah fil ardh, pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dengan syariat Islam yang benar, yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Hanya Khilafah yang mampu melindungi sumber daya alam di muka bumi ini dan membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana dijanjikan bahwa Islam adalah rahmatan lil-‘alamin. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ira Damayanti,
Sahabat Tinta Media
Views: 13
